News

Olimpiade Tokyo Diharapkan Buka Kesempatan Perundingan Damai antara Korsel, Korut, Jepang, dan AS

Olimpiade Tokyo Diharapkan Buka Kesempatan Perundingan Damai antara Korsel, Korut, Jepang, dan AS


Olimpiade Tokyo Diharapkan Buka Kesempatan Perundingan Damai antara Korsel, Korut, Jepang, dan AS
Presiden Moon Jae-in menghadiri upacara peringatan 102 Tahun Hari Gerakan Kemerdekaan pada Senin (1/3) (Yonhap News Agency)

AKURAT.CO, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in berharap Olimpiade Tokyo dapat membuka kesempatan untuk dimulainya kembali perundingan antara Korea Utara dan Amerika Serikat (AS), Korea Utara dan Jepang, serta kedua Korea.

Dalam pidatonya pada upacara peringatan 102 tahun Hari gerakan Kemerdekaan 1 Maret di Seoul, Moon juga mengatakan negaranya akan bekerja sama dengan Jepang untuk menyukseskan Olimpiade Tokyo. Ajang tersebut diharapkan dapat membantu kedua negara pulih dari dampak pandemi virus corona.

Dilansir dari Reuters, hubungan Korea Utara dengan Korea Selatan dan Jepang memburuk usai negosiasi denuklirisasi dengan AS gagal pada 2019. Bercermin pada Olimpiade Musim Dingin 2018, Seoul menaruh harapan besar pada Olimpiade Tokyo untuk merevitalisasi diplomasi dengan Korea Utara. Sayangnya, ada ketidakpastian akibat pandemi virus corona dan penghentian pertukaran Pyongyang dengan dunia luar.

"Kompetisi yang dijadwalkan tahun ini dapat menjadi kesempatan untuk dialog antara Korea Selatan dan Jepang, Korea Selatan dan Utara, Korea Utara dan Jepang, serta Korea Utara dan AS," ucap Moon.

Ia pun berharap Korea dan Jepang dapat menghidupkan kembali ekonomi mereka yang dihantam pandemi COVID-19.

"Bersama-sama, kita ciptakan tatanan baru di era pasca-COVID-19," tuturnya.

Kolonisasi Jepang pada 1910-1945 di semenanjung Korea terus membekas, meski terjalin hubungan bilateral. Pada bulan Januari, pengadilan Seoul untuk pertama kalinya memerintahkan Jepang agar memberikan kompensasi kepada 12 mantan 'wanita penghibur' yang dipaksa bekerja di rumah bordil pada masa perang. Sebelumnya, Mahkamah Agung Korea Selatan memutuskan pada 2018 bahwa 2 perusahaan Jepang harus memberi kompensasi kepada sejumlah pekerja paksa di masa perang.

Kedua putusan itu mendapat teguran dari Tokyo. Menurutnya, masalah perempuan dan perburuhan diselesaikan berdasarkan kesepakatan 2015 dan perjanjian 1965.

Moon pun mengatakan ia siap 'duduk bersama' dengan otoritas Jepang untuk membicarakan masalah itu sambil mencari solusi bijak berdasarkan pendekatan yang berpusat pada korban.

"Kita tidak boleh membiarkan masa lalu menahan kita. Saya yakin jika kita menyatukan pikiran, kita dapat menyelesaikan masalah masa lalu dengan bijak," ungkap Moon. []