Lifestyle

P2G: Seharusnya Pendidikan Indonesia Sudah Tidak Berkutat Soal Seragam Pasca Reformasi

Banyaknya pelarangan dan pemaksaan penggunaan seragam sekolah. Seharusnya pendidikan Indonesia sudah tidak berkutat di urusan seragam.


P2G: Seharusnya Pendidikan Indonesia Sudah Tidak Berkutat Soal Seragam Pasca Reformasi
Sejumlah siswa-siswi mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Labu 01, Jakarta, Selasa (19/7/2022). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO  Viral, seorang siswi di SMAN 1 Banguntapan Bantul, DIY, alami depresi usai diduga dipaksa mengenakan jilbab di sekolahnya. 

Siswa tersebut mengaku dipaksa memakai hijab sebagai salah satu bagian seragam wajib ketika Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). 

Siswi ini mengaku dipaksa menggunakan jilbab oleh guru Bimbingan dan Konseling (BK). Dia pun kemudian mengalami depresi akibat paksaan tersebut, sempat tidak mau makan hingga menolak berbicara dengan orangtuanya.

baca juga:

Tak hanya itu, pada Januari 2021 lalu, pernah viral kasus di SMKN 2 Padang yang mewajibkan siswi non-muslim mengenakan jilbab. 

Kepala Sekolah SMKN 2 Padang menyebut sekolah mereka menerapkan aturan penggunaan wajib jilbab untuk siswi sejak 2005 merujuk pada  pada instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/BINSOS-iii/2005 tentang aturan penggunaan jilbab. Kasus tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan kepala sekolah sudah meminta maaf.

Tak hanya pemaksaan, pelarangan siswa  memakai atribut agama seperti jilbab, juga pernah terjadi di Bali dan Maumere

Melihat kasus-kasus ini, Koordinator P2G (Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru) Satriwan Salim, mengatakan bahwa tak hanya pemaksaan, pelarangan memakai atribut agama oleh siswa di sekolah termasuk bentuk diskriminatif.

Oleh karena itu, Salim menghimbau guru guru dan pemerintah terkait memahami bahwa sekolah arena perjumpaan keberagaman sekolah, ruang perjumpaan kebhinekaan sekolah dan arena kemajemukan dan miniatur keberagam suku ras agama di Indoenesia.

"Pada UU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional), pendidilkan prinsipnya non diskrimatif terhadap peserta didik, berkeadilan dan demokratis. Hal ini saya rasa perlu dipahami guru siswa ortu birokrat. Hal tersebut (pemaksaan dan pelarangan pemakaiam atribut keaganaan) melanggar pendidikan UU Sisdiknas," ujar Salim kepada AKURAT.CO melalui telepon, dikutip pada Jumat (05/8/2022).

Dalam telepon, Salim pun memaparkan bahwa P2G melihat pelarangan dan pemaksaan menggunakam atribut keagaaman kepada siswa di sekolah, meningkat setiap tahun dalam jangka waktu 12 tahun sejak pasca reformasi.

"Temuan kami justru menemukan pemaksaan dan pelarangan juga terjadi melalui regulasi oleh pemda pemkot pemkab pemprov atas nama otonomi daerah secara masal. Ini merupakan tindakan represif," katanya.

"Seharusnya setelah orde baru lebih demokratis, ini justru malah naik setiap tahun," sambungnya.

Oleh karena itu, Salim mengatakan bahwa pemerintah daerah seharusnya patuh terhadap ketentuan seragam sekolah, yang sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Seragam Sekolah.  

"Seragam sekolah sudah diatur Permendikbud No 45 2014 tentang pemakaian seragam sekolah dari jenjang sekolah dasar hinbba menengah, dalam aturan tersebur siswa dibebaskan memakai seragam dengan tiga pilhan, lengan pendek, lengan panjang dan kerudung untuk muslimah," ucapnya.

"Sekolah, guru, pemerintah, semua dinas pendidikan dan pemerintah daerah memahami bahwa tidak boleh pemaksaan dan pelarangan pemakaiam seragam, ketika aturan pemerintah daerah atau guru mewajibkan maupun melarang, ini melamggar UU Sisdiknas dan melanggar Permendikbud No 45 Tahun 2014," tuturnya.

Oleh karena itu, Salim meminta Kemendikbud untuk lebih tegas untuk menindak pemerintahan maupun sekolah, yang membuat pelarangan atau pemaksaan dalam memakai seragam sekolah.

"Seharusnya pendidikan Indonesia sudah tidak berkutat di urusan seragam. Seharusnya, berfokus bagaimana membuat sarana untuk menuangkan imajinasi siswa berisi bagaimana memajukan bangsa dan berfokus pada kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan / AI saat ini," pungkasnya.