News

ORI Temukan Maladministrasi, Sultan Diminta Koreksi Pergub Pembatasan Demo

ORI Temukan Maladministrasi, Sultan Diminta Koreksi Pergub Pembatasan Demo


ORI Temukan Maladministrasi, Sultan Diminta Koreksi Pergub Pembatasan Demo
Gubernur DIY Sri Sultan HB X usai rapat koordinasi penanganan COVID-19 di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (11/6/2021). (AKURAT.CO/Kumoro Damarjati)

AKURAT.CO, Ombdusman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menemukan adanya maladministrasi dalam proses penerbitan Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka.

Sebelumnya, dugaan adanya maladministrasi ini dilaporkan oleh Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) kepada ORI DIY Januari 2021 lalu. Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) beleid itu kepada perwakilan Pemda DIY hari ini, Kamis (21/10).

Ketua ORI Perwakilan DIY Budhi Masturi mengatakan, pihaknya menyimpulkan adanya dugaan maladministrasi yang disampaikan melalui LAHP. Yakni, terkait proses dan substansi.

"Dua hal ini awalnya ada dugaan bahwa terjadi maladministrasi. Maladministrasi itu terjadi manakala substansinya ternyata bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi atau dan kemudian dikhawatirkan menjadi penyebab buruknya pelayanan publik," kata Budhi di kantornya, Sleman, Kamis (21/10).

Dijelaskan Budhi, maladministrasi terjadi karena Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X serta Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY dianggap abai terhadap hak masyarakat untuk berpartisipasi memberikan masukan dalam penyusunan beleid ini.

Dikatakan Budhi, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2016 Pasal 166 menjamin hak masyarakat memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Permendagri ini sesuai dengan UU Nomor 12 tahun 2011 Pasal 96 dan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sementara dalam tahapan maupun alur penyusunan Pergub sebagaimana termaktub lewat Pergub DIY nomor 6 tahun 2016, nihil tahap dan alur keterlibatan masyarakat.

"Itu yang kemudian luput dalam pencermatan kepala biro hukum (Setda DIY). Kami melihat seperti itu, sehingga sepatutnya itu diberikan kesempatan pertama kepada masyarakat untuk memberikan masukan," ungkapnya.

Budhi berujar, tahapan penyusunan Pergub sepatutnya diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat dengan menyediakan ruang penyampaian masukan. Terlebih, regulasi itu berhubungan dengan harkat hidup masyarakat.

"Ada banyak pihak yang terdampak dengan kebijakan ini maka menjadi masuk akal, menjadi patut kalau hak itu diberikan juga kepada masyarakat sebelum dilakukan pembahasan atau pengesahan," ucap Budhi.

Pergub itu sendiri mengatur pelarangan aksi unjuk rasa di sejumlah tempat termasuk Malioboro. Dalam Pasal 5 ditulis jika penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di ruang terbuka untuk umum di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali di kawasan: Istana Negara Gedung Agung; Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat; Keraton Kadipaten Pakualaman; Kotagede; dan Malioboro.

Budhi melanjutkan, pemerintah daerah secara substansi hukum memang memungkinkan melakukan sejumlah pembatasan di area cagar budaya, terlebih yang berstatus objek vital nasional. Ketentuan ini merujuk pada Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.70/UM.001/MP/2016 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Di Sektor Pariwisata.

"Secara substansi hukumnya memungkinkan untuk dilakukan pembatasan. Tapi kan sebenarnya bisa ada proses dialog seperti apa harusnya pembatasan itu. Kalau peroses dialog itu terjadi dengan warga, maka ada proses deliberasi yang baik yang bisa dilakukan," kata dia.

Oleh karenanya, berdasarkan hasil investigasi ini ORI menyarankan Sultan HB X meninjau ulang Pergub ini.

"Kami menyarankan agar gubernur meninjau ulang peraturan gubernur tersebut terkait proses dan substansialnya dengan melibatkan partispasi masyarakat," ucapnya.

Budhi menuturkan bahwa LHP yang diserahkan kepada Pemda DIY memuat saran yang harus ditindaklanjuti oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam jangka waktu 30 hari. Apabila tidak dijalankan, ORI DIY akan melimpahkan ke ORI Pusat untuk diusulkan sebagai rekomendasi.

"Harapan kami tidak perlu sampai ke rekomendasi mohon dijalankan. Meninjau ulang monggo diartikan sediri kesimpulannya apakah itu kemudian bisa dilakukan dengan atau tanpa pencabutan (Pergub) lalu diproses lagi, monggo," pungkasnya.

Sementara Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Hari Edi Tri Wahyu Nugroho mengatakan, pihaknya akan mempelajari substansi serta saran yang tercantum dalam LAHP dari ORI ini.

"Kami akan laporkan dulu ke pimpinan. Kami pelajari dulu terkait dengan konten maupun saran dari ORI," kata Hari ketika menerima LAHP mewakili Gubernur DIY.

Sebelumnya, Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) melaporkan adanya dugaan mal administrasi terkait penerbitan Pergub yang disebut tak melibatkan masyarakat dalam perancangannya. Koalisi rakyat juga menyorot beberapa poin pada Pergub tersebut.

Salah satu yang disoal ARDY adalah pada Bab II Pasal 5, soal Pemda DIY mengatur penyampaian pendapat di muka umum yang hanya bisa dilaksanakan di ruang terbuka kecuali di kawasan Istana Negara Gedung Agung, Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kraton Kadipaten Pakualaman, Kotagede dan Malioboro. Semua diatur dengan radius 500 meter dari pagar atau titik terluar. []