Ekonomi

Pandemi Buat Penerimaan Pajak Makin Kurang 'Nampol', Misbakhun Beberkan Alasan Revisi UU KUP

Misbakhun menilai permasalahan penerimaan pajak yang belum optimal bukan hanya terjadi saat pandemi COVID-19 saja


Pandemi Buat Penerimaan Pajak Makin Kurang 'Nampol', Misbakhun Beberkan Alasan Revisi UU KUP
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun bicara soal penerimaan pajak di kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan melakukan perubahan Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di tengah kondisi pandemi COVID-19.

Salah satu alasannya, yakni selama pandemi COVID-19 penerimaan perpajakan di Indonesia tidak optimal bahkan merosot.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai permasalahan penerimaan pajak yang belum optimal bukan hanya terjadi saat pandemi COVID-19 saja.

"Permasalahan rendahnya tax ratio kita ini sudah terjadi sebelum pada saat pandemi dan ini adalah puncaknya," katanya saat menjadi narasumber di Metro Tv, Selasa (13/7/2021).

Misbakhun menjelaskan bahwa di tahun 2020 penerimaan pajak hanya mencapai Rp1.072 triliun. Dimana angka tersebut hampir sama dengan penerimaan pajak pada tahun 2015 yang sebesar Rp1.060 trliun. Padahal, volume Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio pajaknya berbeda.

“ Tetapi ini mengalami hal yang sama antara 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Bahkan tax ratio kita sangat turun drastis ke angka, kalau pajak murni sekitar 6,31% kalau sama dengan yang lain pungutan yang lain sekitar 8,5%. Artinya pemerintah sedang menghadapi permasalahan yang sangat mendasar,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Misbakhun memaparkan bahwa pemerintah memiliki empat alasan dilakukannya revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pertama, pemerintah meminta kesadaran warga negara mengenai kewajiban membayar pajak sebagai kewajiban kenegaraan untuk membantu pembiayaan dalam konsideran menimbang.

Kedua, bahwa COVID-19 memberikan dampak yang sangat mendalam terhadap ekonomi Indonesia. Kemudian ketiga, pemerintah ingin melakukan konsolidasi fiskal yakni bagaimana melakukan upaya menaikkan rasio pajak serta memperbaiki sistem.

Dan keempat, dalam rangka tiga alasan tadi pemerintah ingin mengubah UU KUP yang sudah empat kali diubah.

Misbakhun menyimpulkan dari keempat alasan tersebut, alasan utama pemerintah yakni ingin mengatasi short fall penerimaan pajak.

“Artinya kalau menimbang terhadap tiga alasan tadi alasan pemerintah saat ini hanya satu mengatasi short fall penerimaan pajak,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan alasan dilakukannya Revisi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Revisi UU KUP merupakan salah satu upaya dari reformasi sektor pajak yang akan dilakukan pemerintah yang bertujuan menurunkan kesenjangan pajak atau tax gap Indonesia. Dengan demikian, tercipta sistem perpajakan yang adil dan efisien.

“Maka kita harus terus menjaga instrumen APBN tetap sehat dan berkelanjutan, dengan berusaha membuat penerimaan negara terus memadai,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (28/6/2021).[]