Ekonomi

Operator Transportasi Butuh Stimulus, Pembebasan PNBP Salah Satunya

Operator transportasi butuh stimulus pemerintah untuk bisa bertahan dari Covid-19 salah satunya pembebasan PNBP


Operator Transportasi Butuh Stimulus, Pembebasan PNBP Salah Satunya
Pesawat Garuda saat menurunkan penumpang di Bandar Udara Internasional Hang Nadim, Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu (27/3/2019). Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman memberi ultimatum kepada maskapai penerbangan agar penurunan tiket pesawat di semua rute terhitung pada awal April 2019. Pasalnya, dengan kenaikkan harga tiket pesawat ini telah mengakibatkan sektor pariwisata terkena dampak (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai seluruh operator transportasi masih membutuhkan stimulus untuk bisa bertahan dari badai Covid-19 dari pemerintah salah satu dukungan kebijakan adalah pembebasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Penaikan PNBP ini dikhawatirkan tidak hanya membebani pelaku usaha transportasi, tapi juga masyarakat sebagai pengguna akhir.PNBP yang kami minta untutk turun dalam masa pandemi ini sebagai salah satu stimulus yang kami harapkan, tapi malah dikejar kenaikannya," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto kepada media saat berbuka puasa bersama di Jakarta, Kamis (15/4/2021).

Melansir Antara, operator penerbangan juga masih membutuhkan stimulus biaya parkir pesawat yang tidak terbang sejak terjadi pandemi Covid-19 pada April 2020-2021 karena kebijakan larangan terbang, larangan bepergian dan mudik, maupun pembatasan-pembatasan lain terkait penanganan penyebaran Covid-19.

Selain itu, maskapai juga meminta pemerintah dapat memfasilitasi keringanan hutang maskapai, baik biaya jasa bandara, pembelian avtur, jasa navigasi dan jasa sewa pesawat yang sebagian besar dengan lessor asing, mengingat kejadian pandemi Covid-19 merupakan kejadian luar biasa dan berlangsung global.

Carmelita juga menilai perlu ada pengaturan penawaran dan permintaan sesuai dengan pertumbuhan jumlah penumpang yang sejalan dengan tingkat pemulihan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.

"Maka dari itu, pemberian izin rute dan slot penerbangan agar memperhatikan UU Anti Persaingan Usaha untuk mengindari terjadinya monopoli atau oligopoli di industri transportasi udara. Selain itu, kami juga menilai diperlukannya pengaturan Tarif Batas Bawah atau TBB," kata Carmelita yang juga ketua umum DPP Indonesian National Shipowners Association/INSA.

Adapun operator transportasi laut, kata Carmelita, mengharapkan janganlah ada kenaikan tarif jasa kapal di berbagai pelabuhan, operator pelayaran masih membutuhkan relaksasi dan insentif dari pemerintah selama masa pandemi.

Juga diharapkan seluruh pemangku kepentingan bersinergi dan saling membantu memulihkan ekonomi dan menanggulangi pandemi Covid-19.

Apalagi dengan kondisi saat ini, yang mana Indonesia masih harus bersaing dengan sesama negara Asia untuk mendapatkan ruang muat serta kontainer untuk memicu ekspor nasional. Operator transportasi laut domestik berusaha mencari solusi dari kondisi kekurangan kontainer ekspor.

Beberapa komoditas dialihkan dalam bentuk muatan curah, dan para pelaku operator pelayaran menawarkan ruang muat kapal kontainer di atas kapal curah dengan tujuan Amerika.

"Kapal-kapal tersebut memang didisain untuk dual komoditi. Selain itu transportasi laut internasional (MLO) tetap mengusahakan mendatangkan kontainer kosong ke Indonesia walaupun harus berebut dengan negara-negara ASEAN," tukasnya.[]

Sumber: ANTARA