News

Nilai Cuan Praktik Jual-Beli Seragam di Sekolah DIY Capai Rp10,5 M, Kini Modusnya Anyar

Nilai Cuan Praktik Jual-Beli Seragam di Sekolah DIY Capai Rp10,5 M, Kini Modusnya Anyar
Ilustrasi seragam sekolah (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY mengungkap potensi keuntungan yang diraup dari praktik jual-beli seragam di sekolah mencapai Rp10,5 miliar.

Kepala Keasistenan Pencegahan ORI DIY Chasidin, mengatakan jika praktik yang diatur dan dilarang melalui Pasal 181 dan Pasal 198 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 masih marak ditemukan.

Kedua kebijakan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan itu jelas berbunyi bahwa intinya pendidik dan tenaga kependidikan, dewan pendidikan, maupun komite dilarang untuk menjual seragam ataupun bahan seragam.

baca juga:

Pelarangan jual-beli seragam di lingkungan sekolah juga diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Namun, lanjut Chasidin, pemantauan ORI DIY pada PPDB 2022 di wilayahnya menemukan modus baru jual-beli seragam ini.

"Modusnya sekarang berubah. Bukan lagi sekolah yang menyampaikan ke wali murid. Tapi sekolah mengundang pihak toko seragam untuk presentasi barang. Termasuk item-item seragam apa saja yang dijual beserta harganya," kata Chasidi di kantornya, Senin (26/9/2022).

ORI DIY mendapati temuan dugaan pihak sekolah bersekongkol dengan salah satu toko penjual seragam. Toko itu ditunjuk menawarkan paket seragam kepada wali murid dengan selisih harga jual di pasaran.

"Dari kwitansi yang kami dapat ada menitip Rp1,175 juta," kata Chasidi mengungkap tarif seragam per paket berisi lima setel seragam.

"Kalau di pasaran itu tidak sampai Rp1 juta untuk lima item. Kami penasaran juga mengapa seragam di sekolah lebih mahal. Kita hitung selisih itu sekitar Rp300 sampai Rp500 ribu per paketnya," sambung Chasidi.

Dengan keuntungan sedemikian besar, maka jika dikalikan jumlah siswa baru dengan asumsi 100 murid setiap satu dari 350 sekolah se-DIY, maka totalnya mencapai Rp10,5 miliar.

"Karena kami cek di pasaran harganya tidak sampai segitu. Kalau kami beli sendiri satu paketnya cuma Rp500 ribu sampai Rp600 ribu. Tapi yang dijual sekolah bisa Rp1 juta lebih," lanjut Chasidin.

Adapun total keuntungan per satu sekolah dari angka fantastis itu menembus Rp30 juta.

"Kemungkinan karena ini, pihak sekolah tidak mau melepaskan pengadaan seragam. Apapun itu, memang ada faktor ekonomi yang sangat besar. Dan harga ini betul-betul di-mark up oleh sekolah maupun yang mengadakan sekolah," sesal dia.

ORI DIY menyayangkan pihak sekolah yang masih melanggengkan praktik jual beli seragam kepada wali murid meski sudah dilarang. Padahal, seragam sekolah adalah hak atau kewajiban para wali murid, tanpa diatur oleh pihak sekolah.

Pihak sekolah pun diduga memanfaatkan pembentukan Paguyuban Orang Tua siswa (POT) demi kelancaran praktik jual-beli seragam ini. Sementara, fungsi paguyuban ini sebenarnya 11-12 dengan komite sekolah.

Paguyuban itu sendiri, menurut Chasidin, berisi perwakilan wali murid yang mengkoordinir pembelian seragam. Dari POT ini, ORI DIY juga menemukan rekening penjualan seragam yang memakai rekening bendahara sekolah.

"Sekolah mensiasati aturan larangan pengadaan menggunakan paguyuban orang tua sebagai koordinator pembelian seragam. Nyatanya tetap penentu harganya dari sekolah. Pengarahan toko jujukan pembelian seragam tetap dari sekolah, belinya di mana dan sebagainya," paparnya.

Keberadaan POT tidak dibenarkan jika mengacu undang-undang. Pasalnya, yang berhak mengumpulkan sumbangan dan hal lainnya cuma komite sekolah.

"Kami temukan perannya hampir mirip dengan komite. Ada yang mengadakan bahan seragam, peningkatan mutu pelajaran dan menggalang dana. Padahal dalam aturannya yang menggalang dana adalah komite. Kita coba merujuk permennya. Kalau perannya sama dengan komite, POT harus dibubarkan," pungkasnya.

Ketua ORI DIY Budhi Masturi mengatakan, temuan ini menunjukkan praktik komersialisasi layanan pendidikan melalui pungutan sekolah yang dikemas sedemikian rupa, seakan-akan sumbangan, penjualan seragam disertai dengan mark up keuntungan.

ORI DIY pun menyarankan kepada instansi terkait akan perlunya evaluasi secara berkala terhadap juknis dan pelaksanaan PPDB.

Termasuk, menyusun regulasi daerah baik perda, pergub, dan lain-lainnya atau merevisi regulasi untuk mengatur penyelenggaraan PPDB baik sebelum, saat pelaksaan, dan sesudahnya.

"Berikan sanksi dan pembinaan kepada penyelenggara dan pelaksana layanan pendidikan sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran," tegas Budhi.

Terakhir, menjadikan praktik-praktik pelanggaran PPDB yang terbukti dilakukan oleh penyelenggara dan pelaksana layanan pendidikan disekolah sebagai komponen penilaian akreditasi sekolah bersangkutan. []