image Banner Idul Fitri
Login / Sign Up

Pemerintah Jangan Cuma Pikirkan Pertumbuhan Modal

Maidian Reviani

Target SDGs

Image

Suasana gedung yang menjulang di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih tinggi 0,2 persen jika Ibu Kota Negara dipindahkan ke Kalimantan Timur. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia berada stagnan di kisaran lima persen. | AKURAT.CO/Endra Prakoso

AKURAT.CO, * Pemerintah bisa berperan, misalnya menyediakan infrastruktur yang memadahi bagi pelaku pekerjaan perawatan.
* Kalau bicara pengeluaran, di situlah pemerintah seharusnya bisa memprioritaskan apa dan siapa yang disasar program yang dibuat.
* Pemerintah sebagai arsitektur ekonomi mestinya bisa membikin kebijakan dan struktur ekonomi yang tujuannya benar-benar tulus untuk menyelesaikan persoalan.

***

Pekerjaan perawatan seharusnya tidak lagi dianggap sebagai pekerjaan biasa.

baca juga:

Pengambil kebijakan sebagai arsitektur ekonomi seharusnya lebih bisa mengambil peran dengan membuat langkah-langkah strategis untuk mencari solusi atas ketimpangan ekonomi.

Di negeri ini, ketimpangan di sektor pekerjaan masih menjadi persoalan serius. Dalam konteks kerja masih ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan baik dalam kesempatan maupun pendapatan. (baca juga: Kekayaan 2.153 Orang Kaya Setara Harta Gabungan 4,6 Miliar Penduduk Miskin Seluruh Dunia)

“Kalau itu tidak diambil, maka akan dampak yang besar dan terus menerus akan terjadi dan skalanya tidak terbayangkan di masa depan. Salah satunya dampaknya adalah bagaimana kerja perawatan tidak dikenali, tidak diakui, tidak dihargai dan tidak dianggap sebagai kontribusi besar sebagai struktur ekonomi,” kata Country Director Oxfam Indonesia Maria Lauranti.

Country Director Oxfam Indonesia Maria Lauranti. AKURAT.CO/Maidian Reviani

Pemerintah bisa berperan, misalnya menyediakan infrastruktur yang memadahi bagi pelaku pekerjaan perawatan.

“Kita lihat, kita orang beruntung duduk di sini, di ruangan ber AC, punya akses, mungkin peran ekonomi kita cukup sebagai kelas menegah. Kalau ada kesulitan, kita pakai jasa pekerja rumah tangga, kita pakai jasa day care, kita pakai jasa sekolah yang ada asramanya. Supaya bisa memastikan kerja-kerja perawatan itu nggak cuma jadi beban kita. Tapi bagaimana mereka yang tidak (beruntung)?” ujar kata .

Pekerjaan perawatan tidak bisa lepas dari peran manusia karena manusia punya insting untuk peduli.

“Rasanya ingin buka WA pengin nanya orang tua lagi apa, sehat atau nggak, kalau nggak sehat pasti kita resah mikirin. Gimana caranya yang terbaik buat ngasih orang tua itu pelayanan, perlindungan, kesehatan, kebahagiaan, kegembiraan,” tutur dia.

Krisis iklim juga menambah beban. Pada 2025 diprediksi sekitar 2,4 miliar orang di dunia bakal kesusahan air bersih. Artinya, beban perempuan untuk melakukan pekerjaan perawatan bakal lebih berat, karena keterbatasan air bersih membuat tidak akan bisa masak, mandi, bahkan cuci tangan.

“Kalau nggak bisa cuci tangan artinya diare. Jadi itu semua lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang mau disasar oleh Oxfam lewat laporan globalnya, karena laporan ini dibuat untuk mengetuk hati orang yang duduk, bicara mengenai kondisi ekonomi global. Itu sebenarnya pengin supaya mereka melihat bagaimana caranya perekonomian yang ada di dunia itu dibuat dengan perspektif human ekonomi care,” kata Maria.

Menurutnya, kalau hanya bicara rumus ekonomi itu mudah yaitu soal pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan negara asalnya dari pajak. Tapi masalahnya, kalau hanya bergantung pada penghasilan pajak, maka negara tidak akan cukup uang untuk pengeluaran untuk mendukung program-program dalam mengatasi ketimpangan ekonomi.

“Jadi, kalau kita mau ngomongin ekonomi berperikemanusiaan, ekonominya harus tuntas mulai dari awal gimana caranya supaya negara punya uang yang cukup buat bisa menggunakan uang itu secara bijaksana untuk program-program yang pada akhirnya berdampak pada kemanusiaan,” kata Maria.

