News

Novel Baswedan Cs Cabut Permohonan JR UU KPK Baru

MK telah memberikan payung hukum secara tegas terkait alih status pegawai KPK menjadi ASN


Novel Baswedan Cs Cabut Permohonan JR UU KPK Baru
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Permohonan judicial review (JR) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) resmi dicabut dari Mahkamah Konsitiusi (MK). 

Mereka awalnya ingin Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK diuji materi.

Salah satu pegawai KPK, Hotman Tambunan pun menjelaskan dua alasan, kenapa JR tersebut dicabut. 

Pertama, MK telah memberikan payung hukum secara tegas terkait alih status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Putusan Nomor 870/PUU-XVII/2019.

Kedua, para pegawai merasa pertimbangan tersebut bersifat mengikat untuk semua pihak.

Karena itu, seharusnya Pimpinan KPK mematuhi putusan MK terkait mekanisme peralihan status pegawai KPK, agar tidak merugikan hak pegawai.

“Sehingga, dua alasan tersebut secara tegas dan jelas sudah memberikan pedoman hukum dalam mengalihkan status pegawai KPK menjadi ASN,” kata Hotman dalam keterangannya kepada di Jakarta, Selasa (22/6/2021).

Permohonan JR ke MK dilakukan sembilan pegawai KPK tak lulus TWH. Hotman sebagai perwakilan saat mendaftarkan ke MK membawa 28 bukti terkait dugaan pelanggaran dalam asesmen TWK. 

Dia menyatakan, alih status pegawai KPK bertentangan dengan Pasal 1, Pasal 28 ayat 1,2,3 UUD 1945.

“Kita menyadari dan mengetahui bahwa BKN dan pimpinan KPK punya tafsir sendiri,” ucap Hotman di Gedung MK, Rabu (2/6/2021) lalu.

Dia pun menyesalkan langkah Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang justru tidak membuka hasil TWK. Terlebih 51 orang dari 75 pegawai KPK yang gagal TWK itu akan diberhentikan. Sementara 24 pegawai KPK lainnya akan mengikuti tes ulang.

“Kami melihat BKN semacam memonopoli pengertian itu dengan menggunakan alat ukur TWK. Nah apakah alat ukur valid, nanti coba kita lihat, kita buka di sidang MK,” kata rekan kerja Novel Baswedan tersebut. 

Sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Beberapa dari mereka yang tidak lolos menjabat direktur, kepala bagian, penyelidik, juga penyidik.

Mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) usai tak lolos TWK. Sebelumnya, ada 1.349 pegawai KPK yang mengikuti asesmen tersebut.

TWK itu pun kemudian menjadi polemik. Tes alih status menjadi ASN itu dituding sebagai upaya menyingkirkan pegawai KPK yang kritis dan berani. []