Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Pemerintah Jangan Cuma Pikirkan Pertumbuhan Modal

Maidian Reviani

Target SDGs

Pemerintah Jangan Cuma Pikirkan Pertumbuhan Modal

Suasana gedung yang menjulang di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih tinggi 0,2 persen jika Ibu Kota Negara dipindahkan ke Kalimantan Timur. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia berada stagnan di kisaran lima persen. | AKURAT.CO/Endra Prakoso

AKURAT.CO, * Pemerintah bisa berperan, misalnya menyediakan infrastruktur yang memadahi bagi pelaku pekerjaan perawatan.
* Kalau bicara pengeluaran, di situlah pemerintah seharusnya bisa memprioritaskan apa dan siapa yang disasar program yang dibuat.
* Pemerintah sebagai arsitektur ekonomi mestinya bisa membikin kebijakan dan struktur ekonomi yang tujuannya benar-benar tulus untuk menyelesaikan persoalan.

***

Pekerjaan perawatan seharusnya tidak lagi dianggap sebagai pekerjaan biasa.

baca juga:

Pengambil kebijakan sebagai arsitektur ekonomi seharusnya lebih bisa mengambil peran dengan membuat langkah-langkah strategis untuk mencari solusi atas ketimpangan ekonomi.

Di negeri ini, ketimpangan di sektor pekerjaan masih menjadi persoalan serius. Dalam konteks kerja masih ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan baik dalam kesempatan maupun pendapatan. (baca juga: Kekayaan 2.153 Orang Kaya Setara Harta Gabungan 4,6 Miliar Penduduk Miskin Seluruh Dunia)

“Kalau itu tidak diambil, maka akan dampak yang besar dan terus menerus akan terjadi dan skalanya tidak terbayangkan di masa depan. Salah satunya dampaknya adalah bagaimana kerja perawatan tidak dikenali, tidak diakui, tidak dihargai dan tidak dianggap sebagai kontribusi besar sebagai struktur ekonomi,” kata Country Director Oxfam Indonesia Maria Lauranti.

Country Director Oxfam Indonesia Maria Lauranti. AKURAT.CO/Maidian Reviani

Pemerintah bisa berperan, misalnya menyediakan infrastruktur yang memadahi bagi pelaku pekerjaan perawatan.

“Kita lihat, kita orang beruntung duduk di sini, di ruangan ber AC, punya akses, mungkin peran ekonomi kita cukup sebagai kelas menegah. Kalau ada kesulitan, kita pakai jasa pekerja rumah tangga, kita pakai jasa day care, kita pakai jasa sekolah yang ada asramanya. Supaya bisa memastikan kerja-kerja perawatan itu nggak cuma jadi beban kita. Tapi bagaimana mereka yang tidak (beruntung)?” ujar kata .

Pekerjaan perawatan tidak bisa lepas dari peran manusia karena manusia punya insting untuk peduli.

“Rasanya ingin buka WA pengin nanya orang tua lagi apa, sehat atau nggak, kalau nggak sehat pasti kita resah mikirin. Gimana caranya yang terbaik buat ngasih orang tua itu pelayanan, perlindungan, kesehatan, kebahagiaan, kegembiraan,” tutur dia.

Krisis iklim juga menambah beban. Pada 2025 diprediksi sekitar 2,4 miliar orang di dunia bakal kesusahan air bersih. Artinya, beban perempuan untuk melakukan pekerjaan perawatan bakal lebih berat, karena keterbatasan air bersih membuat tidak akan bisa masak, mandi, bahkan cuci tangan.

“Kalau nggak bisa cuci tangan artinya diare. Jadi itu semua lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang mau disasar oleh Oxfam lewat laporan globalnya, karena laporan ini dibuat untuk mengetuk hati orang yang duduk, bicara mengenai kondisi ekonomi global. Itu sebenarnya pengin supaya mereka melihat bagaimana caranya perekonomian yang ada di dunia itu dibuat dengan perspektif human ekonomi care,” kata Maria.

Menurutnya, kalau hanya bicara rumus ekonomi itu mudah yaitu soal pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan negara asalnya dari pajak. Tapi masalahnya, kalau hanya bergantung pada penghasilan pajak, maka negara tidak akan cukup uang untuk pengeluaran untuk mendukung program-program dalam mengatasi ketimpangan ekonomi.

