News

Ogah Tempuh Langkah Korektif Ombudsman Soal TWK, Ini 13 Poin Keberatan KPK!

KPK melayangkan surat keberatan kepada Ombudsman Republik Indonesia (RI) atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP).


Ogah Tempuh Langkah Korektif Ombudsman Soal TWK, Ini 13 Poin Keberatan KPK!
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat menyampaikan tanggapan LAHP Ombudsman RI soal proses TWK pegawai KPK ()

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat keberatan kepada Ombudsman Republik Indonesia (RI) atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP). LAHP itu terkait adanya dugaan penyimpangan prosedur dalam proses peralihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti dilaporkan Novel Baswedan Cs.

"KPK menyampaikan keberatan berdasarkan landasan hukum Pasal 25 ayat 6 b dan karenanya kami kemudian akan menyampaikan surat keberatan ini sesegera mungkin besok (Jumat, 6 Agustus 2021) pagi ke Ombudsman RI," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/8/2021).

Ghufron menyampaikan landasan lembaganya merespons atas LAHP itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Ombudsman RI Nomor 48 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Ombudsman RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang tata cara penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian laporan.

"Berdasarkan Pasal 25 ayat 6 b diatur bahwa dalam hal terdapat keberatan dari terlapor atau pelapor terhadap Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) maka keberatan disampaikan kepada Ketua Ombudsman RI," ucap Ghufron.

Ada sejumlah alasan KPK menolak menindaklanjuti LAHP Ombudsman, antara lain: 

1. Pokok perkara yang diperiksa Ombudsman RI merupakan pengujian keabsahan formil pembentukan Perkom KPK No 1 Tahun 2020 yang  merupakan kompetensi absolute Mahkamah Agung dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan.

2. Ombudsman RI melanggar kewajiban hukum untuk menolak laporan atau menghentikan pemeriksaan atas laporan yang diketahui sedang dalam pemeriksaan pengadilan.

3. Legal Standing pelapor bukan masyarakat penerima layanan publik KPK sebagai pihak yang berhak melapor dalam pemeriksaan Ombudsman RI.

4. Pokok perkara pembuatan peraturan alih status pegawai KPK, pelaksanaan TWK dan penetapan hasil TWK yang diperiksa oleh Ombudsman RI bukan perkara pelayanan publik.