News

Pakar Hukum Sebut Tinggi Rendahnya Tuntutan Jaksa kepada Terdakwa Penyiram Novel Didasarkan Fakta Persidangan


Pakar Hukum Sebut Tinggi Rendahnya Tuntutan Jaksa kepada Terdakwa Penyiram Novel Didasarkan Fakta Persidangan
Anggota Pansel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji saat memberikan penjelasan kepada komisi III dalam rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019). Rapat yang menghadirkan seluruh Pansel KPK ini membahas 10 calon pimpinan KPK yang telah dipilih sebelum mereka mengikuti tes uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di komisi III DPR. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Tinggi dan rendahnya tuntutan jaksa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pengujian alat bukti yang dihadirkan di persidangan berdasarkan proses penyidikan di kepolisian. Pasalnya jaksa dalam menghadirkan saksi-saksi sesuai berkas berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik terhadap tersangka.

Dengan demikian, Pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji menilai tuntutan rendah jaksa penuntut umum (JPU) akan berpatokan pada fakta persidangan dan juga barang bukti dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan. 

"Semua ini, tinggi rendahnya tuntutan (jaksa) ini hanya didasarkan fakta persidangan dari pengujian alat bukti kan," kata Indriyanto kepada AKURAT.CO saat dihubungi untuk dimintai tanggapan soal tuntutan JPU kepada dua terdakwa penyerang Novel Baswedan, Selasa (16/6/2020) malam.               

baca juga:

Dalam persidangan perkara penganiayaan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut), Majelis Hakim telah memberikan kebebasan dan kesempatan kepada masing-masing pihak seperti JPU, Penasehat Hukum dan saksi-saksi untuk saling menghadirkan dan menguji alat bukti yang dimiliki. Sehingga hakim bisa memberikan penilaian secara objektif untuk memutuskan suatu perkara nantinya dalam pembacaan vonis atau putusan.         

"Majelis hakim sudah memberikan kebebasan kepada stakeholder sistem peradilan pidana yakni JPU, Penasehat Hukum atau pengacara, saksi-saksi dan lain-lain untuk saling menguji alat bukti yang ada," ucap Indriyanto. 

Eks Plt Pimpinan KPK ini menyebut suatu hal yang wajar apabila menimbulkan pro dan kontra atas tuntutan rendah jaksa yang hanya 1 tahun penjara.      

"Wajar saja soal tuntutan (jaksa).  Bahkan putusan akan menjadi polemik yang pro dan kontra untuk suatu kasus yang menarik perhatian publik," tuturnya. 

Sebelumnya jaksa menyebut dua terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan primer soal penganiayaan berat yang tercantum dalam pasal 355 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.        

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut dua terdakwa dengan pidana satu tahun penjara. Kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. []