News

Novel Baswedan Apresiasi Sikap Jokowi Soal TWK KPK

Ia pun berterima kasih kepada Presiden Jokowi


Novel Baswedan Apresiasi Sikap Jokowi Soal TWK KPK
Penyidik senior KPK Novel Baswedan saat memberikan sambutan kepada karyawan dan wartawan di hari pertama kerja di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/7/2018). Novel Baswedan mulai kembali bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhitung Jumat (27/7). Setelah absen selama 16 bulan memberantas korupsi lantaran untuk rehabilitasi pasca disiram air keras pada 11 April 2017 lalu. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Novel Baswedan mengucap syukur atas pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang menyatakan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menjadi alasan untuk menonaktifkan 75 pegawai KPK.

Setelah adanya TWK tersebut, Novel beranggapan bahwa adanya stigma tidak berkebangsaan/tidak Pancasilais bagi dirinya dan 74 pegawai KPK lainnya.

"Proses TWK yang dibuat Pimpinan KPK “seolah 75 pegawai KPK tidak lulus itu” membuat stigma tidak berkebangsaan/tidak Pancasilais," tulis dia sebagaimana dikutip AKURAT.CO dari Twitter @nazaqistsha pada Selasa (18/5/2021).

Ia pun berterima kasih kepada Presiden Jokowi karena pernyataannya ini sudah melepas stigma tersebut.

"Alhamdulillah dengan pidato pak Presiden Jokowi telah membebaskan kami dari tuduhan itu. Terima kasih pak @jokowi, apresiasi atas perhatian bapak," ujar dia.

Presiden Jokowi akhirnya menyampaikan sikapnya terhadap nasib Novel Baswedan dan 74 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) beberapa waktu lalu.

"Hasil TWK terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan bagi langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," kata Jokowi dalam keterangan persnya di istana negara dan disiarkan live streaming, Senin (17/5/2021). 

Dia mengatakan, insan KPK tentu harus memiliki kombinasi sikap yang memperkuat KPK. Di satu sisi, sumber daya manusia (SDM) KPK haruslah yang terbaik. Di sisi lain ia juga harus memiliki komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi. 

Oleh karena itu, kata Jokowi, pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN haruslah menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. 

"Hasil TWK terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK. Baik terhadap Individu-individu maupun institusi KPK," katanya.[]

Melly Kartika Adelia

https://akurat.co