Kalau bicara pengeluaran, di situlah pemerintah seharusnya bisa memprioritaskan apa dan siapa yang disasar dalam program tersebut.

Misalnya, pengeluaran itu diprioritaskan untuk infrastruktur. Infrastruktur ini harus jelas keberpihakannya – dalam konteks ketimpangan ekonomi dan gender -- terutama kepada perempuan yang berada dalam kondisi sulit secara ekonomi, iklim, sosial, politik, dan budaya.

“Jadi anggaran yang berbasis gender. Gimana caranya supaya kita meringankan dan mengakui pekerjaan rumah tangga nggak bisa cuma dilumrahkan,” kata dia. (baca juga: Atasi Ketimpangan, Pemerintah Harus Serius Susun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender)

Artinya, apabila semua infarastruktur yang dibangun telah mendukung, misalnya membangun persedian air bersih hingga fasilitas kesehatan yang lebih dekat, pelaku pekerjaan perawatan akan lebih banyak memiliki kesempatan dan akses terhadap hal-hal lain, seperti pendidikan.

Selain faktor perubahan iklim, tekanan terhadap pekerjaan perawatan diprediksi bakal makin berat di dekade mendatang. Tahun 2030 di seluruh dunia diperkirakan jumlah orang yang membutuhkan perawatan akan bertambah sekitar 200 juta orang. Rinciannya, sekitar 100 juta orang orang lanjut usia dan 100 juta anak usia 6-14 tahun (laporan Oxfam secara global).

“Itu bakal care work lagi kan?” kata Maria.

Itu sebabnya, pemerintah harus mengubah paradigma ekonomi, bukan lagi cuma mencari pendapatan untuk meningkatkan pertumbuhan modal, melainkan juga bagaimana supaya uang itu berputar di tempat yang seharusnya, misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku pekerja keperawatan.

“Katanya, ekonomi itu tumbuh, di dunia tumbuh, di Indonesia tumbuh. Tapi yang menjadi heran adalah ekonomi tumbuh itu di modal, bukan di angka rill perekonomian. Kapital grown itu naik sampai 20 persen. Tapi upah, meningkat hanya tiga persen. 17 persen itu ada dimana?” tutur dia.

Memang benar, menyelesaikan ketimpangan ekonomi bukan seperti membalikkan telapak tangan. Tapi pemerintah sebagai arsitektur ekonomi mestinya bisa membikin kebijakan dan struktur ekonomi yang tujuannya benar-benar tulus untuk menyelesaikan persoalan.

“Tapi kalau tidak memiliki itikad untuk menyelesaikan persoalan (ketimpangan), nggak akan pernah ada jawabannya. Dan hasilnya apa? Hasilnya secara sikologis, secara persepsi tadi ya dibuktikan melalui penelitian, kita terima ada kondisi-kondisi yang memang oh kita memang tidak bernilai. Jadi perubahan itu harus terjadi baik di level mikro, meso, apalagi makro,” katanya.

***

Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, mengakui bahwa ada ruang kerja perempuan yang belum mendapat perhatian dari negara, yakni kerja perawatan dan kerja sektor informal.

Sejak masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dulu, Putri sering berpikir apa sebenarnya cita-cita Kementerian Sosial menyangkut persoalan ketimpangan ekonomi.

Soalnya, dia masih ingat betul pengalamannya yang dulu-dulu, setiap kali rapat dengan Kementerian Sosial, “mereka selalu bicara anggaran, ini untuk orang marginal segini, ini untuk orang yang terkena masalah situasi darurat, jadi ngomongnya tuh blek-blek anggaran.”

I Gusti Agung Putri Astrid Kartika. AKURAT.CO/Maidian Reviani

Kementerian Sosial, kata Astrid, sebenarnya sudah memiliki banyak strategi untuk menjawab permasalahan ketimpangan ekonomi, tetapi belum sepenuhnya bicara mengenai proteksi sosial.

“Kemensos hingga saat ini hanya fokus kepada Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, mengenai masyarakat fakir, miskin, dan anak-anak yang terlantar harus diperhatikan oleh negara. Padahal pasal 34 ini sudah harus diperbaiki dan dipertajam,” katanya.

Ketika Agus Gumiwang Kartasasmita masih menjabat sebagai menteri sosial, ia mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengatakan bahwa Kementerian Sosial sudah harus mulai berpikir bagaimana membuat satu sistem yang dapat melindungi semua warganya, baik yang bekerja maupun yang tidak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga diberi mandat untuk mengatasi ketimpangan pekerjaan, khususnya masalah unpaid worker yang mayoritas dilakukan kaum perempuan.

