Ekonomi

Panja SDGs DPR Kawal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan


Panja
SDGs DPR Kawal Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan
Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar (Foto; Istimewa)

Nairobi, Perhatian masyarakat global saat ini tertuju pada agenda pembanguan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) ada di setiap negara. Agenda ini bukan hanya melibatkan pemerintah, namun juga Parlemen, pemerintah, CSO, hingga aktor-aktor internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga donor.

Di hadapan anggota Parlemen mancanegara yang hadir dalam Forum yang digelar oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Global Partnership di Nairobi, Kenya (29/11), Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar menyuarakan perlunya pemetaan SDGs yang dilakukan secara komprehensif, agar data yang dihasilkan akurat dan menggambarkan riil kondisi masyarakat.

Dalam forum tersebut, Rofi juga menceritakan tentang best practice yang dilakukan Parlemen Indonesia dalam mendorong SDGs.

â??Praktik terbaik dalam hal efektivitas dana pembangunan dan pengawasan Parlemen di Indonesia adalah bahwa DPR RI telah mendirikan Panitia Kerja (Panja) yang secara khusus menangani Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),â? ujarnya

Panja SDGs DPR RI dibentuk dengan tujuan membantu perwujudan dan pencapaian seluruh target SDGs dengan meningkatkan kesadaran anggota parlemen terkait isu-isu SDGs. Mereka juga memberikan saran dan memperjuangkan anggaran dan legislasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang ada di dalam SDGs. Ia juga menambahkan bahwa Panja SDGs menjadi gerbang diplomasi parlemen dan focal point DPR RI dalam berbagai kerjasama internasional mengenai SDGs.

Apa yang disampaikan Rofi disambut antusias oleh para Anggota Parlemen dari berbagai belahan di dunia, yang mengapresiasi langkah tepat Parlemen Indonesia dalam mendorong percepatan realisasi target pembangunan berkelanjutan. Wakil Ketua BKSAP ini juga mengingatkan forum bahwa regulasi dan kebijakan terkait SDGs haruslah bersifat konkrit dan menyentuh akar pembangunan. Regulasi dan kebijakan tersebut harus diperbanyak dan dipercepat.[]



Islahuddin

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu