News

OTT Hakim Agung, Novel Baswedan: Tidak Mudah di Tengah Pimpinan Tidak Antusias Berantas Korupsi

Novel Baswedan mengucapkan selamat atas keberhasilan KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Mahkamah Agung (MA).


OTT Hakim Agung, Novel Baswedan: Tidak Mudah di Tengah Pimpinan Tidak Antusias Berantas Korupsi
Penyidik senior KPK Novel Baswedan saat memberikan sambutan kepada karyawan dan wartawan di hari pertama kerja di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/7/2018). Novel Baswedan mulai kembali bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhitung Jumat (27/7). Setelah absen selama 16 bulan memberantas korupsi lantaran untuk rehabilitasi pasca disiram air keras pada 11 April 2017 lalu. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Mantan Penyidik Senior KPK Novel Baswedan mengucapkan selamat atas keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Mahkamah Agung (MA).

"Selamat atas keberhasilan kawan-kawan penyelidik KPK melakukan OTT terhadap Hakim Agung," ujar Novel dikutip dalam akun Twitter-nya @nazaqistsha, Jumat (23/9/2022).

Menurut dia, OTT di lingkungan Mahkamah Agung (MA) bukan suatu hal mudah bagi KPK. Sebab, hal ini merupakan sejarah baru bagi KPK yang selama ini belum pernah ada Hakim Agung yang terjaring OTT.

baca juga:

"Saya tahu ini tidak mudah, apalagi di tengah pimpinan KPK yang tampak tidak antusias memberantas korupsi," jelas dia.

Namun demikian, Novel berharap penindakan ini bisa memberikan dampak lebih baik ke depannya, terutama bagi KPK.

"Semoga penindakan ini bisa berdampak baik dan menjadi jalan perbaikan," tandasnya.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan sepuluh orang sebagai tersangka dalam kasus suap kepengurusan perkara di lingkungan Mahkamah Agung (MA).

Satu dari sepuluh tersangka merupakan Hakim Agung, Sudrajad Dimyati dan Hakim Yudisial atau Panitera Pengganti MA, Elly Tri Pangestu.

"Berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup maka penyidik menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022) dini hari.

Selain menetapkan Sudrajad dan Elly sebagai tersangka, lembaga antirasuah juga menetapkan delapan orang lainnya yakni empat PNS di MA yaitu Desy Yustria, Muhajir Habibie, Rendi, dan Albasri; dan dua pengacara bernama Albasri dan Eko Suparno.

Lebih lanjut, Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana bernama Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto juga ditetapkan sebagai tersangka. 

Adapun penetapan para tersangka ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Rabu, 21 September 2022. Kegiatan tersebut dilaksanakan di wilayah Jakarta dan Semarang.

Akibat perbuatannya, Sudrajad dan penerima lainnya yaitu DS, ETP, MH, RD dan AB disangka melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara selaku pemberi, HT, YP, ES dan IDKS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. []