“Jadi, kalau kita mau ngomongin ekonomi berperikemanusiaan, ekonominya harus tuntas mulai dari awal gimana caranya supaya negara punya uang yang cukup buat bisa menggunakan uang itu secara bijaksana untuk program-program yang pada akhirnya berdampak pada kemanusiaan,” kata Maria.

Kalau bicara pengeluaran, di situlah pemerintah seharusnya bisa memprioritaskan apa dan siapa yang disasar dalam program tersebut.

Misalnya, pengeluaran itu diprioritaskan untuk infrastruktur. Infrastruktur ini harus jelas keberpihakannya – dalam konteks ketimpangan ekonomi dan gender -- terutama kepada perempuan yang berada dalam kondisi sulit secara ekonomi, iklim, sosial, politik, dan budaya.

“Jadi anggaran yang berbasis gender. Gimana caranya supaya kita meringankan dan mengakui pekerjaan rumah tangga nggak bisa cuma dilumrahkan,” kata dia. (baca juga: Atasi Ketimpangan, Pemerintah Harus Serius Susun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender)

Artinya, apabila semua infarastruktur yang dibangun telah mendukung, misalnya membangun persedian air bersih hingga fasilitas kesehatan yang lebih dekat, pelaku pekerjaan perawatan akan lebih banyak memiliki kesempatan dan akses terhadap hal-hal lain, seperti pendidikan.

Selain faktor perubahan iklim, tekanan terhadap pekerjaan perawatan diprediksi bakal makin berat di dekade mendatang. Tahun 2030 di seluruh dunia diperkirakan jumlah orang yang membutuhkan perawatan akan bertambah sekitar 200 juta orang. Rinciannya, sekitar 100 juta orang orang lanjut usia dan 100 juta anak usia 6-14 tahun (laporan Oxfam secara global).

“Itu bakal care work lagi kan?” kata Maria.

Itu sebabnya, pemerintah harus mengubah paradigma ekonomi, bukan lagi cuma mencari pendapatan untuk meningkatkan pertumbuhan modal, melainkan juga bagaimana supaya uang itu berputar di tempat yang seharusnya, misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku pekerja keperawatan.

“Katanya, ekonomi itu tumbuh, di dunia tumbuh, di Indonesia tumbuh. Tapi yang menjadi heran adalah ekonomi tumbuh itu di modal, bukan di angka rill perekonomian. Kapital grown itu naik sampai 20 persen. Tapi upah, meningkat hanya tiga persen. 17 persen itu ada dimana?” tutur dia.

Memang benar, menyelesaikan ketimpangan ekonomi bukan seperti membalikkan telapak tangan. Tapi pemerintah sebagai arsitektur ekonomi mestinya bisa membikin kebijakan dan struktur ekonomi yang tujuannya benar-benar tulus untuk menyelesaikan persoalan.

“Tapi kalau tidak memiliki itikad untuk menyelesaikan persoalan (ketimpangan), nggak akan pernah ada jawabannya. Dan hasilnya apa? Hasilnya secara sikologis, secara persepsi tadi ya dibuktikan melalui penelitian, kita terima ada kondisi-kondisi yang memang oh kita memang tidak bernilai. Jadi perubahan itu harus terjadi baik di level mikro, meso, apalagi makro,” katanya.

***

Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, mengakui bahwa ada ruang kerja perempuan yang belum mendapat perhatian dari negara, yakni kerja perawatan dan kerja sektor informal.

Sejak masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dulu, Putri sering berpikir apa sebenarnya cita-cita Kementerian Sosial menyangkut persoalan ketimpangan ekonomi.

Soalnya, dia masih ingat betul pengalamannya yang dulu-dulu, setiap kali rapat dengan Kementerian Sosial, “mereka selalu bicara anggaran, ini untuk orang marginal segini, ini untuk orang yang terkena masalah situasi darurat, jadi ngomongnya tuh blek-blek anggaran.”

I Gusti Agung Putri Astrid Kartika. AKURAT.CO/Maidian Reviani

Kementerian Sosial, kata Astrid, sebenarnya sudah memiliki banyak strategi untuk menjawab permasalahan ketimpangan ekonomi, tetapi belum sepenuhnya bicara mengenai proteksi sosial.

“Kemensos hingga saat ini hanya fokus kepada Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, mengenai masyarakat fakir, miskin, dan anak-anak yang terlantar harus diperhatikan oleh negara. Padahal pasal 34 ini sudah harus diperbaiki dan dipertajam,” katanya.

