Timboel Siregar

Timboel Siregar
Ekonomi

“Pak Presiden, Pelanggaran Upah Minimum Terus Terjadi Pak!”

persiapan dan penyamaan pandangan khususnya mengenai mekanisme penetapan upah minimum, sejalan dengan UU Cipta Kerja dan PP tentang Pengupahan


“Pak Presiden, Pelanggaran Upah Minimum Terus Terjadi Pak!”
Timboel Siregar (ISTIMEWA )

AKURAT.CO  Tanggal 21 - 22 Oktober 2021 lalu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar dialog bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (BP LKS Tripnas) di Jakarta, terkait dengan persiapan dan penyamaan pandangan khususnya mengenai mekanisme penetapan upah minimum, sejalan dengan berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Ibu Indah Anggoro Putri, menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai hal-hal strategis yang perlu disiapkan untuk penetapan Upah Minimum dan isu-isu yang berkembang terkait penetapan Upah Minimum.

Lebih lanjut Ibu Putri mengatakan, Depenas dan LKS Tripnas menyadari bahwa penetapan Upah Minimum tidak dapat memuaskan seluruh pihak, mengingat energi seluruh anak bangsa telah terkuras untuk penanganan Covid-19. Bu Dirjen berharap Depenas dan LKS Tripnas harus saling menahan diri agar dapat segera keluar dari tekanan akibat pandemi.

Sesuai arahan Menaker Ida Fauziyah, Bu Dirjen menjelaskan bahwa pada prinsipnya penetapan upah bertujuan mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan bagi seluruh pihak dalam konteks untuk mencapai kesejahteraan pekerja/buruh, namun tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional.

Saya menilai pertemuan ini sangat baik, dan hal seperti ini harus terus dilakukan sehingga dialog sosial benar-benar berjalan dengan melibatkan secara aktif para pelaku hubungan industrial. Dengan dialog sosial yang berkualitas maka diharapkan seluruh kendala pelaksanaan hubungan industrial dapat dicarikan solusinya.

Dengan lahirnya UU Cipta Kerja dan PP No. 36 Tahun 2021 memang hukum yang berlaku dan mengikat untuk penentuan upah minimum (UM) saat ini adalah kedua regulasi tersebut. Dan tentunya seluruh pelaku hubungan industrial harus mematuhi isi seluruh regulasi tersebut, tanpa pengecualian. Bila proses judicial review di MK masih berproses, seluruh pihak saling menghormati saja, dan tetap menghormati bahwa kedua regulasi itu masih mengikat sampai saat ini.

Dialog sosial yang berkualitas, seharusnya juga membicarakan semua hal di UU Cipta Kerja dan PP no. 36 Tahun 2021. Saya menilai Dialog Sosial tersebut hanya diarahkan untuk penentuan kenaikan UM semata, yaitu untuk mendapatkan legitimasi dari Dewan Pengupahan Nasional dan LKS Tripartit Nasional. Tujuan utama Dialog sosial tersebut hanya meminta komitmen Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) mematuhi regulasi yang ada dan tidak gaduh.

Menurut saya, masalah utama UM ini adalah kepastian pekerja/buruh mendapatkan UM itu sendiri. Dalam UU Cipta Kerja (termasuk di UU Ketenagakerjaan) dan PP No. 36 Tahun 2021 dengan sangat jelas UM diberikan kepada pekerja/buruh dengan masa kerja di bawah satu tahun, pengusaha dilarang membayar upah di bawah UM yang berlaku, dan Pengusaha wajib membuat Struktur Skala Upah.

Bahwa fakta permasalahan UM adalah masih banyak pekerja/buruh yang dibayar di bawah ketentuan UM yang berlaku, dan pekerja/buruh yang sudah bekerja di atas setahun masih banyak yang dibayar sebatas UM, serta ketidakpastian adanya Struktur Skala Upah di perusahaan.