News

Okupansi Anjlok Imbas BBM Naik, Pelaku Usaha Perhotelan Minta Diskon Pajak

Okupansi Anjlok Imbas BBM Naik, Pelaku Usaha Perhotelan Minta Diskon Pajak
Ilustrasi hotel (Agoda)

AKURAT.CO Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memohon diskon pajak untuk para pelaku usaha perhotelan dan restoran kepada pemerintah kabupaten/kota seiring diberlakukannya kenaikan tarif bahan bakar minyak (BBM) sejak Sabtu (3/9/2022) kemarin.

Bagi Ketua PHRI DIY Deddy Pranawa Eryana, kenaikan tarif BBM semestinya diimbangi kebijakan pemerintah daerah (pemda) untuk memberikan kompensasi pajak demi meringankan beban para pelaku usaha perhotelan dan resto yang belum lama ini baru pulih dihantam badai pandemi Covid-19.

"Baik itu pajak hotel dan restoran maupun pajak bumi dan bangunan agar beban kami berkurang," kata Deddy Pranawa Eryana saat dihubungi.

baca juga:

"Yang kemarin (pajak hotel) 10 persen bisa dikurangi menjadi 5 persen," sambung dia. 

Itu pun, menurut Deddy, bisa diberlakukan untuk sementara waktu saja. Ketika kondisi perhotelan dan resto sudah kembali stabil, potongan pajak bisa dihentikan.

"Tidak perlu permanen," tegasnya.

Deddy mencontohkan langkah memberikan kompensasi pajak hotel yang diambil Pemkot Solo selama gelaran Solo Great Sale 2019 silam. Harapannya, pemerintah kabupaten/kota di DIY bisa mengadopsinya.

"Ini untuk mancing saja supaya kita bisa bergerak. Memancing wisatawan bisa masuk menginap," imbuhnya.

Deddy mengeklaim, saat ini industri perhotelan dan resto juga tengah terimbas kenaikan tarif BBM. Terhitung tingkat okupansi hotel bintang dua ke bawah khususnya, menurun hingga 20 persen sejak harga bahan bakar minyak melambung.

Terhitung angka penundaan maupun pembatalan pemesanan kamar hotel dengan persentase mencapai 30 persen setelah beberapa hari tarif BBM naik. Kata Deddy, ini dipicu melonjaknya ongkos transportasi, utamanya bus. Lalu berimbas pada wisatawan yang mengurungkan agenda melancong ke Yogyakarta.

Insentif dari pemerintah, lanjut Deddy, sangat dibutuhkan mengingat hotel sekarang ini dalam kondisi dilematis. Para pelaku usaha perhotelan gamang hendak menaikkan ongkos layanan kala daya beli masyarakat tengah menurun.

"Saat kami tidak kesulitan kami masih bisa bayar pajak hotel dan PBB penuh," kata Deddy.

"Sekarang kita kan kesulitan alangkah baiknya kami juga dibantu, ya untuk berapa bulan saja atau sembari melihat kondisi," sambungnya memungkasi.[]