Ketika Agus Gumiwang Kartasasmita masih menjabat sebagai menteri sosial, ia mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengatakan bahwa Kementerian Sosial sudah harus mulai berpikir bagaimana membuat satu sistem yang dapat melindungi semua warganya, baik yang bekerja maupun yang tidak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga diberi mandat untuk mengatasi ketimpangan pekerjaan, khususnya masalah unpaid worker yang mayoritas dilakukan kaum perempuan.

“Bu menteri, ini lihat ini perempuannya, masa sekolahnya sudah tinggi, kedudukannya sejajar dengan laki-laki, semua sudah sekolah, kok tiba-tiba masuk kerja, tapi cuma 50 persen. Yang 50 persennya lagi mana perempuan-perempuan itu?” kata Jokowi ketika menginstruksikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, pertanyaan Jokowi itu menjadi tantangan tersendiri.

Di satu sisi, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja menjadi indikator Indeks Pembangunan Manusia, tetapi disisi lain ada sejumlah persoalan yang menghadang. Perempuan tidak masuk ke dalam angkatan kerja, antara lain karena dilarang suami bekerja, tidak ada pekerjaan untuk perempuan, atau perempuan yang telah bekerja, tapi tidak terhitung dalam statistik.

“Padahal, Pak Presiden mintanya nggak banyak-banyak. Dari 50 persen mbok ya naik dua persen. Tapi dua persen dari 185 juta angkatan kerja itu banyak sekali. Itu strateginya seperti apa?” ujar dia.

“Itu yang kemudian menjadi kebingungan dan kepusingan sendiri karena presiden memang betul-betul melihat bahwa salah satu indikator kenapa Indonesia Indeks Pembangunan Manusia-nya tidak naik, kemudian juga pertumbuhan ekonomi juga tidak bisa tinggi, ya salah satunya karena memang partisipasi perempuannya belum kelihatan,” Putri menambahkan.

Pekerjaan rumah lainnya yang belum kelar di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak yaitu meningkatkan peran perempuan dalam kegiatan usaha.

“Karena kita kan punya jenis model atau pekerjaan perempuan yang beraneka ragam. Perempuan yang memilin-milin kertas bekas jadi tas itu kita namakan apa mereka-mereka itu,” katanya.

Pemerintah dan LSM, menurut Astrid, perlu bekerja bersama untuk merumuskan indikator-indikator kerja yang belum diakomodir dalam perhitungan ekonomi makro.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak punya peran besar untuk upaya mendorong pengakuan pekerjaan perawatan di Indonesia.

Pemerintah memerlukan data dan indikator tentang kontribusi pekerjaan domestik dan unpaid care work dalam ekonomi.

“Karena tugas menteri (KPPA) kan menyerukan ke kementerian lain tolong dong lihat perempuan di ranah apa. Atau misalnya perempuan yang bekerja di rumah, tetapi sebetulnya dia berproduksi, industri perumahan. Saya yakin kementerian PPA akan sangat antusias kalau bisa mendapatkan indikator-indikator yang pas, yang saya kira presiden sendiri beliau sangat punya minat yang besar dengan perempuan berwirausaha,” kata Astrid.

“Yang di rumah, harus kita akui sebagai perempuan bekerja. Saya yakin kalau itu kita catat, akan terlihat presentase kontribusi perempuan di dalam ekonomi nasional. Itu yang harus kita suarakan dan angkat,” Astrid menambahkan.

Sangat penting bagi semua pemangku kepentingan untuk membuat perhitungan valuasi dari kerja perawatan baik yang dilakukan ibu rumah tangga, anggota keluarga perempuan, maupun pekerja rumah tangga agar dapat terlihat seberapa besar kontribusi kerja perawatan ini terhadap perekonomian makro, demikian dikatakan Direktur Migrant Care Wahyu Susilo dalam Jurnal Perempuan. []

Baca juga: 

Tulisan 1: Ketimpangan Ekonomi: Kekayaan 2.153 Orang Kaya Setara Harta Gabungan 4,6 Miliar Penduduk Miskin Seluruh Dunia

Tulisan 2: Atasi Ketimpangan, Pemerintah Harus Serius Susun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Tulisan 3: Dampak Kerja Perawatan Hanya Dibebankan Perempuan

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Target SDGs

Dampak Kerja Perawatan Hanya Dibebankan Perempuan

Image

News

Target SDGs

Atasi Ketimpangan, Pemerintah Harus Serius Susun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Image

News

Target SDGs

Ketimpangan Ekonomi: Kekayaan 2.153 Orang Kaya Setara Harta Gabungan 4,6 Miliar Penduduk Miskin Seluruh Dunia

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Pemkot Yogyakarta Perbarui Pakta Integritas untuk ASN

Perbaruan pakta integritas bertujuan untuk meningkatkan kualitas pencegahan dan pemberantasan korupsi

Image
News
MPR RI

Perpustakaan MPR RI Jalin Kerjasama Pertukaran Informasi dengan Universitas Kuningan

Siti Fauziah menuturkan MPR berencana terus menjalin kerja sama dengan perpustakaan di berbagai kampus di Indonesia.

