News

Ombudsman: 99% APD Tersedia di 207 Daerah Saat Pilkada 2020

Ombudsman: 99% APD Tersedia di 207 Daerah Saat Pilkada 2020


Ombudsman: 99% APD Tersedia di 207 Daerah Saat Pilkada 2020
Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala dalam konferensi pers penyampaian hasil monitoring (Zoom )

AKURAT.CO, Ombudsman RI turut serta melakukan pengawasan terkait pelayanan publik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di 207 daerah dalam pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020, khususnya mengenai aspek Protokol Kesehatan.

Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala mengatakan, dari 207 Tempat pemungutan Suara (TPS) yang didatangi pihaknya secara acak di seluruh Indonesia, rata-rata telah menjalankan secara baik protokol kesehatan.

"Dilaporkan sebanyak 99% alat pelindung diri (APD) telah tersedia dan kualitas APD menunjukkan hasil sebanyak 96% dalam kondisi baik,” ujar Adrjanus dalam konferensi pers daring, Kamis (17/12/2020).

Dengan hasil tersebut, Adrianus menyatakan KPU telah menjalankan tindakan korektif dari Ombudsman RI yaitu memastikan dan mengupayakan pendistribusian kelengkapan APD hingga sektor tempat pemungutan suara (TPS). Di samping itu, Adrianus mengungkapkan, terdapat temuan khusus yaitu kepatuhan penerapan protokol kesehatan di TPS.

"Hasil monitoring menunjukkan bahwa sebagian besar TPS telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik, seperti pembatasan jumlah pemilih, pengaturan waktu kehadiran, pengaturan jaga jarak, ketersediaan tempat cuci tangan, ketersediaan bilik suara khusus, pengecekan suhu tubuh, serta pemakaian APD petugas. Namun terkait pengaturan jaga jarak dan pemakaian face shield yang prosentasenya kurang dari 90 %," bebernya.

Selain itu, Adrianus menambahkan, kegiatan monitoring ini merupakan rangkaian dari investigasi pada akhir November 2020 lalu dimana Ombudsman RI menemukan 70% dari 32 KPUD yang didatangi belum mendistribusikan APD kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

"Ombudsman RI mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu dalam penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan Pilkada beberapa waktu yang lalu," tuturnya.

Sebelumnya, Ombudsman RI telah merilis hasil Investigasi atas Prakarsa Sendiri pada tanggal 2 Desember 2020, temuanya bahwa sebanyak 72% KPU Kab/Kota (22 KPU Kab/Kota dari 31 KPU Kab/Kota) yang dikunjungi belum melaksanakan penyaluran APD kepada PPK.

Selanjutnya, mutu kualitas APD Protokol Kesehatan yang diterima oleh PPK, 99.81% dalam kondisi baik.[]