News

Omicron Meluas, Wagub DKI Akan Sanksi Tegas Kantor yang Tak Terapkan WFH 50%

Wagub DKI meminta Satgas penegakan aturan prokes mengintensifkan kembali inspeksi sektor perkantoran yang belum menerapkan WFH kurang dari 100 persen.


Omicron Meluas, Wagub DKI Akan Sanksi Tegas Kantor yang Tak Terapkan WFH 50%
Ilustrasi work from home (Pixabay.com)

AKURAT.CO Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta Satgas penegakan aturan protokol kesehatan (prokes) mengintensifkan kembali inspeksi dan menegakkan aturan kepada sektor kerja yang belum menerapkan work from home (WFH) kurang dari 100 persen. Permintaan Riza itu menyusul imbauan dari Koordinator PPKM Jawa-Bali yang juga Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan agar perkantoran tidak harus menerapkan 100 persen kerja dari kantor.

Ariza mengatakan, imbauan Luhut itu tentu merespons situasi terkini perkembangan varian Omicron yang terus bertransmisi dan menular di masyarakat. Karenanya, sanksi tegas juga mereka siap terapkan.

"Semua ada sanksi. Tentu kami minta juga Satgas Covid-19 untuk terus meningkatkan pengetatan, dan penegakan dan pemberian sanksi kepada semua unit-unit kegiatan apakah perkantoran, mal, pasar, ya tempat-tempat umum lainnya termasuk tempat pariwisata apabila didapati melanggar, ya diberi sanksi," katanya di Balai Kota, Jakarta, Rabu (19/1/2022). 

baca juga:

Kebijakan itu dilakukan agar tidak terjadi penularan di perkantoran, seperti yang terjadi di Kelurahan Gondangdia, kemarin. Kantor itu kini ditutup lantaran adanya ASN dan pegawainya yang terpapar Covid-19. 

"Apabila di satu kelurahan ada yang terpapar maka ditutup sementara, itu diberlakukan sudah sejak dua tahun yang lalu. Bahkan di gedung ini (Balai Kota) juga pernah ditutup tiga hari. Semua gedung perkantoran kalau ada penularan, ditutup sementara," katanya. 

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau perusahaan agar kembali menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Hal itu merupakan salah satu langkah untuk mencegah meningkatnya penularan Covid-19 varian Omicron.

“Tapi kami mengimbau kalau di kantor tidak perlu 100 persen, ya tidak usah 100 persen yang hadir. Jadi diatur saja. Lihat situasinya. Apakah dibikin 75 persen untuk 2 minggu ke depan. Itu saya kira bisa dilakukan assessment oleh kantor masing-masing,” ujarnya dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/1/2022).

“Khususnya ini di kantor. Kalau di industri, saya kira ini tidak ada masalah,” lanjutnya.

Adapun aturan tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2022 tentang perpanjangan PPKM di wilayah Jawa dan Bali. Dalam diktum kelima disebutkan, pelaksanaan kegiatan sektor non esensial diberlakukan maksimal 50 persen WFO.