AKURAT.CO, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan bakal menambah pasukan teritori di 4 daerah otonomi baru (DOB) Papua. Total 800 personel disiapkan untuk menambah markas komando (mako) pada 4 provinsi baru di Bumi Cenderawasih.
"Ini nanti akan kita hitung dulu. Kurang lebih sekitar 800-an itu untuk persiapan," kata Panglima Yudo di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Yudo memastikan pula sekitar 800 prajurit bakal mengisi kodam dan kodim pada 4 DOB Papua. Panglima meminta agar terdapat kodam maupun kodim pada tiap-tiap kabupaten.
baca juga:
"Nah sekarang ini kita dorong pasukan teritorial untuk melaksanakan kodim persiapan, koramil persiapan kemudian korem ataupun kodam," ujarnya.
Panglima TNI belum bisa membeberkan sudah sejauh mana progres menetapkan prajurit pada empat DOB. Alasannya masih dibahas oleh kepala staf tiga matra yakni KSAD, KSAU dan KSAL.
"Ini masih kita rapatkan dengan KSAD. Kemudian lanal maupun lanud juga demikian kita rapatkan dengan kepala staf," tuturnya.
4 provinsi baru Papua
Papua punya 4 provinsi baru yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya. Ke-4 daerah otonomi baru (DOB) di Papua itu diresmikan pada 2022.
Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan diresmikan berbarengan di bulan November, sementara Papua Barat Daya diresmikan pada bulan Desember.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemekaran Papua dapat menjadi 'game changer' percepatan kesejahteraan di Papua. Ma'ruf menjelaskan dengan bertambahnya jumlah provinsi di Papua maka pelayanan ke masyarakat akan lebih masif.
"Kalau dulu di Papua satu provinsi, sekarang empat provinsi, Papua Barat dua provinsi, kita harapkan pelayanan lebih masif kepada masyarakat. Itu kunci proses upaya percepatan pembangunan Papua. Rencana induk percepatan otonomi khusus Papua," kata Ma'ruf dalam satu kesempatan.
Dengan diresmikannya 4 provinsi baru di Papua, kini Indonesia total memiliki 38 provinsi. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan pembentukan provinsi baru di Papua dilakukan atas aspirasi masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat Papua.
Tito menegaskan pemekaran provinis di Papua harus dipandang positif. Sebab, keputusan itu dibuat berdasarkan masukan terkait pemekaran DOB Papua yang telah mencapai lebih kurang 324 aspirasi untuk membangun Papua menjadi lebih baik.
"Pemekaran akan lebih banyak berdampak positif terhadap percepatan pembangunan," kata Tito.[]
