News

PAN: Usulan Jokpro agar Jokowi Presiden 3 Periode Tak Sesuai dengan Amanat Konstitusi

Anggota Baleg DPR RI ini menilai, munculnya relawan Jokpro 2024 yang kembali mendorong masa jabatan presiden tiga priode telah mengkhianati cita-cita Reformasi 


PAN: Usulan Jokpro agar Jokowi Presiden 3 Periode Tak Sesuai dengan Amanat Konstitusi
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Otsus Papua DPR RI Guspardi Gaus (Dpr.go.id)

AKURAT.CO, Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus meminta agar relawan Jokowi-Prabowo (JokPro) 2024 tidak mendorong Presiden Joko Widodo untuk memperpanjang masa jabatannya.

"Dan saya tidak tahu apa motif mereka dan diklasifikasikan kelompok mana relawan Jokpro 2024 ini," kata Guspardi sebagaimana yang dikutip AKURAT.CO, Selasa (22/6/2021).

"Apakah kelompok ini yang dimaksud ingin menampar muka Jokowi, mencari muka atau menyeret Jokowi untuk tidak taat pada UUD 1945 atau bisa juga cari panggung dan sensasi," sambungnya.

Anggota Baleg DPR RI ini menilai, munculnya relawan Jokpro 2024 yang kembali mendorong masa jabatan presiden tiga priode telah mengkhianati cita-cita Reformasi dan tidak sesuai dengan amanat konstitusi atau UUD 1945.

Selain itu, tambah Guspardi, keinginan mereka juga menghambat proses suksesi kepemimpinan dan lahirnya pemimpin baru di tingkat nasional.

"Respon dari masyarakat juga menentang wacana presiden tiga priode ini. Terbukti pada Minggu 20 Juni 2021 media sosial diramaikan dengan tagar #Tangkap Qodari di Twitter. Para netizen sudah geram dengan sikap Qodari yang ngotot mewacanakan presiden Jokowi tiga periode dan menganggap Qodari sebagai pengkhianat bangsa yang melawan UUD 1945," ungkapnya.

Untuk itu, Guspardi meminta kepada semua pihak jangan lagi bermanuver dan mendorong-dorong kembali usulan presiden menjadi tiga priode. Dia menyarankan agar sebaiknya wacana ini diakhiri.

"Sudahlah dan hentikan saja wacana presiden tiga priode ini, janganlah membuat kegaduhan baru," pungkasnya.

Pihak istana melalui Juru Bicara Presiden Joko Widodo Fadjroel Rachman juga sudah memberikan tanggapan atas digelarnya Syukuran Sekretariat Nasional Jokowi-Prabowo 2024.

Kata Fadjroel, Presiden Jokowi masih tetap berpegang kepada aturan masa jabatan dua periode.

"Mengingatkan kembali, Presiden Jokowi tegak lurus konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap Reformasi 1998," ujar Fadjroel dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Sabtu (19/6/2021).[]