Ekonomi

Omnibus Law Mampu Beri Angin Segar Bagi Iklim Investasi


Omnibus Law Mampu Beri Angin Segar Bagi Iklim Investasi
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hariyadi B. Sukamdani ketika ditemui di Jakarta (AKURAT.CO/Andoy)

AKURAT.CO Hadirnya Omnibus Law nampaknya menjadi angin segar bagi dunia usaha serta iklim investasi. Walaupun begitu, pemberlakuan terhadap RUU ini perlu dilakukan sesegera mungkin guna menjaga sentimen positif yang telah terbentuk.

Melihat hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hariyadi B. Kamdani menilai munculnya Omnibus Law yang akan segera direalisasikan oleh pemerintah telah menciptakan dukungan positif dari para pelaku usaha demi memudahkan iklim investasi.

"Terkait dengan hadirnya Omnibus Law, Kami dari APINDO mendukung penuh terhadap upaya pemerintah dalam penyusunan dan realisasi Omnibus Law terkait perizinan, perpajakan, ketenagakerjaan hingga kepada UMKM," ucapnya ketika ditemui di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Dengan adanya Omnibus Law ini, diharapkan mampu mendongkrak investasi masuk ke Indonesia maupun secara tidak langsung bakal berdampak kepada meningkatnya penciptaan lapangan pekerjaan.

Walau begitu, Hariyadi memprediksi pemberlakuan undang-undang Omnibus Law akan benar-benar dirasakan para pelaku bisnis dalam negeri di tahun 2021 mendatang. Dimana sektor usaha, investor akan lebih dulu melihat kinerja undang-undang tersebut setelah ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Sebab, yang paling penting untuk dunia usaha adalah kepercayaan. Begitu mereka percaya, dunia usaha akan mengikutinya," tegasnya.

Maka dengan itu, lanjutnya, pengusaha telah menanti-nantikan rampungnya penyusunan Undang-undang Omnibus Law. Sebab, dengan adanya Omnibus Law maka investasi yang masuk ke Indonesia dapat terdongkrak karena adanya kepastian hukum, dan tentu saja otomatis akan meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan yang baru.

"Kami optimis, 2021 mendatang, akan menjadi tahun cemerlang bagi investor untuk merespons terbitnya Omnibus Law, yang menurut rencana akan dirilis pada 2020. Sebab, setelah 2021, Indonesia akan dihadapkan dengan tahun politik kembali sehingga fokus sejumlah pihak akan terpecah," ucapnya.

Seperti yang sudah diketahui, Pemerintah dikabarkan akan segera menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di bulan Desember, Rencananya RUU yang merupakan hasil penyatuan sejumlah aturan (omnibus law) itu akan disetor sebelum masa reses dimulai per 12 Desember 2019.

Sementara Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menyatakan  RUU akan segera diserahkan agar pembahasan bisa dilakukan awal 2020 mendatang, Harapannya, aturan hukum itu bisa diterbitkan pada paruh pertama tahun depan.

"Saat ini ada 70 UU yang sudah selesai kami identifikasi. Harapannya, sebelum reses 12 Desember itu sudah bisa masuk ke DPR," ujar Iskandar di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta.

Iskandar mengatakan RUU yang akan diajukan ke Dewan Legislatif akan berbentuk satu draf saja, yaitu dengan nama RUU Cipta Lapangan Kerja. Hal ini berbeda dengan rencana awal yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan bakal ada dua RUU baru hasil omnibus law, yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Iskandar menjelaskan pemerintah hanya akan menyetor satu draf karena RUU tersebut sudah menyangkut dua konsep RUU yang diinginkan oleh Jokowi.

"Presiden memang sebut dua RUU tapi nanti sekaligus saja karena sudah cover keduanya. Tapi apakah ini akan tetap jadi dua atau satu, itu nanti kami bahas, yang penting sudah kami siapkan," terang Iskandar.

Dirinya menambahkan RUU yang disetor ke DPR nanti akan menyatukan sekitar 70 UU yang berasal dari 11 sektor, yaitu penyederhanaan perizinan berusaha, pengenaan sanksi dengan mengganti sistem hukum pidana ke perdata, dan administrasi pemerintahan. Kemudian, soal pengadaan lahan, persyaratan investasi, kemudahan dan perlindungan bagi UMKM, serta dukungan riset dan inovasi.

Lalu, juga soal kemudahan berusaha, kemudahan proyek pemerintah, kawasan ekonomi, dan ketenagakerjaan. Khusus untuk ketenagakerjaan, pemerintah akan melakukan pembaharuan pada beberapa aspek, yaitu upah minimum, outsourcing, pekerja asing, uang pesangon, jam kerja, dan sanksi.[]