Ekonomi

Ngotot Batalkan UU Cipta Kerja, Buruh Siapkan Aksi Mogok Nasional Jilid II

Elemen buruh akan melakukan aksi mogok nasional jilid II.


Ngotot Batalkan UU Cipta Kerja, Buruh Siapkan Aksi Mogok Nasional Jilid II
Sejumlah buruh melakukan aksi mogok kerja di kawasan MM 2100, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/10/2020). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal megatakan elemen buruh akan melakukan aksi mogok nasional jilid II, sebagaimana pemogokan nasional yang dilakukan pada tanggal 6-8 Oktober 2020.

Dalam aksi nasional kedua ini, akan melibatkan 10 ribu pabrik di 24 provinsi dan lebih dari 200 kabupaten/kota.

Hal tersebut karena sikap perwakilan pemerintah dan DPR RI yang menyatakan belum siap memberikan keterangan dalam sidang lanjutan uji formil UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.

Menurut Said Iqbal, hal ini menunjukkan pemerintah khususnya para Menteri terkait dan DPR tidak taat pada asas negara hukum, tetapi lebih mengedepankan kekuasaan.

“Mahkamah Konstitusi sudah memanggil dengan agenda mendengarkan keterangan pemerintah dan DPR. Harusnya mereka jangan berlindung di balik kekuasaan dengan seenaknya menyampaikan belum siap memberikan keterangan,” kata Said Iqbal lewat keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Dalam persidangan judicial review terkait UU Cipta Kerja yang dihadiri KSPI, katanya, ini kali kedua mereka tidak hadir dalam rangkaian acara persidangan. Beberapa bulan lalu, Pemerintah dan DPR juga tidak memberikan keterangan dalam sidang uji materiil.

"Mereka ini pengecut. Hanya berlindung di balik sidang, hotel-hotel mewah, rapat-rapat di hari libur di Gedung DPR. Tetapi ketika menghadapi rakyat di depan pengadilan yang sah dan konstitusional, tidak bisa segera memberikan keterangan. Padahal mereka dibayar dari uang rakyat. Seharusnya bekerja cepat untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat," ucapnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, KSPI meminta kepada Hakim MK untuk tidak memberikan kesempatan kepada pemerintah dan DPR untuk memberikan keterangan. Sebab, mereka sudah diberi kesempatan, tetapi justru mengabaikannya.

“Mahkamah tidak boleh tunduk pada kekuasaan. Mahkamah harus mempunyai marwah di hadapan penguasa,” tegasnya.

Apabila keputusan judicial review terhadap UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan harapan kaum buruh, maka pihak buruh akan melakukan instruksi mogok nasional.

Said Iqbal menerangkan, instruksi mogok nasional kedua ini akan dikeluarkan dengan mengikuti standar protokol kesehatan dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Termasuk sesuai dengan UU No 21 Tahun 2000 menyebutkan bahwa serikat pekerja berfungsi sebagai pelaksana dan penanggungjawab pemogokan. 

“Secara elegan kami sudah menempuh uji formil dan materiil. Tetapi bilamana adari jalur hukum kami tidak mendapatkan rasa keadilan, maka jalur gerakan aksi yang konstitusional akan kami lakukan,” tegasnya. []