image jamkrindo umkm
Login / Sign Up

Kasus Andre Rosiade, PBHI: Penjebakan Pekerja Seks Langgar HAM, Rusak Criminal Justice System, dan Etik Anggota DPR

Siswanto

Image

Juru Bicara Pasangan Calon Presiden Prabowo - Sandiaga, Andre Rosiade | AKURAT.CO/Khalisa Salsabila

AKURAT.CO, Pada 26 Januari 2020, Polda Sumatera Barat melakukan penggerebekan terhadap NN bersama anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Pernyataan Andre Rosiade di berbagai media menyatakan proses penggerebekan dilakukan dengan skema Penjebakan yang sengaja direncanakan dan diorganisir serta diaporkan oleh Andre Rosiade.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia mencatat kejanggalan atas peristiwa tersebut.

Pertama, kata Ketua PBHI Nasional Totok Yulianto Penjebakan tidak ada dalam hukum acara pidana  sehingga tidak ada dasar hukumnya. Hukum Indonesia hanya mengatur tentang undercover buy dan control delivery untuk kejahatan terorganisir dan lintas negara terkait Narkotika saja (UU Nomor 35 Tahun 2009).

baca juga:

Selain itu, kata dia, Andre Rosiade juga bukan penyelidik atau penyidik yang berwenang untuk menjebak dan bukan juga tugas dari anggota DPR.

“Terlibatnya politisi dalam proses penegakan hukum tentu merusak criminal justice system yang merupakan tugas aparat penegak hukum. Ini juga melanggar etika Anggota DPR karena melampaui tugas dan tanggungjawabnya. Dewan Kehormatan DPR RI harus memeriksa Andre Rosiade”, kata Totok dalam pernyataan tertulis yang diterima AKURAT.CO, hari ini.

Kedua, kejahatan yang dituduhkan terhadap NN diawali dengan rencana yang diduga dilakukan oleh Andre Rosiade melalui temannya, untuk memesan, menentukan harga, serta memfasilitasi hotel. Artinya, niat jahat dalam rangkaian kejahatan ini tidak berasal dari NN, dan NN justru menjadi korban karena secara tidak sadar “dipaksa” untuk mempersalahkan dirinya sendiri.

“Ini bentuk self incrimination yang melanggar hak asasi manusia NN dan oleh sebab itu, secara hukum NN tidak salah dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana,” kata Sekretaris Jenderal PBHI Julius Ibrani.

Ketiga, jika dikatakan bahwa Penjebakan untuk membongkar kejahatan terorganisir maka seluruh pihak yang mengorganisir harus dipidana, termasuk Andre Rosiade yang diduga merencanakan bersama temannya (berdasarkan penyertaan dan Concursus Idealis). Kejahatan yang hanya dituduhkan kepada NN sehingga berstatus tersangka juga janggal, yakni Pasal 298 tentang Prostitusi yang seharusnya dikenakan pada mucikari, bukan pekerja seks yang dianggap sebagai korban prostitusi.

“Terlihat sekali adanya dugaan rekayasa dan pemaksaan terhadap tindak pidana yang dikenakan terhadap NN namun bertentangan dengan KUHP, dan ini tidaklah manusiawi, NN harus dilepaskan oleh Kepolisian,” kata Ketua BP PBHI Sumatera Barat M. Fauzan.

Berdasarkan hal-hal di atas, PBHI menegaskan agar Polda Sumatera Barat untuk tidak mencari-cari keselahan dengan merekayasa bukti untuk menutupi aib pihak-pihak yang mengeksploitasi NN. PBHI meminta Polda Sumatera Barat untuk segera membebaskan dan mencabut status tersangka dari NN serta melakukan rehabilitasi terhadap NN hingga dapat kembali diterima dalam masyarakat.

PBHI meminta kepada Mahkamah Kehormatan Dewan di DPR secara transparan dan akuntable melakukan pemeriksaan terhadap Andre Rosiade.

