Rahmah

Pakar Ekonomi UIN Jakarta: Pengelolaan Dana Haji oleh BPKH Lebih Efektif dan Efisien

Arief menilai pengelolaan keuangan yang dilakukan BPKH saat ini merupakan langkah taktis yang baik sebagai pelaksana ibadah haji.


Pakar Ekonomi UIN Jakarta: Pengelolaan Dana Haji oleh BPKH Lebih Efektif dan Efisien
Dosen UIN Jakarta, Arief Fitrijanto (Akmad Fauzi)

AKURAT.CO  Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Arief Fitrijanto menilai pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) saat ini merupakan langkah taktis yang baik sebagai pelaksana ibadah haji.

"Sebenarnya secara sederhana kita bisa melihat ada yang sudah bagus  pengelolaan oleh BPKH," kata Arief kepada Akurat.co, Rabu (15/9/2021).

Arief menjelaskan, sejatinya dana haji merupakan dana yang memang sudah diniatkan untuk berhaji, sehingga pengelolaan dari dana haji seharusnya tidak boleh dijauhkan dari persoalan  ibadah haji. Oleh sebab itu, kehadiran BPKH merupakan langkah strategis untuk mengelola dana haji dengan cara yang lebih efektif dan efisien. 

"Pada saat menyetorkan dana pertama kan ada jeda waktu periode yang cukup lama, sehingga ada dana mengendap, kemudian oleh BPKH Itu di kelola menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat untuk jamaah haji sendiri," ujarnya.

Jadi secara regulasi, lanjut Arief, mengatakan dibentuknya BPKH merupakan sebuah langkah taktis yang cukup baik dalam memegang peran penting pengelolaan dana haji. Ia menilai jika di kemudian hari terjadi ketimpangan dana dalam pengelolaannya, maka hal tersebut wajar dan bisa diperbaiki.

"Saya menganggap persoalan itu merupakan kesalahan prosedur dalam  pengelolaan dana ibadah haji oleh BPKH, tapi kalau kita melihat cara regulasinya, ya nggak ada masalah bagus-bagus aja kalau saya melihat," terangnya.

Sedangkan terkait isu miring yang berkaitan dengan pengelolaan dana haji, Arief mengaku hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Ia menilai BPKH sebagai institusi formal harus bisa menyelesaikannya dengan langkah hukum yang berlaku di Indonesia.

"Simpel saja sih kalau sudah mengganggu, ya harus diselesaikan dengan cara-cara yang formal, mulai dari somasi dan langkah-langkah hukum yang lain, tapi kalau tidak mengganggu kinerja ya biarkan saja," pungkasnya.

Disamping itu, Arief menekankan jangan sampai isu-isu miring tersebut berdampak pada kinerja BPKH. Hal tersebut karena dinilai akan merusak citra dari BPKH itu sendiri.

"Kan kalau rusak kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dananya, ya repot. Jadi nanti akan menjadi kendala di kemudian hari," tegasnya. []