News

Panglima TNI Pelajari Dasar Hukum Penunjukan Brigjen Andi jadi Pj Bupati Seram

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berujar, saat ini tim dari TNI tengah meninjau dan mempelajari dasar hukum penunjukan Kepala BIN Sulawesi Tengah itu.


Panglima TNI Pelajari Dasar Hukum Penunjukan Brigjen Andi jadi Pj Bupati Seram
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di UGM, Sleman, Rabu (25/5/2022). (AKURAT.CO/Kumoro Damarjati)

AKURAT.CO Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa merespons polemik penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai Penjabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat.

"Ya itu kan keputusan dari pemerintah, saya sendiri nanti juga akan melihat (dasar hukumnya)," kata Andika di UGM, Sleman, Rabu (25/5/2022).

Andika berujar, saat ini tim dari TNI tengah meninjau dan mempelajari dasar hukum penunjukan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sulawesi Tengah itu.

baca juga:

"Sehingga penugasan (Andi Chandra) ini juga tetap nantinya memenuhi legalitas, tapi juga memenuhi kepercayaan pemerintah yang diberikan kepada salah satu perwira kami," kata mantan KSAD itu.

Namun, Andika menegaskan, secara prinsip ia mendukung kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah.

"Kami pun siap mendukung. Walaupun kami juga pasti akan mengikuti aturannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan penempatan TNI aktif sebagai penjabat kepala daerah dibenarkan. Menurut Mahfud, peraturan di Indonesia memungkinkan TNI aktif menjabat sebagai kepala daerah. 

"Soal penempatan TNI sebagai pejabat kepala daerah itu oleh undang-undang, oleh peraturan pemerintah maupun oleh vonis MK itu dibenarkan," kata Mahfud dalam keterangan video yang diunggah di akun YouTube resmi Kemenko Polhukam, Rabu (25/5/2022). 

Mahfud lalu menyebut dasar hukum yang membolehkan penempatan TNI aktif sebagai penjabat kepala daerah itu.