Arli Aditya Parikesit

Penulis adalah Wakil Rektor bidang Riset dan Kolaborasi Industri, dan Dosen Departemen Bioinformatika dari Indonesia International Institute for Life Sciences (i3L)
Lifestyle

Paradoks Modernitas: Jokerisme Melawan Protokol Kesehatan dan Vaksinasi COVID-19

Kebijakan protokol kesehatan dan vaksinasi pemerintah federal dilawan oleh negara bagian Amerika Serikat yang banyak dikuasai oleh oposisi


Paradoks Modernitas: Jokerisme Melawan Protokol Kesehatan dan Vaksinasi COVID-19
Tenaga kesehatan bersiap menyuntikkan vaksinasi Covid-19 di Rusunawa KS Tubun, Tanah Abang, Jakarta, Senin (18/7/2022). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO Milestone penanganan Covid-19 di Amerika Serikat sama sekali tidak menggembirakan. Sewaktu mortalitas Covid-19 di negara adidaya tersebut mencapai satu juta, bendera setengah tiang dikibarkan di gedung putih. Pemerintah Amerika Serikat tidak bisa mengerem, karena kebijakan protokol kesehatan (prokes) dan vaksinasi pemerintah federal dilawan terus oleh negara bagian (states) yang banyak dikuasai oleh oposisi. Ini adalah paradoks kemajuan sains. Amerika Serikat adalah peraih nobel sains, termasuk kedokteran, terbanyak di dunia, dan juga salah satu negara kunci dalam pengembangan vaksin dan obat Covid-19. Namun mortalitas karena Covid-19 juga adalah yang terbanyak. Problem ini tentu saja tidak hanya terjadi di Amerika, namun di banyak negara lain, termasuk negara berkembang seperti Indonesia. Apakah yang sesungguhnya terjadi?

Penjelasannya bisa didekati dari beberapa perspektif. Namun dalam perspektif falsafah, sekarang wacana post-truth, dimana manusia lebih memilih apa yang layak dipercaya karena sesuai kepercayaan (belief) yang bersangkutan, bukan fakta maupun bukti ilmiah, sudah menjadi diskursus utama di berbagai bidang. ‘Kebisingan’ post-truth sudah lama diramalkan kehadirannya oleh filsuf Friedrich Nietzsche. Post-truth adalah titik balik modernitas karena kemajuan sains tidak berbanding lurus dengan adaptasi prinsip-prinsip ilmiah kepada publik. Kebenaran ilmiah dinafikan, karena bagi ‘adherent post-truth’, hanya ada rentetan penafsiran wacana dan dialektika tanpa akhir, yang mengarah pada nihilisme. Wacana post-truth yang dipropagasi tanpa akhir di media sosial, telah menghasilkan insan yang lelah terhadap otoritas, terutama terhadap instrumen kekuasaan negara, adat, komunitas, maupun korporasi. Post-truth menghasilkan para anti-hero yang melawan segala otoritas, tanpa merefleksikan lebih jauh sejauh mana otoritas tersebut perlu dilawan atau didukung. Percaya pada anti-hero, bisa dianalogikan seperti bersimpati dengan tokoh Joker di film ‘Joker’, yang diperankan oleh aktor kawakan Joaquin Phoenix dengan sempurna. Jokerisme bukanlah anti-intelektualisme, sebab mereka menghimpun strategi untuk menggulingkan mereka yang berkuasa dengan menggunakan teknologi maupun intelijen canggih. Bahkan jika sesuai kepentingan mereka, nihilis tak sungkan-sungkan menggunakan sains untuk mencapai tujuannya. Joker adalah seorang insan yang sangat cerdas, namun sangat destruktif juga. Jokerisme adalah melabrak semua ‘narasi besar’ yang selama ini didukung oleh ilmuwan. Pembunuhan sadis pasangan Wayne dan ‘plot-twist’ penembakan pembawa acara Murray Franklin pada live TV nasional di film ‘Joker’ adalah kemenangan nihilisme par-excellence, seperti yang dimimpikan pendukung distopia post-truth. Tujuan mereka, adalah supaya segala sesuatu di dunia berjalan tanpa tujuan, tanpa arah, tanpa kejelasan, dan tanpa makna seperti ‘manusia absurd’ menurut Albert Camus. Episteme ini tidak hanya ter ‘confined’ pada satu ideologi saja, namun baik mereka yang konservatif dan liberal sekalipun juga dapat menjadi nihilis par excellence. Baik mereka yang ‘sangat kanan’ maupun ‘sangat kiri’, dapat kompak dan bergandengan tangan melawan temuan para ilmuwan, termasuk prokes dan vaksin. Di Eropa maupun Amerika, tidak peduli partai spektrum kiri atau kanan yang berkuasa di negara bersangkutan, perlawanan prokes selalu ada dan kuat. Albert Camus sudah pernah membahasnya pada buku ‘Manusia Pemberontak’. Ini terjadi karena keyakinan ‘Aku memberontak, maka Aku ada’ sangat trans-ideologi dan lentur. Versatilitas episteme pemberontak tersebut akan sangat bisa membuang jauh-jauh episteme Kartesian yang rasional, sehingga ‘manusia pemberontak’ Camus adalah musuh semua ilmuwan yang percaya dengan metodologi ilmiah yang koheren.