Image
News
Lawan COVID-19

Tuai Hasil Positif, Vaksin Corona Universitas Oxford Sukses Bangkitkan Kekebalan Tubuh

Vaksin secara efektif memberikan instruksi genetik yang memberi tahu tubuh untuk membuat protein paku SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19.

Image
News

Ketika Anak-anak Ingin Balik ke Sekolah

Pembelajaran secara virtual tidak semuanya berlangsung mulus.

Image
News

Ini Dia, 3 Tips Menghindari Kejahatan Saat Bersepeda

Dengan demikian maka bersepeda akan lebih aman dan lebih menyehatkan

Image
News

Ada Penghapusan Pasal di UU Cipta Kerja, Anggota Baleg F-PKS: Perlu Perbaikan!

Mulyanto menilai, hal tersebut dapat terjadi karena RUU dibahas secara formil dan terburu-buru.

Image
News

Pemkot Jakbar Fokus Tangani Banjir di Tujuh Lokasi ini

Kecamatan juga diberikan kewenangan terkait dalam penanganan potensi genangan-genangan yang terjadi di wilayah masing masing.

Image
News

Kades Sungai Alai Kalbar Korupsi Dana Desa hampir Rp1 Triliun

Kades terlibat korupsi berjamaah.

Image
News

Dapat Keluhan Anak Susah Makan, Dokter Berikan Resep Tak Terduga

Banyak orang tua yang mengeluhkan anaknya susah makan dan datang ke dokter. Padahal, seharusnya orang tuanya yang lebih tahu.

Image
News

Kisah Penimbun 'Harta Karun' Terbesar di Inggris, Nilainya Capai Rp76 Miliar

Shukla yang tinggal sendirian telah mengumpulkan begitu banyak koleksi barang acak, diduga untuk mendanai biaya pensiunnya sendiri.

terpopuler

  1. Dinikahi Sule 15 November, Nathalie Holscher: Aku Beruntung

  2. Dulu Hanya Dibayar Rp5 Juta, Kini Iko Uwais Bisa Dapat Rp14 Miliar dalam Satu Main Film

  3. Gronya Somerville Foto di Kamar Mandi, Netizen Indonesia: Fokus Kaca

  4. Keputusan Honda Pindahkan Alex Marquez ke LCR Mulai Dipertanyakan

  5. Baca 3 Ayat Al-Qur'an ini Ketika Memiliki Anak Bandel dan Susah Diatur

  6. Pergantian Nama Stadion Lukas Enembe Dipersoalkan karena Hak Ulayat

  7. Ria Ricis Alami Insiden Memalukan, Jilbabnya Ditarik Orang dari Belakang

  8. Hoki Banget! 5 Shio Ini Bakal Naik Jabatan dan Gaji

  9. Praktisi Hukum Nilai Tuntutan Penjara Seumur Hidup Atas Benny Tjokro Sudah Proporsional

  10. Lucu Abis, 7 Potret Adu Gaya Kamar Anak Irish Bella dan Citra Kirana

tokopedia

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Membatalkan Kompetisi Liga 1

Image
Azhar Ilyas

Albert RRQ, ‘Baby Alien’ yang Bersinar di MPL ID Season 6

Image
UJANG KOMARUDIN

Mengawal Omnibus Law

Image
ABDUL MUKTI RO'UF

Tiga Nalar Pendidikan Islam

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
Ekonomi

Kekayaan 5 Biliuner China ini Terus Melesat Meski Pandemi, Ada yang Capai Rp700 Triliun!

Image
Ekonomi

Dirut Pertamina Nicke Widyawati Masuk Jajaran Wanita Paling Berpengaruh di Dunia

Image
News

5 Fakta Menarik Rocky Gerung, Pernah Jadi Dosen Pembimbing Skripsi Dian Sastro