Ekonomi

OJK Kembalikan Sisa Anggaran ke Negara Sentuh Rp450 Miliar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menyetorkan kembali kas yang tidak terpakai kepada negara sebesar Rp230,8 miliar.


OJK Kembalikan Sisa Anggaran ke Negara Sentuh Rp450 Miliar
Ilustrasi - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (AKURAT.CO/Ryan)

AKURAT.CO Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menyetorkan kembali kas yang tidak terpakai kepada negara sebesar Rp230,8 miliar.

Pengembalian tersebut dilakukan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setelah dikurangi kewajiban perpajakan.

“ OJK berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola penggunaan anggaran dan memenuhi kewajiban perpajakan kepada negara,” ujar Juru Bicara OJK, Sekar Putih Djarot dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (1/2/2022).

baca juga:

Ia menambahkan sampai dengan 31 Desember 2021, OJK telah melakukan pembayaran PPh Badan sebesar Rp176,4 miliar, sedangkan sebesar Rp50,3 miliar akan dilakukan penyetoran setelah laporan keuangan tahunan 2021 selesai dilakukan audit. Hal itu, kata dia, dilakukan OJK dalam rangka memenuhi kewajiban pajak.

Sekar mengatakan OJK selalu berkonsultiasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pengelolaan dan pemanfaatan optimalisasi anggaran.

Adapun sejak awal operasional pada 2013 silam, katanya, OJK selalu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan tahunannya.

“ OJK akan terus meningkatkan kualitas tata kelola, penyempurnaan proses bisnis dan peningkatan pengendalian internal yang efisien dan efektif,” tuturnya.

Sekadar informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai harus melakukan revolusi menuju sistem digital. Hal itu lantaran mulai banyaknya industri jasa keuangan yang berbasis daring.

Johanes Saragih dari Padepokan Microfinance Indonesia mengatakan bahwa jika OJK tidak bertransformasi maka akan kesulitan dalam melakukan tugas pengawasan. Sebab, banyak perangkat digital bersifat personal yang berbeda dengan sistem konvensional.

“Bayangan saya ke depan ini, OJK mirip bengkel matic,” kata Johanes Saragih dalam Forum Ekonomi dan Bisnis bertajuk ‘Mengawal Pansel OJK, Mengawal Pengawasan Industri Jasa Keuangan‘ secara virtual, Selasa (25/1/2022).

“Saya kalau datang ke bengkel itu, dia udah enggak bisa lagi dibuka (satu satu). Sudah enggak jaman pak. Transaksi itu sudah enggak ada,” sambung dia.

Ia juga heran regulasi keuangan nasional kaget dengan kehadiran financial technology (fintech). Padahal, menurut dia, konsep fintech tidak berbeda dengan pinjaman terhadap rekanan.

“Saya pinjam meminjam sama teman biasa kok. Tapi saya sekarang pindahkan ke gadget saja kaget,” ujarnya.[]