News

Ombudsman Tetap Proses Uji Kaidah Harmonisasi Regulasi Penerapan RIPH dan SPI

Ombudsman terima solusi dari Kementan terkait penahanan produk impor hortikultura di Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan


Ombudsman Tetap Proses Uji Kaidah Harmonisasi Regulasi Penerapan RIPH dan SPI
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika (ombudsman.go.id)

AKURAT.CO, Ombudsman RI menerima solusi dari Kementerian Pertanian (Kementan) terkait penahanan produk impor hortikultura di Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan.

Solusi diberikan setelah Ombudsman RI melakukan pemeriksaan terkait aduan masyarakat atas penahanan produk impor hortikultura oleh Badan Karantina Pertanian dengan alasan tidak memiliki Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) di tiga pelabuhan itu.

"Kementan sudah memberikan solusi bersyarat dengan mengizinkan pelepasan produk impor hortikultura bagi importir yang sudah mengantongi SPI (Surat Persetujuan Impor), namun belum memiliki RIPH,” ujar Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam keterangan tertulis, Jumat (23/9/2022).

baca juga:

Yeka menerangkan, produk hortikultura yang diizinkan untuk dilepaskan Badan Karantina Pertanian adalah yang tiba di tempat pemasukan mulai tanggal 27 Agustus 2022 hingga 30 September 2022.

Namun, Kementan mewajibkan produk itu dilakukan uji laboratorium untuk memastikan keamanan pangan. Pemeriksaan laboratorium dilakukan sebelum produk impor hortikultura tersebut dikeluarkan dari area pelabuhan.

“Produk impor hortikultura yang sudah memenuhi uji laboratorium selanjutnya dapat dikeluarkan dari area pelabuhan, namun tetap berkewajiban memiliki RIPH. Dalam hal ini RIPH dapat diproses oleh para pelaku usaha setelah produk hortikultura dikeluarkan dari area pelabuhan,” jelasnya.

Tak hanya itu, lanjut Yeka, pelaku usaha juga diharuskan menandatangani surat pernyataan agar tidak akan mengedarkan produk hortikultura sebelum hasil uji laboratorium dan RIPH diterbitkan.

Ihwal produk hortikultura yang tiba di tempat pemasukan mulai 1 Oktober 2022, kata Yeka, Kementan akan mewajibkan kepada semua pelaku importir untuk memiliki RIPH sesuai ketentuan Peraturan Mentan Nomor 5bTahun 2022 tentang Pengawasan RIPH.

"Dengan adanya respons positif dan solusi dari Kementan namun Ombudsman tetap akan memproses uji kaidah mengenai harmonisasi regulasi tentang penerapan RIPH dan SPI," tegasnya.

Sebelumnya, Ombudsman RI telah menerima laporan masyarakat dari para pelaku usaha (importir), yang menyampaikan pengaduan dan keberatan atas penahanan produk impor hortikultura oleh Badan Karantina Pertanian dengan alasan tidak memiliki RIPH di Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Belawan pada 9 September 2022. Padahal mereka sudah memiliki SPI dari Kementerian Perdagangan.[]