image
Login / Sign Up

Atasi Ketimpangan, Pemerintah Harus Serius Susun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Maidian Reviani

Target SDGs

Image

Petugas saat melakukan pengecekan jam yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (2/2/2020). Pengecekan jam yang berada di jalan ini untuk memeriksa kondisi listrik karena akan dilakukan pemasangan jaringan listrik menggunakan panel solar cell atau panel surya. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, * Di Indonesia, Perempuan dua kali lebih banyak melakukan kerja perawatan dibandingkan laki-laki
* Untuk mencapai tujuan SDGs, syaratnya yang harus terpenuhi adalah adanya kerja layak bagi perempuan, kesetaraan gender, hingga pemberdayaan ekonomi.
* Perlu pembentukan tim penyusunan ARG di setiap kantor dinas untuk memastikan perencanaan berbasis gender.

***

Salah satu permasalahan tingginya ketimpangan gender dalam bidang ekonomi adalah pekerjaan perawatan (care work).

baca juga:

Pekerjaan perawatan menurut ILO (2018) terdiri dari dua kegiatan yang tumpang tindih, yakni aktivitas perawatan yang personal dan relasional, seperti merawat anak-anak, lansia, merawat yang sakit, merawat penyandang disabilitas, serta kegiatan keperawatan yang tidak langsung, seperti memasak atau membersihkan rumah, mencuci, mengambil air dan sebagainya.

Menurut data ILO pada tahun 2018, sebanyak 76 persen atau tiga kali lipat perempuan melakukan unpaid care work dibandingkan laki-laki. Tidak jauh berbeda, di Indonesia, perempuan dua kali lebih banyak melakukan kerja perawatan dibandingkan laki-laki (BPS, 2019).

Peneliti Perkumpulan Prakarsa, Herawati, mengatakan kondisi itu memiliki korelasi dengan tujuan pencapaian Sustainable Development Goals. Tujuan nomor satu, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Nomor lima, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Dan nomor delapan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua.

Sebab, untuk mencapai tujuan SDGs, syaratnya yang harus terpenuhi adalah adanya kerja layak bagi perempuan, kesetaraan gender, hingga pemberdayaan ekonomi.

Pada 2019, Perkumpulan Prakarsa melakukan riset untuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

PPRG merupakan instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.

Ada dua instrumen yang digunakan dalam penyusunan PPRG. Pertama, Gender Analisis Pathway. Kedua, Gender Budget Statement.

GAP merupakan instrumen sistematis yang digunakan dalam mengkaji dan mengurai perbedaan posisi, peran, kondisi, dan pengalaman antara perempuan dan laki-laki. GAP selanjutnya digunakan untuk memberikan solusi dan rekomendasi atas masalah yang ditemui.

“Salah satu komponen penting dalam perumusan GAP adalah adanya data yang terpilah, terbaru dan sifatnya kontinyu,” ujar Herawati.

Sedangkan GBS merupakan dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun oleh pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

GBS adalah dokumen pendukung yang dapat digunakan untuk membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang disusun berdarasarkan GAP yang sudah dilakukan sebelumnya.

“Jadi ini merupakan salah satu bagian pertanyaan kami ketika melakukan riset, apakah aparat pemerintahan itu mengetahui tentang ini, sebagaimana pemahaman mereka tentang PPRG dan GAP dan GBS,” tutur Herawati.

Regulasi PPRG sudah ada sejak 2000. Pada 2002, terbit Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan semua kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan strategi pengarusutamaan gender.

Selain itu, juga menugaskan kementerian pemberdayaan perempuan untuk memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Kemudian ada peraturan Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah tahun 2013 oleh Kementerian Dalam Negeri yang mengamanatkan penyusunan dan prioritas pembangunan daerah memuat alokasi belanja yang responsif gender.

Ketentuan lainnya yaitu surat edaran bersama empat menteri tahun 2013 tentang Strategi Nasional PPRG. Surat edaran ini mengatur sistem koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait sampai ke tingkat kabupaten.

“Jadi mungkin yang bisa jadi perhatian itu bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu harus memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat pusat dan daerah,” tutur dia.

