Ekonomi

OJK Catat Penyaluran Kredit UMKM di Bali Sentuh Rp44,30 Triliun

Bidang perbankan di Provinsi Bali outstanding kredit kepada UMKM selama pandemi menunjukkan peningkatan dengan tren NPL yang mengalami perbaikan


OJK Catat Penyaluran Kredit UMKM di Bali Sentuh Rp44,30 Triliun
Ilustrasi - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (AKURAT.CO/Ryan)

AKURAT.CO Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8, Bali dan Nusa Tenggara Giri Tribroto menyampaikan bahwasanya bidang perbankan di Provinsi Bali outstanding kredit kepada UMKM selama pandemi Covid-19 menunjukkan adanya peningkatan sekaligus diikuti dengan tren NPL (Non-Performing Loan) yang menunjukkan perbaikan.

"Menurut data yang kami terima, sampai dengan April 2021 lalu kredit yang disalurkan kepada para UMKM sebesar Rp44,3 triliun. Tentunya dengan adanya kabar gembira ini akan menjadi angin segar bagi percepatan pemulihan kinerja UMKM, apalagi ditengah situasi yang tak menentu saat ini akibat adanya Covid-19," ucapnya pada saat webinar Securities Crowdfunding-Alternatif Pendanaan UMKM di Jakarta, Selasa (8/6/2021).

Tak hanya itu saja, lanjut Giri, rasio kredit bermasalah (NPL) perbankan juga terus menunjukkan tren perbaikan, dimana saat ini berada diposisi 3,32%.

"Kemudian sejalan dengan penerapan kebijakan stimulus yang dikeluarkan oleh OJK, sampai dengan posisi Mei 2021 sudah terdapat 79.700 debitur dengan nominal kredit sebesar Rp15,23 triliun yang telah diberikan restrukturisasi. Kemudian pada bidang pasar modal, sumber pendanaan bagi UMKM dapat diperoleh dari penawaran umum atau go public maupun layanan urun dana atau yang biasa disebut sebagai Securities Crowd Funding (SCF) sampai dengan akhir tahun 2020 lalu, UMKM yang telah melakukan penawaran go public mencapai 28 UMKM dengan jumlah penawaran mencapai Rp1 triliun lebih. Sementara itu pada tahun 2021 sampai dengan Mei lalu sudah terdapat 1 UMKM yang sudah melakukan go public dengan jumlah penawaran mencapai Rp33,75 miliar," paparnya.

Hal ini diharapkan dapat terus berkembang terutama di Indonesia timur lainnya, ucapnya, oleh karena itu OJK akan terus mendorong adanya UMKM yang melakukan go public maupun mendapatkan akses pendanaan melalui layanan urun dana atau SCF ini. Sebab apabila perusahaan telah melakukan penawaran umum maka akan menciptakan kemandirian pendanaan perusahaan, mempercepat penerapan good corporate government (GCG) serta mendapatkan mitra strategis yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Sekadar informasi, OJK telah merilis peraturan terkait penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi atau securities crowdfunding (SCF). Dalam perkembangannya, Otoritas Jasa Keuangan mengakui dengan adanya SCF ini faktanya mampu membantu para UMKM untuk tetap survive meski pandemi Covid-19 melanda.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen menyebutkan pada awalnya kegiatan fintech crowdfunding ini diatur dalam POJK Nomor 37 tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi atau sering disebut Equity Crowdfunding/ECF.

"Namun setelah kami evaluasi, kegiatan ECF ini ternyata masih memiliki banyak keterbatasan. Diantaranya jenis pelaku usaha harus berbadan hukum PT dan jenis Efek yang dapat ditawarkan hanya berupa saham," tuturnya pada saat Webinar Securities Crowdfunding-Alternatif Pendanaan UMKM di Jakarta, Selasa (8/6/2021).[]