Ekonomi

Pajak UMKM Terbaru, Simak Aturan dan Cara Menghitungnya!

Pajak UMKM Terbaru, Simak Aturan dan Cara Menghitungnya!
Gambar hanya untuk ilustrasi Undang-Undang Perpajakan Indonesia (Pixabay )

AKURAT.CO Pajak UMKM kini memiliki batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Artinya, hanya UMKM yang beromzet melebihi PTKP yang kena pajak UMKM 0,5 persen. 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah peraturan pajak UMKM terbaru. Batas PTKP UMKM tersebut tertuang di beleid aturan tersebut.

Omzet Kurang dari Rp 500 Juta Bebas Pajak

baca juga:

Pasal 7 Ayat (2a) UU HPP menyebutkan, wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta setahun tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).

Dengan kata lain, kalau omzet usaha kurang dari Rp500 juta per tahun, maka bebas pajak dalam hal ini Pajak Penghasilan atau PPh Final. Tetapi, bila omzetnya Rp500 juta ke atas, wajib membayar pajak untuk UMKM dengan tarif 0,5 persen. 

Kebijakan tersebut mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Ditujukan bagi pelaku usaha ultra mikro, mikro, dan usaha kecil.

Mengacu pada aturan pajak UMKM sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, disebutkan UMKM dengan omzet tidak lebih dari Rp 4,8 miliar setahun, dipungut pajak final UMKM sebesar 0,5 persen. 

Sehingga semua UMKM dipukul rata. Omzet Rp 10 juta per tahun dengan yang Rp 1 miliar per tahun sama-sama kena PPh Final 0,5 persen.

- Cara Menghitung Pajak UMKM Terbaru

Sumber: Cermati