Jokerisme telah menghasilkan Individualisme salah kaprah di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Prokes dan vaksinasi dianggap pelanggaran HAM. Serangkaian kerusuhan di negara barat terjadi, termasuk upaya penculikan terhadap Gubernur Michigan di AS, Gretchen Whitmer, terjadi karena penolakan terhadap prokes dan vaksin. Politisi di negara tersebut menangkap aspirasi anti-prokes tersebut untuk basis elektoral mereka di pemilihan sela 2022. Anthony Fauci, direktur NIAID, dianggap musuh besar mereka karena berpihak dengan Presiden Biden yang liberal, yang pro-prokes dan vaksinasi. Ilmuwan seperti Anthony Fauci adalah musuh ilusionis post-truth yang lebih nyaman dengan asumsi mereka dibandingkan dengan fakta ilmiah. Beberapa politisi di negara bagian selatan seperti Texas dan Florida memang menjadikan wacana anti-prokes sebagai dialektika politik untuk melawan gedung putih yang dikuasai oleh lawan politik mereka. Politisasi prokes dan vaksinasi di negara paman sam inilah yang membuat penanganan Covid-19 disana tidak optimal, dan akhirnya menjadi masalah epidemiologis yang belum terselesaikan sampai sekarang. Eropa juga memiliki masalah serupa. Demonstrasi dan chaos anti-prokes dan vaksinasi terjadi juga di Jerman, Belanda, dan beberapa negara lain. Bahkan petenis Serbia, Novak Djokovic, menjadi ikon aktivis anti-prokes dan vaksinasi di Eropa. Menariknya, walaupun Djokovik sampai sekarang menolak vaksinasi Covid-19, namun dia juga menolak pandangannya dipolitisir para aktivis, dan bersikeras bahwa penolakannya merupakan keputusan pribadi. Perkembangan ‘jokerisme’ di beberapa negara maju tersebut, seyogyanya menjadi catatan juga bagi kita sendiri di tanah air.

baca juga:

Sementara itu di Indonesia, kebijakan kita untuk penanganan Covid-19 adalah mencari jalan tengah maupun keseimbangan antara zero-Covid China, dan ‘herd immunity’ Swedia. Pelan-pelan kasus kita terkendali, bahkan pelonggaran prokes sudah dilakukan. Namun negara kita tidak luput dari sergapan Varian Omicron, terutama subvarian BA.4, BA.5, dan yang terbaru adalah BA.2.75. Kasus memang naik lagi, namun masih jauh lebih relatif terkendali dibandingkan gelombang varian delta tahun lalu, yang sampai terjadi krisis hospitalisasi dan persediaan tabung oksigen. Walaupun kementerian kesehatan menjadi ujung tombak penanganan Covid-19, namun kita sama sekali tidak bisa menafikan peran TNI, Polri, dan bahkan BIN yang ikut bekerja keras membantu kemenkes maupun kementerian lain. Memang dwifungsi ABRI, yang menyatakan peran sosial-politik militer, sudah lama dicabut di era reformasi ini. Namun Covid-19 adalah bencana luar biasa, yang memerlukan bantuan TNI dan Polri. Negara lain seperti Amerika Serikat dan Perancis juga melakukan hal yang sama. Di awal, banyak aktivis yang mengeluhkan keterlibatan militer dalam penanganan Covid-19. Namun yang menarik, keluhan tersebut tidak pernah jadi arus utama, karena bantuan mereka memang diperlukan untuk memperkuat kemenkes. Berbeda dengan di Amerika Serikat, wacana yang mengundermine prokes dan vaksinasi tidak pernah mendapat tempat di media mainstream di tanah air. Sehingga hanya bisa bersuara di media sosial, itupun dengan pengikut yang sangat terbatas. Akan tetapi, melihat bahwa negara maju saja bermasalah dengan penanganan Covid-19, kita tidak boleh lengah.

