Ekonomi

NPWP Akan Digantikan dengan NIK, Sri Mulyani Ungkap Soal Ini!

Sri Mulyani mengatakan salah satu legislasi yang penting saat ini adalah Undang-Undang Keharmonisan Peraturan Perpajakan (UU HPP)


NPWP Akan Digantikan dengan NIK, Sri Mulyani Ungkap Soal Ini!
Menteri Keuangan Sri Mulyani (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan salah satu legislasi yang penting saat ini adalah Undang-Undang Keharmonisan Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU ini telah disetujui dan menjadi UU No 7 Tahun 2021.

Mengingat UU HPP merupakan bentuk dari omnibus karena merevisi hampir beberapa elemen. UU HPP memiliki sembilan bab salah satunya yaitu mengenai ketentuan umumnya, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, UU cukai, dan pajak karbon.

Pada ketentuan umum mengenai Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagian sudah muncul, yang pertama yaitu menggantikan Nomor Kartu Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Menurutnya tidak semua yang mempunyai NIK harus membayar pajak.

baca juga:

“ Kita tidak perlu no identifikasi yang berbeda apakah artinya setiap orang yang mempunyai NIK bayar pajak? Ya tidak, tapi dari keseluruhan sistem itu identitas di nasional kita ini menjadi lebih indah dan konsisten. Nanti NIK tersebut digunakan untuk pajak, bea cukai, dan untuk yang lainnya," ujar Sri Mulyani, saat live streaming di youtube Direktorat Jendral Pajak, Jumat (4/2/22).

Jika kemampuan ekonomi menengah kebawah mereka akan mendapatkan bantuan dari negara, seperti Bantuan Sosial (Bansos), Program Keluarga Harapan (PKH), diberikan Kartu Jakarta Pintar (KJP), bantuan Kesehatan BPJS ini bagi masyarakat yang tidak mampu, dan tidak membayar pajak walaupun mempunyai NIK.

“ Tidak bayar pajak walaupun punya NIK. Malah nanti dapat bantuan namun kalo orang yang mempunyai penghasilan dia harus bayar pajak,” jelasnya.

Kemudian di dalam KUP ada perubahan masalah sanksi. Direktorat Jendral Perpajakan akan memberi sanksi kepada masyarakat yang pajak dan tidak membayar pajak. Bagi mereka yang lupa membayarnya, atau sengaja tidak ingin membayar pajak.

“Jadi kalau dia lengah lupa tapi juga sampai jahat membuat kriminal yaitu menghindari pajak maka sanksinya juga disesuaikan, tujuannya tetap yaitu ultimum remedium mendapatkan hak negara,” pungkasnya.

Sri Mulyani menyebutkan perubahan ketentuan sanksi ini melalui UU HPP lebih mencerminkan asas keadilan bagi masyarakat yang wajib pajak.

“ Bukannya kita tidak saying sama yang kaya, tapi yang kaya juga harus saying sama yang kurang kaya. Yaitu tadi untuk membayar kelompok yang tidak mampu,” serunya.[]