Dalam penelitian, Perkumpulan Prakarsa mewawancarai 97 responden yang terdiri dari 60 perempuan dan 37 laki-laki. “Dengan rincian, 28 pemerintah daerah, 16 perwakilan CSO dan 53 masyarakat,” kata dia.

Sedangkan data sekunder yang digunakan dokumen APBD 2018, dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan data dari Badan Pusat Statistik.

Penelitian menemukan pemahaman pemerintah kabupaten tentang PPRG ternyata masih minim. Hal itu terjadi karena kurangnya program penguatan kapasitas, selain itu terjadi mutasi atau pergantian penanggungjawab PPRG.

“Jadi, penyusunan GAP dan GBS ini teknikal sekali sebenarnya dan itu memang butuh pendampingan yang berkelanjutan. Tidak hanya sosialisasi lagi, tapi emang harus didampingi, apalagi kapasitas setiap aparat pemerintah itu berbeda-beda di setiap provinsi,” kata Herawati.

Penelitian juga mengidentifikasi masalah pemberdayaan perempuan ternyata tidak masuk dalam skala prioritas, sehingga dana untuk dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih sangat minim.

“Padahal, dia (P3A) adalah orang yang seharusnya memberikan bantuan teknis untuk dinas-dinas yang lain, tapi itu tidak terjadi,” kata Herawati.

Kemudian, ada missing link terkait tugas dan tanggung jawab implementasi PPRG antara kementerian terkait, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota.

“Dan tidak tersedianya data pilah yang terbaru dan sifatnya kontinyu,” kata Herawati.

Temuan lainnya dalam penelitian itu, civil society organization ternyata memegang peranan penting dalam peningkatan kapasitas dan peningkatan keterlibatan perempuan dalam ruang publik.

“Jadi, walaupun selama ini CSO pekerjaannya sembunyi dan tidak rekognisi, tapi mereka ada di sana dan sebenarnya mereka yang membantu perempuan-perempuan di sana untuk bisa lebih, termasuk unpaid care work, bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan suami dengan keluarga,” kata dia.

Berkat kontribusi CSO ditemukan pergeseran yang positif dalam hal pembagian peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan di lingkup keluarga dan masyarakat.

“Jadi jika dulu ada beberapa orang saya temui sangat susah untuk keluar rumah untuk mengikuti pelatihan atau mengikuti pelatihan dengan CSO. Sekarang malah mereka sudah merasakan manfaatnya. Misal, ketika istri mereka pergi, mereka (suami) mengurus anaknya dan bahkan ada yang sampai memasak untuk istrinya. Jadi ada pergeseran, dan itu karena apa? Karena ada CSO di sana yang mendampingi terus menerus,” katanya.

Selain itu, perempuan juga menjadi aktif berpartisipasi di ranah publik setelah mengikuti sekolah perempuan dan pelatihan yang dilakukan oleh beberapa CSO.

“Perempuan itu sudah ada mulai ada di forum-forum, seperti musrenbang, kemudian ada yang sudah jadi kepala desa. Dan sebenarnya ini kerja yang tidak singkat untuk mendapatkan ini, butuh waktu bertahun-tahun,” katanya.

Di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ditemukan paralegal. Paralegal adalah orang-orang yang membantu kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Anggotanya ketua adat, tokoh masyarakat, perempuan, dan istri kepala desa.

“Saya kira apa ya, CSO itu menjadi garda depan dalam penguatan kapsitas perempuan. Karena ketika CSO kuat, maka itu akan merembet sampai ke perempuan, pemerintah dan pelaku politik praktis,” kata Herawati.

Dengan adanya peran perempuan dalam pembangunan membuat eksistensi kelompok-kelompok perempuan di beberapa wilayah jadi ikut berpartisipasi.

“Jadi bisa juga untuk belajar apa itu gender, apa hak saya, kewajiban saya apa, laki-laki di rumah haknya apa, kewajiban apa, itu semua dibedah, sehingga mereka udah bisa masuk ke forum-forum,” kata Herawati.

