News

Pakar Hukum: Penonaktifan 75 Pegawai Jadi Wewenang Pimpinan KPK

Putusan MK nomor 70 tahun 2021 bahwa alih status pegawai KPK tidak boleh merugikan pegawai KPK.a


Pakar Hukum: Penonaktifan 75 Pegawai Jadi Wewenang Pimpinan KPK
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) (AKURAT.CO/Bayu Primanda)

AKURAT.CO, Penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai kewenangan pimpinan lembaga antirasuah dalam melaksanakan Undang-Undang (UU) nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan pelaksananya.

"Tentunya proses peralihan tersebut diharapkan sesuai dengan ketentuan peraturan. Perlu dan asas-asas umum pemerintahan yang baik," ujar Pakar Hukum Pidana, Siparji Ahmad dalam keterangan tertulis yang dikutip AKURAT.CO, Minggu (16/5/2021).

Jika pihak yang menerima keputusan tersebut merasa dirugikan dan berpendapat adanya peraturan dan asas umum pemerintahan yang dilanggar, dapat diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Namun demikian, Suparji mengingatkan, ada ketentuan normatif yang hendaknya juga diperhatikan, yakni putusan MK nomor 70 tahun 2021 bahwa alih status pegawai KPK tidak boleh merugikan pegawai KPK.

Suparji mengatakan penonaktifan 75 pegawainya juga tidak membuat KPK tak bergigi. Dengan diberlakukan Undang-Undang KPK yang baru, lembaga antirasuah itu masih bisa melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

"Mulai dari bupati hingga menteri. Melihat fakta tersebut berarti KPK lemah tidak sepenuhnya benar karena masih berdaya dan bertaji," kata Suparji.

Oleh sebab itu, lanjut Akademisi Universitas Al-Azhar tersebut, saat ini tidak perlu lagi meratap terus memainkan isu pelemahan KPK. Akan lebih baik mendorong KPK agar tetap produktif dalam memberantas korupsi. []

Melly Kartika Adelia

https://akurat.co