Rahmah

Nikah Siri dan Ketentuan Administrasi Pernikahan di Indonesia

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Nikah Siri dan Ketentuan Administrasi Pernikahan di Indonesia
Akad Nikah (Kompasiana)

AKURAT.CO Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pasangan yang beragama Islam, maka mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. 

Meskipun begitu, di negara yang mayoritas beragama Islam seperti Indonesia tak jarang menemukan permasalahan administratif yang dianggap berlawanan dengan hukum fiqih. Hal ini tentu dapat menimbulkan spekulasi serta kepastian posisi dari pasangan suami istri.

Sebut saja kasus pernikahan pernikahan Lesti dan Billar yang belakangan ini menjadi perbincangan publik setelah muncul pengakuan menikah siri pada awal 2021. Karena diketahui Lesti dan Billar telah menggelar rangkaian acara di televisi pada tanggal 19 Agustus 2021 kemarin.

Pengertian nikah siri

Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Syamsul Hidayat menjelaskan bahwa nikah siri memiliki pengertian yang berbeda-beda. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Kajian Tarjih Online yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Selasa (12/10/2021).

Nikah siri dalam pengertian Fikih Pernikahan

Syamsul Hidayat memaparkan, dalam pengertian Fikih Munakahat (Pernikahan), menurut Imam Malik, nikah siri adalah seseorang yang melangsungkan pernikahan, dimana pernikahan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syariat. 

Dengan kata lain, terdapat adanya mempelai laki-laki dan mempelai wanita, adanya akad atau ijab kabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi. Hanya saja dalam konteks nikah siri, saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai atau masyarakat. Kemudian dengan sendirinya tidak ada pengumuman nikah seperti dalam bentuk Walimatul Urs.

Nikah siri dalam pengertian masyarakat Indonesia

Sedangkan nikah siri yang dikenal masyarakat Indonesia, lanjut Syamsul Hidayat adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan saksikan oleh para saksi tetapi tidak dilakukan di hadapan petugas pencatat nikah atau Kantor Urusan Agama (KUA).

"Jadi pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA dalam pernikahan warga negara Indonesia yang beragama Islam. Artinya pernikahan yang tidak dicatatkan dalam catatan lembaran negara kira-kira begitu," ujarnya.

Sehingga dengan sendirinya pernikahan tersebut tidak memiliki akte nikah yang dikeluarkan pemerintah. Perkawinan yang seperti ini dikalangan masyarakat Indonesia, selain dikenal dengan istilah nikah siri, juga dikenal sebagai perkawinan di bawah tangan.

Syamsul Hidayat mengungkapkan nikah siri muncul setelah adanya Undang-undang No 1 tahun 1974 yang sering disebut dengan Undang-undang Perkawinan. Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 sebagai penjelasan pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1874. Dalam kedua peraturan tersebut dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dilakukan menurut ketentuan agama tetapi juga harus dicatatkan.

"Kalau seorang muslim, ya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, ada wali, saksi, ijab kabul dan seterusnya. Pencatatan menjadi penting karena akan menguatkan status perkawinan itu dalam pandangan hukum negara," jelasnya.

Dengan demikian, pernikahan nikah siri di Indonesia, berebeda dengan perkembangan ilmu fikih. Jika nikah siri dalam yang dimaksudkan dalam perkembangan ilmu fikih tidak berbicara tentang pernikahan tersebut dicatat atau tidak, melainkan pernikahannya dirahasiakan atau tidak diumumkan. Jika tidak diumumkan maka tidak sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Meskipun dalam hal ini para ulama berbeda pendapat.

Dalam hal ini, Majlis Tarjih Muhammadiyah menggarisbawahi bahwa pernikahan harus umumkan dan di dicatatkan. Pencatatan nikah yang diatur oleh negara memberi penguatan terhadap pelaksanaan syariat Islam tentang pernikahan.

"Karena kalau tidak dicatat, kemudian tidak ada penguatan hukum negara, kalau terjadi perselisihan antara suami dan istri aparat hukum negara tidak bisa melayani dengan sebaik-baiknya," ungkapnya.

"Terlebih ketika suami mau mengingkari adanya perkawinan, sementara perempuan sangat membutuhkan pengakuan perkawinan. Sedangkan pada kasus ini tidak ada akte nikah, maka aparat hukum tidak bisa melayani layanan hukum yang berarti kepada dua pasangan suami istri tersebut," pungkasnya. []