PBHI juga mendorong Komnas Perempuan dan Komnas HAM untuk segera melakukan investigasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk membebaskan NN dari jerat hukum yang melanggar HAM dan tidak manusiawi.

Ditangguhkan

Kepolisian Daerah  Sumatera Barat menangguhkan penahanan NN yang digrebek oleh polisi bersama Andre Rosiade di salah satu hotel di Kota Padang.

Juru bicara Polda Sumatera Barat Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan melakukan penangguhan penahanan setelah adanya permohonan dari pihak keluarga dan kuasa hukumnya.

Ia mengatakan proses administrasi telah selesai dan dia tadi dijemput oleh keluarga pada Sabtu malam sekitar pukul 22.00 WIB.

"Dia sudah kembali kepada keluarga namun proses hukum tetap berjalan. NN juga harus melakukan wajib lapor dua kali dalam satu minggu," kata dia.

Wakil Ketua DPR  Sufmi Dasco Ahmad enggan berkomentar terkait kasus dugaan pelanggaran kode etik Andre Rosiade.

"Saya nggak berkomentar soal... apa namanya... pelanggaran etika. Karena hal itu kan diatur sendiri baik melalui Undang-Undang MPR/DPR/DPD/DPRD (UU MD3) maupun tata beracara di Majelis Kehormatan DPR RI (MKD)," kata Dasco.

Ia mempersilakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk melaporkan dugaan pelanggaran etika tersebut karena secara prosedur pelaporan itu sudah diatur oleh MKD.

???????"Nanti biar MKD saja yang memutuskan apakah ini bisa ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti. Saya tidak mau berkomentar lebih banyak," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Menurut Dasco setiap warga negara memiliki hak untuk melaporkan wakil rakyatnya, termasuk mengenai kasus yang menyeret Andre Rosiade.

"Kalau untuk masalah Andre Rosiade saya pikir semua warga negara kan itu memang berhak melakukan langkah-langkah terhadap statement pejabat seperti anggota DPR dan sudah ada juga saluran resminya yang diatur dengan Undang-Undang MD3," kata dia. []

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Proses Hukum PSK yang Dijebak Andre Rosiade Dilanjutkan

Image

News

Prabowo Jadi Menteri Paling Populer, Dasco: Gerindra Belum Memikirkan Pilpres 2024

Image

News

Pilkada 2020

Maju Pilkada Medan, Menantu Jokowi Bantah Langgengkan Dinasti Politik

Image

News

Jadi Pemicu Kegaduhan Nasional, Fadli Zon Nilai BPIP Layak Dibubarkan

Image

News

Proses Pemilihan Wagub DKI Dilakukan Tertutup, Gerindra: Rawan Politik Uang

Image

News

Kisruh Revitalisasi TIM, Gerindra Minta Anies Penuhi Panggilan DPR RI 

Image

News

Simpulkan Kinerja Ahok Lebih Baik Ketimbang Anies, Syarif Pertanyakan Responden Survei Indo Barometer

Image

News

Dorong Pembangunan Pasar Berskala Nasional di Padang, Anggota Komisi VI DPR Sambangi Kemendag

Image

News

Sandiaga: Daripada Saling Berantem Soal Formula E, Mending Jakarta Buat Balapan Gokart Listrik

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Pengamat: Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Itu Gampang, Yang Sulit itu Jika Tidak Ada Kemauan

Trubus melihat kendala pembebasan lahan di era Anies Baswedan hanyalah soal komitmen dan kemauan karena enggan terbentur janji kampanyenya

Image
News

Kapolres Jakarta Pusat: Perusakan Pos Polisi Tugu Tani Bukan Teror ke Polisi

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto membantah aksi teror yang terjadi di Pos Polisi tersebut

Image
News

Baru Dinyatakan Hilang, Remaja Pakistan Ditemukan jadi Kerangka di Kandang Singa

Polisi masih menyelidiki bagaimana Bilal bisa berada di dalam kandang hewan buas tersebut

Image
News

KPK Panggil Tiga Saksi Terkait Kasus Korupsi Proyek di Kemenag

KPK menduga telah terjadi dua dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara yang menjerat Undang.