Menurut Tan Malaka dalam buku magnum opus beliau ‘Madilog’, semua ‘takhayul’ yang tidak rasional harus dibuang. Sesuai paradigma Datuk Tan, percaya bahwa kita bisa bertahan terhadap pandemi Covid-19 atau pandemi apapun tanpa prokes dan vaksin, adalah takhayul yang harus dibuang jauh-jauh karena tidak ada basis ilmiahnya. Dalam diskursus rasional bapak bangsa kita, tidak ada tempat bagi anti-hero maupun nihilisme absurd seperti yang diadvokasi oleh Albert Camus dan Nietzsche. Jika mereka masih hidup, Tan Malaka, Bung Hatta, Bung Karno, Djuanda, dan lainnya pasti akan kompak menolak tegas semua gerakan anti-prokes dan vaksin Covid-19. Namun, sayangnya, walaupun di negara kita sangat terbatas penetrasinya, conspiracist yang dipengaruhi ideologi far-right populist masih tetap percaya dengan teori ‘chinese virus’, ‘kung-flu’, dan ‘laboratory leak’. Para populist juga tak segan merilis wacana counter-intuitive, dengan menyatakan bahwa jika terjadi kebocoran lab, maka protokol kesehatan dan vaksin tidak perlu. Mereka percaya akan keberadaan pandemi Covid-19, tapi tidak percaya bahwa virus SARS-CoV-2 adalah entitas yang berbahaya. Tidak percaya bahwa perjuangan nakes menyelamatkan miliaran pasien dari ganasnya pandemi ini adalah nyata dan faktual. Bagi mereka, percaya dengan spekulasi dan lamunan tanpa tujuan maupun arah lebih berharga daripada menginvestigasi fakta ilmiah. Namun, bukankah semua anti-hero selalu berjalan tanpa tujuan?

Sementara itu, Dua paper anyar dari jurnal ilmiah science di tahun 2022 ini oleh Worobey dkk dan Pekar dkk sudah mengkonfirmasi bahwa berdasarkan bukti yang dikumpulkan ilmuwan, semua leads mengarah pada skenario outbreak di pasar boga bahari Huanan di Wuhan, bukan kebocoran laboratorium di Wuhan Institute of Virology. Paper tersebut menjelaskan, bahwa berdasarkan analisis epidemiologis, tidak ada korelasi antara outbreak di pasar Huanan dengan laboratorium WIV. Kemudian, sampel lingkungan yang dikumpulkan juga mengarah ke zoonosis hewan-ke manusia di pasar tersebut, bukan kebocoran lab. Walaupun penelitian mereka tidaklah sempurna, dan masih ada pertanyaan yang harus dijawab, namun mereka berangkat dari fakta ilmiah di lapangan, bukan dari spekulasi atau lamunan. Temuan-temuan seperti ini yang seharusnya banyak dipropagasi di media sosial, bukan teori konspirasi yang menjadi wacana arus utama pendukung jokerisme. Disini, kita banyak belajar dari kondisi Amerika Serikat dan Eropa yang kesulitan dalam menghadapi aktivis anti-prokes dan vaksinasi.  Seyogyanya jika pemilu datang nanti, kita memilih calon pemimpin bangsa dan wakil rakyat yang mengarusutamakan sains untuk menyelesaikan masalah bangsa. Memilih mereka yang percaya bahwa sains dapat menjadi instrumen untuk menggapai hari esok yang lebih baik. Memilih mereka yang lebih percaya rasionalitas visioner bapak bangsa kita seperti Tan Malaka, Djuanda, Bung Karno, dan Bung Hatta daripada nihilisme post-truthnya Nietzsche, Camus, maupun Joker.[]