Ekonomi

Pamer UU Cipta Kerja, Menaker: Perusahaan Outsourcing Wajib Terintegrasi Sistem OSS

Menaker Ida Fauziyah menyatakan UU Cipta Kerja wajibkan perusahaan outsourcing terdaftar dan terintegrasi dalam sistem OSS


Pamer UU Cipta Kerja, Menaker: Perusahaan Outsourcing Wajib Terintegrasi Sistem OSS
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019). Rapat tersebut membahas program dan kegiatan Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan visi misi Presiden. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa dalam UU Cipta Kerja mewajibkan perusahaan alih daya atau outsourcing untuk terdaftar dan terintegrasi dalam sistem Online Single Submsission (OSS).

“Selama ini banyak perusahaan outsourcing yang tidak terdaftar. Dengan adanya UU ini kita bisa melakukan pengawasan dengan baik karena harus terdaftar dalam sistem. Jadi bisa terkontrol,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (7/10/2020).

Ida Fauziyah juga memastikan bahwa syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh outsourcing masih tetap dipertahankan. Ia menerangkan, dalam UU Cipta Kerja ini juga memasukkan prinsip pengalihan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya sepanjang objek pekerjaannya masih ada.

“Ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 Tahun 2011,”imbuhnya.

Ida Fauziyah menambahkan, terkait jam kerja bagi pekerja tidak ada perubahan. Adapun dalam UU Ciota Kerja Klaster Ketenagakerjaan pada pasal 77 ayat 2 poin A disebutkan bahwa waktu pekerja yakni 7 jam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Sementara poin B 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Namun dalam beleid itu Ayat 3 juga disebutkan bahwa ketentuan waktu pekerja itu tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

Kemudian yang berikutnya, ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat, ini banyak sekali yang terjadi distorsi, ini tepat diatur sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan menambah ketentuan baru mengenai pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu,” jelasnya.

“Ini kenapa diatur, jadi undang-undang yang eksis tetap ada, tetapi ada kita mengakomodir tuntutan perlindungan bagi pekerja atau buruh pada bentuk-bentuk hubungan kerja dan sektor tertentu yang di era ekonomi digital saat ini berkembang sangat dinamis seperti yang disampaikan oleh Pak Menko tadi. Jadi, kita benar-benar mengakomodasi kondisi ketenagakerjaan akibat adanya berkembang begitu cepatnya ekonomi digital,” tuturnya kemudian.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pekerja outsourcing akan tetap mendapatkan jaminan perlindungan serta kesejahteraan yang akan diberikan oleh pemerintah.

“Pekerja outsourcing akan mendapatkan jaminan perlindungan upah dan kesejahteraan dan untuk tenaga kerja asing tentu yang diatur adalah mereka yang membutuhkan. Untuk perawatan ataupun untuk maintenance ataupun untuk tenaga peneliti yang melakukan kerjasama juga mereka yang datang sebagai buyers,” jelas Airlangga.[]