Image
News

SAH! Pimpinan DPR RI Tetapkan Tiga Anggota PAW dari Fraksi PDIP dan Nasdem

Tiga Anggota PAW terdiri dari dua anggota Fraksi PDIP dan satu orang dari Nasdem.

Image
News

Memasuki Hari ke 12, BATAN Lanjutkan Proses Coring Terhadap Lahan Terpapar Zat Radioaktif

Kemarin, hari Rabu (26/2/2020) proses coring telah selesai dilakukan di 8 titik dari 12 titik yang telah ditargetkan.

Image
News

Bekerja Sama dengan Lapan, UNSOED akan Riset di Bidang Sains dan Antariksa

Penandatangan dalam rangka mengembangkan kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga terkemuka, seperti LAPAN

Image
News

Tim Tabur Kejagung Tangkap DPO Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Tangkap Ikan

Dua unit kapal penangkap ikan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga tidak dapat digunakan.

Image
News

Dasco: Penghentian Visa Umrah oleh Arab Saudi Demi Kebaikan Semua Pihak

Dasco juga memastikan, jika pemberhentian visa umrah itu hanya sementara waktu.

Image
News

Siswa Dihukum Makan Kotoran Manusia, PPP: Mencoreng Lembaga Pendidikan!

Seharusnya, sebagai lembaga pendidikan, pihak sekolah tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang tidak mendidik.

terpopuler

  1. Rumah Langganan Terendam Air, Deretan Artis Ungkapkan Kekecewaan Hadapi Banjir Jakarta

  2. Jakarta Dikepung Banjir, Tengku Zulkarnain: Baru di Era Anies, Gubernurnya Dibully Habis-habisan

  3. Bantah Terima Rp7,5 M, Rano Karno: Seluruh Lalu Lintas Keuangan Diatur oleh Agus Uban

  4. Chef Rendy Berikan Tips Bikin Nasi Goreng yang Lezat di Rumah

  5. Jokowi: Ini Sudah Menjalar ke Banyak Negara, Tiongkok, Korsel,  Jepang, Iran, Italia, Semua Keputusan Harus Hati-hati

  6. Anies Baswedan Turunkan Jabatan Kelik dari Kepala Dinas Jadi Anggota TGUPP

  7. Selidiki Kerusakan Lingkungan yang Dilakukan Anies, Komrah Kerahkan Ahli Kumpulkan Sampel di Monas

  8. 5 Artis yang Pernah Boyong Pegawainya Berangkat Umrah

  9. Sepucuk Surat untuk Anies Baswedan dan Bank DKI dari Ahli Waris The Tjin Kok

  10. Begal Kembali Beraksi di Cempaka Putih, Kali ini Korbannya Pegawai Pemprov DKI

fokus

Hutan Kecil Terarium
Target SDGs
Catatan 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Memimpin Tanpa Menyalahkan

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Banjir Jakarta Menghanyutkan Elektabilitas Anies Baswedan?

Image
Achmad Fachrudin

Politik Dinasti, Oligarki dan Anomali Demokrasi

Image
Ujang Komarudin

Agama dan Pancasila

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kepala Perpusnas: Budaya Baca Bangsa Indonesia Tidak Rendah

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakornas Perpusnas, Penguatan Budaya Literasi Wajib untuk SDM Indonesia Unggul

Sosok

Image
News

Santap Menu Angkringan hingga Nikmati Es Teh Plastikan, 10 Aksi Gibran Rakabuming Kulineran di Pinggir Jalan

Image
News

5 Fakta Penting Maruli Simanjuntak, Komandan Paspampres Menantu Luhut Pandjaitan

Image
News

5 Fakta Karier Rian Ernest, Politisi Muda PSI yang Maju di Pilkada Batam 2020