Ekonomi

Otonomi Daerah Gerbang Ketimpangan Ekonomi


Otonomi Daerah Gerbang Ketimpangan Ekonomi
Pengamat Ekonomi INDEF Bustanul Arifin (kedua dari kanan) pada saat Diskusi Ketimpangan Ekonomi, di Kampus IPMI Jakarta, Rabu (19/7) (AKURAT.CO/Denny Iswanto)

AKURAT.CO, Pengamat Ekonomi senior bidang Pertanian dari Institute Development of Economics and Finance (INDEF) Bustanul Arifin menilai ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia dikarenakan salah kebijakan yang diambil pemerintah pasca regulasi otonomi daerah.

Hal ini disampaikan dirinya dalam diskusi mengenai Ketimpangan Ekonomi Indonesia di Kampus IPMI, Jakarta, Rabu (19/7). Dia beralasan bahwa otonomi daerah yang muncul pasca lengsernya Orde Baru (Orba) justru membuat ketimpangan dan kesenjangan di Indonesia semakin lebar karena ketidaksiapan program pemerintah.

"Sekarang otonomi daerah justru digunakan untuk sasaran politik dalam meraih kekuasaan. Padahal dilihat dari konsep dasarnya otonomi daerah ini dimaksudkan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam membangun daerahnya, yang selama era Orba didikte oleh pemerintah pusat," ungkap dia.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah salah dalam mengambil lompatan kebijakan, yang pada tujuan awal diharapkan dengan adanya pemerintah daerah, pelayanan jadi lebih dekat dengan rakyat. Namun Pemda ternyata belum siap untuk menyiapkan program pembangunan daerahnya masing-masing.

Di era otonomi daerah, jelas Bustanul, pemerintah pusat memberikan sokongan kepada pemda untuk membangun daerahnya dengan menggelontorkan dana perimbangan atau dana desa yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun.

"Ternyata bantuan dana perimbangan tersebut justru tidak diimbangi dengan perbaikan ketimpangan, malah justru makin lebar kesenjangan, ini berarti belum ada dampaknya," ujar dia.

Pada 2011, dana perimbangan yang digelontorkan pemerintah pusat mencapai Rp. 316,7 triliun namun indeks gini rasio masih sebesar 0,41. Kemudian pada 2016, dana perimbangan melonjak cukup drastis karena bertambah 150% menjadi Rp. 795,4 triliun dan indeks gini rasio hanya turun tipis di angka 0,39.

"Masalahnya dalam policy making proses yang tidak benar. Sekarang pemerintah desa yang biasa pegang uang kecil disuruh untuk pegang dana yang begitu besar, mereka bingung dijadikan apa kalau salah malah bisa jadi temuan pelanggaran. Jadi mereka belum siap," tuturnya.

Menurutnya, otonomi daerah sejatinya merupakan capaian luar biasa untuk Indonesia pasca Orba yang harus dimanfaatkan secara optimal, karena bila tidak maksimal maka Indonesia akan kehilangan momentum untuk mencapai perbaikan ekonomi nasional.

"Beberapa hal yang bisa diupayakan adalah struktur pembangunan ekonomi di daerah khususnya di provinsi perlu ditata ulang. Dan peningkatan dana perimbangan harus diikuti kualitas belanja daerah yang baik. Karena jika tidak, maka itu tidak akan dapat menyelesaikan ketimpangan di daerah," kata dia memberikan solusi.

Namun ditengah permasalahan yang begitu pelik mengenai ketimpangan ini Bustanul masih memberikan optimisme bahwa Indonesia masih bisa mengatasi ketimpangan ekonomi yang dialami.

"Sebenarnya ini bukan hanya permasalahan Indonesia seorang diri. Negara maju yang lain juga mengalami ketimpangan contohnya Amerika serikat dan Inggris yang timpang. Tingkat kemiskinan mereka secara berurutan adalah 14% dan 12%. Kita sudah dibawah tingkat kemiskinan itu," tandas dia. []