News

Pakar Hukum: Jangan Ada Kejahatan Ganda di Penyitaan Aset Jiwasraya-Asabri

Abdul Fickar menanggapi hasil survei KedaiKOPI mengungkapkan, masih terjadi disparitas (ketimpangan perlakuan) penegakan hukum oleh institusi Kejaksaan.


Pakar Hukum: Jangan Ada Kejahatan Ganda di Penyitaan Aset Jiwasraya-Asabri
Kantor Kejaksaan Agung RI. (Fotografer AKURAT.CO/Dedi Ermansyah.)

AKURAT.CO, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar menanggapi hasil survei KedaiKOPI mengungkapkan, masih terjadi disparitas (ketimpangan perlakuan) penegakan hukum oleh institusi Kejaksaan.

Fickar mengaku tak meragukan hasil survei KedaiKopi karena dipastikan menggunakan data yang valid. Untuk itu hasilnya bisa dijadikan alat ukur kinerja Kejaksaan.

Adanya disparitas dalam penegakan hukum yang berbeda, seharusnya menjadi cerminan Kejaksaaan dalam melakukan perbaikan pelayanan publik.

"Di samping juga menjadi dasar untuk menindak pejabat Kejaksaan yang memang sengaja melakukan perbuatan yang pilih kasih tersebut," ujar Fickar kepada wartawan dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (14/8/2021).

Terutama, kata dia, penyitaan aset yang tak berkaitan dengan perkara. Fickar pun setuju bahwa aset tersebut tak boleh dilakukan penyitaan. 

Karena seharusnya penyitaan hanya sebatas pada aset pribadi yang terkait atau hasil kejahatan. Sedangkan aset korporasi apalagi berkaitan dengan masyarakat, seharusnya tidak bisa disita secara serampangan.

"Kejaksaan tidak boleh bermain api, sebab bisa-bisa timbul kesan dalam penanganan korupsi ini kejaksaan juga melakukan korupsi atau biasa disebut dengan double crime atau kejahatan ganda," ujar Fickar.

Di tengarai dalam penanganan kasus tersebut telah mengganggu roda pasar saham dan investasi di Indonesia. Menurutnya, itu harus menjadi kesadaran para jaksa penyidik dan penuntut umum bahkan Jaksa Agung yang harus belajar dari banyak literatur bahwa tak boleh menyita aset korporasi secara sembrono, apalagi korporasi yang sudah ‘go public’.

"Sekali lagi saya ingatkan, yang boleh disita itu aset-aset pribadi para terduga korupsinya. Sehingga tidak timbul kesan kejaksaan memanfaatkan kewenangan penyitaannya untuk melakukan tindak pidana," kata dia.