News

OTT Suap Perkara di MA, KPK Sita Uang Rp50 Juta dan 205 Ribu Dolar Singapura

KPK berhasil mengamankan dan menyita uang dari OTT pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) senilai 205 ribu dolar Singapura dan Rp50 juta.

OTT Suap Perkara di MA, KPK Sita Uang  Rp50 Juta dan 205 Ribu Dolar Singapura
Konferensi Pers Operasi Tangkap Tangan Kasus Dugaan Suap Pengurusan Perkara di Mahkamah Agung di Gedung Merah Putih KPK (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengamankan dan menyita uang dari operasi tangkap tangan (OTT) pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Total nilai uang yang berhasil disita yakni 205 ribu dolar Singapura dan Rp50 juta.

"Jumlah uang yang berhasil diamankan sebesar 205 ribu dolar Singapura dan Rp50 juta," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022) dini hari.

Firli menyampaikan, uang itu diperoleh dari hasil giat senyap yang dilakukan oleb pihaknya. Firli menjelaskan pemberian uang itu awalnya dilakukan di Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (21/9/2022) sore.

baca juga:

Uang tersebut awalnya diserahkan oleh pengacara bernama Eko Suparno kepada PNS pada Kepaniteraan MA, Desy Yustria yang jadi representasi Hakim Agung MA Sudrajad Dimyati. Uang tersebut diduga berkaitan dengan kepengurusan perkara di MA.

"Selang beberapa waktu, Kamis sekitar 01.00 WIB dini hari tim KPK kemudian bergerak dan mengamankan DY di rumahnya beserat uang tunai sebesar 205 ribu dolar Singapura," ujarnya.

Sementara itu, uang sebesar Rp50 juta kemudian diserahkan langsung kepada KPK oleh PNS MA bernama Albasri.

Terkait dengan kasus tersebut, KPK telah menetapkan sepuluh orang sebagai tersangka. Mereka adalah Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan Hakim Yudisial atau Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu.

Sedangkan delapan orang lainnya yakni empat PNS di MA yaitu Desy Yustria, Muhajir Habibie, Redi, dan Albasri; dua pengacara bernama Albasri dan Eko Suparno.

Lebih lanjut, Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana bernama Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto juga ditetapkan sebagai tersangka.

Meski begitu, KPK baru menahan enam tersangka saja. Sementara Sudrajad bersama dengan tiga tersangka lainnya belum dilakukan penahanan. Lembaga antirasuah berharap para tersangka dalam kasus ini yang belum ditahan, untuk segera menyerahkan diri.

"KPK mengimbau SD (Sudrajad), RD (Redi), IDKS (Ivan), dan HT (Heryanto) untuk kooperatif hadir sesuai dengan jadwal pemanggilan yang segera akan dikirimkan tim penyidik," tegas Firli.

Akibat perbuatannya, Sudrajad dan penerima lainnya yaitu Desy, Elly, Muhajir, Redi dan Albasri disangka melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara selaku pemberi, Heryanto, Yosep, Eko dan Ivan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. []