Ajib Hamdani

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI
Ekonomi

Pandemi, PPKM dan Keseriusan Pemerintah Melindungi UKM

Pemerintah harus lebih mendorong agar perbankan pro dengan UKM.


Pandemi, PPKM dan Keseriusan Pemerintah Melindungi UKM
Tampak suasana kios penjual makanan tutup selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kawasan Universitas Nasional, Jakarta, Rabu (27/1/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO  Presiden Jokowi menyampaikan kepada masyarakat bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang sampai dengan tanggal 25 Juli 2021 melalui akun Youtube Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Selasa malam (20/7-2021).

Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi laju penyebaran covid-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat berobat ke rumah sakit, walaupun secara umum, data sudah menunjukkan tren yang menurun. Pembukaan akan dilakukan bertahap mulai tanggal 26 Juli 2021 jika tren penurunan terus berlanjut. 

Dari sisi ekonomi dan pelaku usaha kecil, pandemi dan PPKM ini memberikan dampak yang luar biasa. Sejak tahun 2020, ketika pandemi melanda Indonesia awal Maret 2020, UKM mengalami tekanan yang luar biasa. Awal tahun 2020, tanpa prediksi pandemi di awal tahun, target pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,3%.

Begitu pandemi menghantam Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkonstraksi menjadi -2,07%. Terjadi koreksi agregat sekitar 7,37%.

Dengan data Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 15.434,2 triliun pada tahun 2020, dan kontribusi UKM sebesar 60,8%, maka sektor UKM ini mengalami konstraksi sekitar 691,6 triliun sepanjang tahun 2020.

Memasuki tahun 2021, banyak kebijakan pemerintah yang kembali membuat tekanan terhadap UKM. Tanggal 3-20 Juli 2021 dibuat kebijakan PPKM darurat, ditengah membaiknya trend ekonomi di kuartal 2. Bahkan pada malam hari menjelang selesainya kebijakan PPKM, pemerintah kembali memperpanjang masa berlaku kebijakan PPKM.

Kembali kebijakan ini memberikan tekanan pada sektor UKM. Sebelum ada kebijakan PPKM, pertumbuhan ekonomi diproyeksi kisaran 4,1%-5,1% dengan angka moderat 4,6%. Begitu PPKM darurat ditetapkan, pemerintah mengkoreksi menjadi kisaran 3,8%.

Secara tidak langsung, pemerintah sudah melihat bahwa kebijakan ini memberikan kontribusi negatif dalam ekonomi dan UKM akan terkonstraksi negatif sekitar 75 triliun.

Kondisi pandemi, dan selanjutnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang membuat batasan mobilitas orang, memberikan dampak yang serius terhadap ekonomi, yang harus dimitigasi dengan komprehensif.