“Bu menteri, ini lihat ini perempuannya, masa sekolahnya sudah tinggi, kedudukannya sejajar dengan laki-laki, semua sudah sekolah, kok tiba-tiba masuk kerja, tapi cuma 50 persen. Yang 50 persennya lagi mana perempuan-perempuan itu?” kata Jokowi ketika menginstruksikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, pertanyaan Jokowi itu menjadi tantangan tersendiri.

Di satu sisi, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja menjadi indikator Indeks Pembangunan Manusia, tetapi disisi lain ada sejumlah persoalan yang menghadang. Perempuan tidak masuk ke dalam angkatan kerja, antara lain karena dilarang suami bekerja, tidak ada pekerjaan untuk perempuan, atau perempuan yang telah bekerja, tapi tidak terhitung dalam statistik.

“Padahal, Pak Presiden mintanya nggak banyak-banyak. Dari 50 persen mbok ya naik dua persen. Tapi dua persen dari 185 juta angkatan kerja itu banyak sekali. Itu strateginya seperti apa?” ujar dia.

“Itu yang kemudian menjadi kebingungan dan kepusingan sendiri karena presiden memang betul-betul melihat bahwa salah satu indikator kenapa Indonesia Indeks Pembangunan Manusia-nya tidak naik, kemudian juga pertumbuhan ekonomi juga tidak bisa tinggi, ya salah satunya karena memang partisipasi perempuannya belum kelihatan,” Putri menambahkan.

Pekerjaan rumah lainnya yang belum kelar di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak yaitu meningkatkan peran perempuan dalam kegiatan usaha.

“Karena kita kan punya jenis model atau pekerjaan perempuan yang beraneka ragam. Perempuan yang memilin-milin kertas bekas jadi tas itu kita namakan apa mereka-mereka itu,” katanya.

Pemerintah dan LSM, menurut Astrid, perlu bekerja bersama untuk merumuskan indikator-indikator kerja yang belum diakomodir dalam perhitungan ekonomi makro.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak punya peran besar untuk upaya mendorong pengakuan pekerjaan perawatan di Indonesia.

Pemerintah memerlukan data dan indikator tentang kontribusi pekerjaan domestik dan unpaid care work dalam ekonomi.

“Karena tugas menteri (KPPA) kan menyerukan ke kementerian lain tolong dong lihat perempuan di ranah apa. Atau misalnya perempuan yang bekerja di rumah, tetapi sebetulnya dia berproduksi, industri perumahan. Saya yakin kementerian PPA akan sangat antusias kalau bisa mendapatkan indikator-indikator yang pas, yang saya kira presiden sendiri beliau sangat punya minat yang besar dengan perempuan berwirausaha,” kata Astrid.

“Yang di rumah, harus kita akui sebagai perempuan bekerja. Saya yakin kalau itu kita catat, akan terlihat presentase kontribusi perempuan di dalam ekonomi nasional. Itu yang harus kita suarakan dan angkat,” Astrid menambahkan.

Sangat penting bagi semua pemangku kepentingan untuk membuat perhitungan valuasi dari kerja perawatan baik yang dilakukan ibu rumah tangga, anggota keluarga perempuan, maupun pekerja rumah tangga agar dapat terlihat seberapa besar kontribusi kerja perawatan ini terhadap perekonomian makro, demikian dikatakan Direktur Migrant Care Wahyu Susilo dalam Jurnal Perempuan. []

Baca juga: 

Tulisan 1: Ketimpangan Ekonomi: Kekayaan 2.153 Orang Kaya Setara Harta Gabungan 4,6 Miliar Penduduk Miskin Seluruh Dunia

Tulisan 2: Atasi Ketimpangan, Pemerintah Harus Serius Susun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Tulisan 3: Dampak Kerja Perawatan Hanya Dibebankan Perempuan

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Target SDGs

Dampak Kerja Perawatan Hanya Dibebankan Perempuan

Image

News

Target SDGs

Atasi Ketimpangan, Pemerintah Harus Serius Susun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Image

News

Target SDGs

Ketimpangan Ekonomi: Kekayaan 2.153 Orang Kaya Setara Harta Gabungan 4,6 Miliar Penduduk Miskin Seluruh Dunia

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Akun WA Kepala Dinkes Kota Bengkulu Dikloning dan Dipakai Buat Minta Uang

Kasus itu ketahuan setelah Susilawaty dihubungi beberapa staf untuk memastikan bahwa nomor WA.

Image
News

Sempat Diremehkan Trump, Kematian Akibat Virus Corona di AS Tembus Angka 100 Ribu!

