Lifestyle

P2G Menilai PTM 100 Persen sebagai Kebijakan yang Tergesa-gesa, Ini Alasannya

Perhimpunan Pendidikan dan Guru menilai PTM 100 persen sebagai kebijakan yang tergesa-gesa


P2G Menilai PTM 100 Persen sebagai Kebijakan yang Tergesa-gesa, Ini Alasannya
Siswa mengikuti pembelajaran tatap muka di SDN Manggarai 01, Jakarta, Senin (30/8/2021). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di wilayah dengan status PPKM level 1 dan 2 berlangsung secara penuh mulai 3 Januari 2022.  Sayangnya, kebijakan ini dinilai tergesa-gesa oleh Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).

Pasalnya, P2G masih menemukan sejumlah pelanggaran protokol kesehatan. Misalnya, banyak siswa berkerumun saat pengecekan suhu setiba di sekolah. Ini terjadi karena sekolah tidak memiliki thermogun memadai. P2G berharap agar sekolah memperbanyak thermogun yang dipasang secara terpisah satu sama lain.

Pelanggaran lainnya adalah kantin sekolah yang tetap dibuka karena banyak siswa yang tidak membawa bekal. Hal ini disebabkan orang tua mereka bekerja dan tidak memiliki asisten rumah tangga. 

baca juga:

"Kami dapat laporan, dari Jakarta maupun luar daerah, ada sekolah diam-diam kantinnya buka, padahal dilarang, jarak siswa tak 1 meter, dan ventilasi udara di kelas tidak ada," tutur Iman Zanatul Haeri, Kepala Bidang Advokasi P2G dalam keterangan tertulisnya kepada AKURAT.CO pada Rabu (12/1/2022). 

Menurut laporan P2G, salah satu SMP di Kepulauan Riau mengalami kesulitan dalam melakukan scan barcode PeduliLindungi saat masuk sekolah. Akhirnya, beberapa anak masuk sekolah tanpa melakukan scan. Tak hanya itu saja, P2G bahkan menemukan sejumlah pelanggaran terkait penggunaan ponsel untuk kebutuhan PeduliLindungi.  

"Selain itu, untuk kebutuhan scan barcode anak-anak membawa HP. Ternyata mereka main tiktok di dalam kelas tanpa menggunakan masker. Nah, hal-hal semacam ini perlu dievaluasi. Itulah diantara alasan P2G meminta PTM 100 persen dilakukan secara bertahap," ujarnya. 

Itulah alasan P2G meminta PTM 100 persen dilakukan secara bertahap. Dimulai 50 persen, lalu dievaluasi, jika hasilnya bagus, maka lanjut 75 persen, dan seterusnya sampai 100 persen. Intinya evaluasi komprehensif secara berkala.

Lebih lanjut,  P2G mendesak pemerintah meningkatkan vaksinasi anak 6-11 tahun termasuk melakukan vaksinasi booster untuk guru. Hal ini mengingat gelombang Omicron yang terus merangkak naik.

P2G sendiri sangat mengapresiasi keputusan Walikota Solo dan Dinas Pendidikan Jawa Barat yang menunda PTM 100 persen karena vaksinasi anak enam sampai 11 tahun belum tuntas.  Ini menjadi keputusan yang tepat, sangat berhati-hati di tengah meningkatnya kasus varian Omicron.