News

Pakar Hukum Nilai Penyitaan Aset Jiwasraya-Asabri Rugikan Kepentingan Umum

Haris Azhar menyampaikan, penegakan hukum yang konsisten dan tanpa disparitas, khususnya pada kasus PT Jiwasraya bisa menggairahkan perekonomian Indonesia


Pakar Hukum Nilai Penyitaan Aset Jiwasraya-Asabri Rugikan Kepentingan Umum
Direktur kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Lokataru, Haris Azhar (Instagram/azharharis)

AKURAT.CO, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar menyampaikan, penegakan hukum yang konsisten dan tanpa disparitas, khususnya pada kasus PT Jiwasraya bisa menggairahkan perekonomian Indonesia khususnya instrumen investasi. 

Kenyataannya, dalam proses penanganan Jiwasraya dan Asabri ada penyitaan yang diduga tidak tepat, tidak proporsional, dan tidak ada kaitan dengan kejahatan.

"Bahkan bila ditelusuri kembali, dari 124 emiten yang sahamnya dibeli oleh Jiwasraya hanya 2 diantaranya yang dianggap melakukan tindak pidana tanpa ada pemeriksaan terhadap yang lain," ujar Haris Azhar kepada pewarta pada Kamis (10/6/2021).

Haris menyatakan aset yang akan dilakukan pelelangan karena sudah mulai rusak. Dan itu akibat penyidik tidak bisa mengelola atau tidak tahu cara menyikapi aset sitaan tersebut. Padahal aset tersebut tidak berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana amanat Pasal 39.

Penyidik mengatakan bahwa aset tersebut disita untuk uang pengganti, padahal Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor sudah menyebutkan dengan sangat jelas bahwa apabila dalam waktu 1(satu) bulan setelah inkracht Terpidana tidak bisa membayar uang pengganti maka hartanya bisa disita. 

"Artinya, penyitaan baru bisa dilakukan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap," kata dia.

Senada disampaikan Pengamat Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar yang mengatakan bahwa sejatinya perkara pidana mengadili perbuatan perorangan. Karena penyitaan aset hanyalah sebagai bukti penguat dalam sebuah tindak pidana. 

Menurutnya, jika aset itu berkaitan dengan kepentingan umum tidak ada alasan bagi kejaksaan untuk menyitanya. "Karena menyita itu untuk membuat barang bukti yang cukup dengan contoh atau sampel saja," ujar Fickar.

Fickar meminta jangan sampai Kejaksaan justru terkesan ingin menguasai aset-aset tersebut. Karena, kata dia, konteksnya hanya sekedar bukti saja, aset lainnya harus tetap jalan agar tidak merugikan kepentingan umum. Intinya, penegakan hukum tidak boleh menghancur ekonomi masyarakat!

Diketahui, Jiwasraya dinyatakan gagal bayar pada tahun 2018 silam. Penyidik Kejagung menilai berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan kerugian negara mencapai Rp16,8 triliun.

Kerugian tersebut berasal dari transaksi pembelian langsung atas empat saham, dan transaksi pembelian saham (indirect) melalui 21 Reksadana 13 Manajer Investasi yang diklaim dikendalikan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro. []