Secara global, terdapat 5,9 juta kasus virus corona dengan 362.023 kematian

Image
News

Garam Dapur Bisa Atasi Batuk Berdahak dan Bunuh COVID-19, Hoaks!

Fahrial mengatakan garam dapur tidak bisa menyembuhkan batuk berdahak, apalagi membunuh Covid-19.

Image
News

Agar Ekonomi Pulih dan Tak ada PHK Lagi, Pemerintah Diminta Bantu Semua Sektor Usaha Terdampak Pandemi

"Kita konsen terhadap insentif perpajakan untuk para pengusaha di sektor-sektor yang terdampak pada masa pandemi Covid-19 ini."

Image
News
Wabah Corona

Dukung Target Pengujian Massal, RS Lapangan BSMI Layani Uji Swab

Jupriah mengatakan RS Lapangan BSMI akan mendukung target pemerintah pusat maupun Provinsi Jakarta.

Image
News
Kolom

New Normal

Bak buah simalakama, kebijakan new normal menjadi pisau bermata dua.

Image
News
Wabah Corona

Petugas Medis Gelar Tes Cepat Covid-19 untuk Pedagang Pasar Klender

Tes cepat Covid-19 dilakukan menyusul adanya penambahan jumlah kasus positif di Pasar Perumnas Klender.

Image
News

Kesejateraan Petani Tembakau Turun Akibat Resesi Ekonomi, Pemerintah Diminta Berbuat Nyata

Hal ini berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat petani tembakau di seluruh Indonesia.

Image
News

Satpol PP Tutup Paksa 69 Lapak PKL di Pasar Malam Banjir Kanal Timur

Selain menutup paksa tempat usaha dengan diberi segel, petugas juga menjatuhkan sanksi denda Rp5 juta kepada pedagang.

Image
News

Satu Abad Nihil Penemuan, Arkeolog Italia Akhirnya Temukan Lantai Mosaik dari Zaman Romawi

Para arkeolog memperkirakan bahwa lantai mosaik berasal dari abad ke-3 Masehi atau sekitar 1.800 tahun yang lalu.

terpopuler

  1. Sindir Mahfud, Ustaz Hilmi: Maaf Deh Pak, Istri Saya Tidak Seperti Corona

  2. Atas Nama Cinta, 5 Artis Cantik India Ini Menikah dengan Duda

  3. Kritik Soal Penggunaan Istilah New Normal, Atiqah Hasiholan Sebut Hanya Transisi

  4. Pemudik Berduit yang Dikarantina di Masjid Raya KH Hasyim Asy'ari Bisa Pulang Lebih Cepat

  5. OJK Keluarkan Paket Kebijakan Lanjutan Stimulus Covid-19

  6. Romantis Abis! Intip 6 Gaya Pacaran Anak Tommy Soeharto, Darma Mangkuluhur Hutomo

  7. Madonna Soroti Kematian George Floyd, Warga AS yang Diduga Tewas Dibunuh Polisi

  8. Warga yang Terlanjur di Luar Jabodetabek, Silakan di Sana Dulu, Bangun Kampung, Kalau Balik Bawa SIKM

  9. Anak Pindah Agama, Ulama Uganda Nekat Bakar Putrinya Hidup-hidup

  10. Sekolah Libur Karena Corona, Angka Kehamilan Pelajar di Jepang Makin Meningkat

Jamkrindo Lebaran

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Ujang Komarudin

New Normal

Image
Andi Rahmat

Perekonomian Indonesia di Bawah Bayang-bayang Gelombang Perubahan Dunia (Bagian Kedua)

Image
Andi Rahmat

Perekonomian Indonesia di Bawah Bayang-bayang Gelombang Perubahan Dunia (Bagian Pertama)

Image
Sunardi Panjaitan

Idulfitri 2020: Antara Covid-19 dan Tradisi

Wawancara

Image
News

Interview Siti Fadilah, dari Keadaannya di Penjara yang Mengharukan, Blak-blakan Covid-19 sampai Fitnah yang Menyerangnya

Image
News

Interview Rizal Ramli: Indonesia Diberi Berkah Luar Biasa oleh Tuhan, Cuma Kita Harus Punya Visi Mau Ngapain ke Depan

Image
News

Interview Leony Si Driver Ojol Lulus Cum Laude Sampai Raih Beasiswa Ilmu Hukum

Sosok

Image
News

Jarang Tersorot, 6 Potret Hangat Anies Baswedan Bersama Putrinya

Image
News

7 Pesona Menawan Soraya Muhammad Ali, Istri Zulkifli Hasan yang Awet Muda

Image
News

Romantis Abis! Intip 6 Gaya Pacaran Anak Tommy Soeharto, Darma Mangkuluhur Hutomo