Ekonomi

OJK Perpanjang Lagi Relaksasi Bagi BPR dan BPRS Hingga Maret 2022

OJK Perpanjang Lagi Relaksasi Bagi BPR dan BPRS Hingga Maret 2022
Ilustrasi - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (AKURAT.CO/Ryan)

AKURAT.CO Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang lagi relaksasi bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di tengah pandemi Covid-19.

Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2/POJK.03/2021 ini diterbitkan pada 18 Februari 2021 dan merupakan perpanjangan dari kebijakan sebelumnya yang batasnya hanya sampai Maret 2022.

"Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2022," demikian dikutip Akurat.co dalam POJK Nomor 2/POJK.03/2021, yang diterima Rabu (24/2/2021).

baca juga:

Secara singkat, pokok-pokok kebijakan terkait BPR dan BPRS ini mencakup 4 poin, yaitu:

1) Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar dapat dibentuk sebesar 0 persen atau kurang dari 0,5 persen dari aset produktif dengan kualitas lancar sebagaimana diatur dalam POJK Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR

2) Persentase nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM BPR dan BPRS menggunakan perhitungan persentase dari nilai AYDA sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM BPR dan BPRS pada posisi laporan bulan Maret 2020

3) Penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR atau BPRS lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR atau BPRS lain dikecualikan dari ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD). Penempatan dana antar bank tersebut dapat dilakukan kepada seluruh BPR pihak terkait dan tidak terkait paling banyak 30 persen dari modal BPR dan BPRS

4) Penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) tahun 2021 dapat disediakan sebesar kurang dari 5 persen dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya.

Untuk itu, OJK mengharuskan BPR dan BPRS untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang baru termasuk melakukan simulasi perhitungan dampak penerapan kebijakan terhadap kecukupan modal dan likuiditas BPR dan BPRS secara periodik.

Denny Iswanto

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu