News

Pandemi Covid-19, Gus Muhaimin: Negara Harus Hadir Atasi Persoalan Pekerja Migran

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mengatakan, negara harus hadir di tengah belitan persoalan para pekerja migran.


Pandemi Covid-19, Gus Muhaimin: Negara Harus Hadir Atasi Persoalan Pekerja Migran
Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin). ()

AKURAT.CO Pandemi Covid-19 berkepanjangan tidak hanya menjadi persoalan di dalam negeri, namun juga menjadi masalah besar bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ada di luar negeri.

Di sejumlah negara tujuan, persoalan yang dihadapi para PMI tidak hanya menyangkut ancaman keselamatan jiwa akibat Covid-19, namun juga soal keberlangsungan hidup akibat lockdown yang berlaku di beberapa negara sehingga mereka tidak bisa bekerja. 

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mengatakan, negara harus hadir di tengah belitan persoalan para pekerja migran.

“Berikan perlindungan yang optimal untuk para pahlawan devisa ini. Harus ada solusi-solusi menyangkut problem jangka pendek secara prosedural maupun problem pandemi. Ini membutuhkan perhatian serius,” ujar Gus Muhaimin saat memberikan sambutan pada acara webinar bertajuk ”Gus Muhaimin Mendengar Pekerja Migran Indonesia: Pekerja Migran, Perlindungan Negara dan Pembangunan Ekonomi Lokal secara virtual, Sabtu (18/9/2021).

Berbagai persoalan yang dihadapi para PMI selama hampir dua tahun belakangan di berbagai negara tujuan seperti Malaysia, Arab Saudi, Korea, Taiwan, Jepang, Singapura dan berbagai negara lain, mengharuskan pemerintah dan bangsa ini untuk melakukan langkah-langkah yang lebih signifikan dan strategis untuk mengatasi problematika dan solusi bagi para PMI. 

Ketua Tim Pengawas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) ini mengatakan bahwa dalam minggu-minggu ini, dirinya memimpin rapat dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi persoalan PMI. Antara lain, Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Konsulat, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial dan lintas kementerian untuk membuat satu rangkaian kegiatan utuh menyangkut pemulangan dan antisipasi keadaan para PMI. 

Menurutnya, dalam konteks ekonomi, menjadi pekerja migran adalah pilihan rasional yang bisa dilakukan oleh sebagian warga negara di tengah persoalan sulitnya lapangan kerja, pengangguran dan himpitan ekonomi di Tanah Air.

“Pertumbuhan angkatan kerja yang tak sebanding dengan pertumbuhan kesempatan kerja telah menjadikan pilihan, menjadi pekerja migran adalah pilihan alternatif yang bisa dilakukan,” urainya. 

Oleh karena itu, menghadapi berbagai masalah pekerja migran, tindakan yang diambil pemerintah tidak boleh hanya bersifat reaktif. Misalnya penghentian pengiriman pekerja migran tanpa memikirkan kebijakan jangka panjang dalam bentuk paket kebijakan yang lebih memberdayakan.