News

PAN Desak Pimpinan KPK Cabut SK Penonaktifan 75 Pegawainya yang Tak Lolos TWK

Sepatutnya TWK memang tidak bisa dijadikan alat untuk mengeluarkan pegawai KPK yang sudah lama bergelut dalam pemberantasan korupsi


PAN Desak Pimpinan KPK Cabut SK Penonaktifan 75 Pegawainya yang Tak Lolos TWK
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) (AKURAT.CO/Bayu Primanda)

AKURAT.CO, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak serta merta membuat 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes dinonaktifkan.

Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus berharap agar TWK yang diikuti pegawai KPK tidak dijadikan dasar untuk memutuskan nasib para pegawai KPK. Ia meminta agar 75 pegawai yang sebelumnya dinyatakan tak lulus TWK, tidak begitu saja di bebastugaskan.

"Alih status pegawai KPK menjadi ASN semestinya tidak merugikan pegawai KPK. Hal ini juga ditegaskan dalam pertimbangan MK saat memutus judicial review terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK," kata Guspardi sebagaimana yang dikutip AKURAT.CO dari keterangan tertulis, Selasa (18/5/2021).

Menurut Guspardi, Presiden jokowi telah mengambil sikap yang tepat dan bijak dengan memberi ruang kepada pegawai KPK yang tidak lolos TWK untuk tetap mengabdi di KPK.

Karena sepatutnya TWK memang tidak bisa dijadikan alat untuk mengeluarkan pegawai KPK yang sudah lama bergelut dalam pemberantasan korupsi.

"Selain itu, mereka juga tengah menangani kasus-kasus korupsi besar yang sangat serius," ungkapnya.

Guspardi menyebut, bahwa surat keputusan Pimpinan KPK  nomor 652 tahun 2021 yang meminta 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK untuk menyerahkan tugas kepada atasan bukan didasarkan kepada pelanggaran kode etik atau tindak pidana tetapi mereka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak lolos asessmen TWK.

"Kami yakin 75 orang tersebut maupun segenap pimpinan punya integritas dan komitmen yang sama besar dalam pemberantasan korupsi. Masih banyak celah dalam UU KPK, PP 41 /2020 atau Perkom 1/2021 untuk mengakomodir 75 orang itu," papar Politisi PAN itu.

Untuk itu pihak-pihak terkait khususnya pimpinan KPK, KemenPan-Rb dan BKN dia mendorong agar dapat meninidaklanjuti  pernyataaan Jokowi itu dan segera merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK ini.

Selanjutnya, tambah Guspardi, pimpinan KPK harus mencabut SK nomor 652 tahun 2021 dan polemik alih status kepegawaian dapat segera di hentikan sehingga KPK dapat kembali fokus pada upaya pemberantasan korupsi.

"Semua pihak harus menghormati penyataan Presiden yang memperlihatkan sikap tidak ingin KPK diperlemah dan memberikan semangat kepada KPK untuk memberantas korupsi di negeri tercinta ini," pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.

Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi akhirnya menyampaikan sikapnya terhadap nasib Novel Baswedan dan 74 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) beberapa waktu lalu.

"Hasil TWK terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan bagi langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," kata Jokowi dalam keterangan persnya di istana negara dan disiarkan live streaming, Senin (17/5/2021).[]

Bayu Primanda

https://akurat.co