News

Pakar Otonomi Daerah Usul Ada Pj Wakil Gubernur DKI

Pakar Otonomi Daerah Usul Ada Pj Wakil Gubernur DKI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (kanan) berfoto bersama usai mengikuti sidang paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/9/2022). DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna pengumuman masa akhir kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - Ahmad Riza Patria 30 hari sebelum masa tugas berakhir. Rapat paripurna pengumuman pemberhentian Anies ini dilakukan sesuai Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 131/2188/OTDA. AKURAT (Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Pakar Otonomi Daerah (Otda) Johermansyah Djohan mengusulkan agar pemerintah pusat mempertimbangkan untuk menunjuk penjabat (Pj) wakil gubernur DKI Jakarta.

Keberadaan Pj wakil gubernur Jakarta diperlukan mengingat Pj gubernur menjabat dalam waktu panjang hingga terpilihnya gubernur definitif hasil Pilgub 2024. 

"Saya sarankan dibolehkan mempunyai seorang Pj wakil gubernur mengingat beban Pj gubernur DKI Jakarta, bagaimanapun Jakarta kan masih berstatus ibukota negara," katanya saat acara diskusi berjudul "Mencari Figur Ideal Penjabat Gubernur DKI Jakarta" di kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Rabu (28/9/2022). 

baca juga:

Dia mengatakan, Pj gubernur DKI diangkat presiden atas usulan DPRD DKI dan Mendagri. Sayangnya, kata dia, Kemendagri hingga kini belum membuka ke publik tiga tokoh usulannya. Padahal sebelumnya, DPRD DKI telah mengungkap ke publik calon yang dipilih DPRD. 

"Pj gubernur DKI Jakarta diangkat presiden atas usulan DPRD dan Mendagri. Tapi usulan Mendagri kok nggak dibuka," ungkapnya. 

Karena itu, menurut dia, sosok Pj gubernur yang ideal bukanlah sosok pilihan Kemendagri. Sebab, proses pengusulan tiga nama oleh Kemendagri tidak dibuka ke publik. 

"Gimana yang ideal? Bukan dari Mendagri. Karena tidak terbuka. Sidang TPA saya usulkan dihadiri ketua DPRD DKI karena dia (DPRD DKI) yang usul," ungkapnya. 

Dia meminta Tim Penilai Akhir (TPA) yang akan menilai sosok yang diusulkan DPRD DKI tidak mengabaikan usulan dari DPRD. Sebab, mereka telah memproses Pj Gubernur secara formal melalui forum pengambilan keputusan di DPRD DKI. 

"Harusnya gimana? Jadi jangan suara TPA mengabaikan aspirasi DPRD. Jadi lobi ke TPA penting. Itu akan sepenuhnya diatur oleh TPA yang dipimpin presiden," ungkapnya.[]