News

Ombudsman Ungkap Temuan Janggal Penyusunan Perkom TWK

ORI berpendapat ada penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam penyusunan Perkom Nomor 1 Tahun 2021.


Ombudsman Ungkap Temuan Janggal Penyusunan Perkom TWK
Penyidik KPK Novel Baswedan (kiri) bersama Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan di dekat kediamannya, di Kelapa Gading, Jakarta, Minggu (17/6). Wadah Pegawai KPK mendesak Presiden Joko Widodo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengungkap pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. ( ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa proses penyusunan Peraturan KPK (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 telah dilakukan secara transparan. Perkom tersebut menjadi dasar pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam proses alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, temuan Ombudsman atas proses TWK tersebut menemukan fakta lain. 

Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Robert Na Endi Jaweng mengungkapkan, dalam proses penyusunan Perkom alih status pegawai KPK sejak Agustus terutama harmonisasi hingga akhir Desember 2020, klausul TWK belum muncul. Juga soal penyelenggaran oleh KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Baru pada 5 Januari sudah mulai muncul klausul asesmen TWK yang dibahas secara internal. Pada 25 Januari muncul klausul terkait kerja sama dengan BKN.

"ORI berpendapat, proses panjang sebelumnya dan harmonisasi 4--5 kali tidak muncul klausul TWK, sekaligus mengutip notulensi 5 Januari, munculnya klausul TWK adalah bentuk penyisipan ayat, pemunculan ayat baru, munculnya di bulan terakhir proses ini. Ini penting kita lihat apa penyisipan itu," kata Robert dalam konferensi pers virtual, Rabu (21/7/2021). 

Temuan lain bahwa penyusunan Perkom berdasarkan peraturan Menkumham Nomor 23 Tahun 2018, proses harmonisasi layaknya dihadiri pejabat pimpinan tinggi dalam hal ini sekjen atau kepala biro, JPT, pejabat administrastor, dan panja. 

"Namun dalam harmonisasi terakhir, 26 Januari, yang hadir bukan JPT, bukan perancang, tapi langsung para pimpinan lembaga. Ada 5 yang hadir: Kepala BKN, LAN, Ketua KPK, Menkumham, dan MenPANRB. Sesuatu yang luar biasa," kata Robert. 

Parahnya, ketika hasil tersebut akan ditetapkan dalam Berita Acara, yang menandatangani bukan mereka yang hadir, tapi justru mereka yang tidak hadir seperti Kabiro Hukum KPK dan Direktur Pengundangan. 

Dengan temuan itu, ORI berpendapat ada penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang. ORI mempertegas bahwa kehadiran pimpinan dan kemudian yang seharusnya dikoordiansikan dirjen tentu tidak terlaksana, karena dirjen tak mungkin memimpin harmonisasi yang pesertanya adalah atasannya.

"ORI temukan ada penyalahgunaan wewenang karena yang tanda tangan justru dilakukan oleh yang tidak hadir, yakni Kabiro Hukum dan Direktur Pengundangan," kata Robert.