Musrenbang perempuan di forum juga dapat mengakomodir usulan-usulan yang tidak hadir dalam musrenbang regular, seperti isu-isu terkait kebutuhan perempuan yang seringkali tidak mendapatkan prioritas, seperti penyediaan air bersih, penguatan kapasitas, dan fasilitas kelompok usaha.

“Yang dibutukan di daerah itu hanya hal-hal kecil yang bisa meringakan beban mereka. Saya mengutip kata-kata salah satu ibu-ibu mengatakan bahwa ‘Kalau laki-laki hanya memikirkan kebutuhan air di sawah, kami perempuan juga butuh air bersih di rumah kam, karena kami yang selama ini membutuhkan air bersih untuk mencuci, memasak, dan memandikan anak,’” katanya.

Atas berbagai temuan selama penelitian berlangsung, Perkumpulan Prakarsa memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah.

Pertama, diperlukannya upaya yang lebih serius dalam pengarusutamaan PPRG melalui program penguatan kapasitas pemerintah yang lebih masif, seperti pelatihan dan pendampingan langsung. Sehingga pengetahuan mengenai Anggaran Responsif Gender dapat terinternalisasi secara merata di kalangan aparat pemerintah.

“Jadi, penguatan kapasitas pemerintah bukan hanya sekedar UU. Tapi harus ada pendampingan teknis yang terus menerus, karena ini sangat penting,” kata Herawati.

Kedua, perlu pembentukan tim penyusunan ARG di setiap kantor dinas untuk memastikan perencanaan berbasis gender.

Ketiga, mendorong pemerintah desa untuk melibatkan lebih banyak perempuan dalam proses penyusunan rencana pembangunan, dengan cara mengadakan musrenbang perempuan di masing-masing desa.

“Keempat, pemerintah daerah perlu mereplikasi praktik baik musrenbang perempuan yang ada di Lombok Timur dengan cara berkolaborasi dengan CSO dan memberikan dukungan pembiayaan,” ujar dia.

Kelima, perlu grand design dan pengumpulan data terpilah yang sifatnya elastis, untuk bisa mendeteksi perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan, serta status sosial ekonomi dalam masyarakat.

“Dan keenam, pemerintah daerah harus meningkatkan porsi anggaran untuk DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) sebagai dinas yang bertanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak, serta memfasilitasi kesetaraan gender, termasuk dalam hal implementasi anggaran yang responsif gender di tingkat kabupaten,” kata Herawati. []

Baca juga:

Tulisan 1: Ketimpangan Ekonomi: Kekayaan 2.153 Orang Kaya Setara Harta Gabungan 4,6 Miliar Penduduk Miskin Seluruh Dunia

Tulisan 3: Dampak Kerja Perawatan Hanya Dibebankan Perempuan

Tulisan 4: Pemerintah Jangan Cuma Pikirkan Pertumbuhan Modal

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Target SDGs

Pemerintah Jangan Cuma Pikirkan Pertumbuhan Modal

Image

News

Target SDGs

Dampak Kerja Perawatan Hanya Dibebankan Perempuan

Image

News

Target SDGs

Ketimpangan Ekonomi: Kekayaan 2.153 Orang Kaya Setara Harta Gabungan 4,6 Miliar Penduduk Miskin Seluruh Dunia

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Dari India hingga Mesir, Ini 5 Negara Paling Rasis di Dunia

Negara mana saja?

Image
News

Akun Twitter @lbp_real Bukan Miliknya, Luhut: Saya Hanya Memiliki Instagram dan Facebook, Itu Saja, Terimakasih

Kemenko Kemaritiman dan Investasi juga sudah memastikan Luhut tidak punya akun Twitter.

Image
News

Tanggapan Kemenag Soal Rumor Dana Haji Dipakai untuk Penguatan Rupiah

Pemerintah harus jelaskan seterang-terangnya soal rumor tersebut.

Image
News

Begini Peran Miftahul Ulum, Operator Lapangan Suap dan Gratifikasi Imam Nahrawi

Miftahul Ulum bersama-sama dengan Imam Nahrawi dinilai terbukti menerima uang seluruhnya berjumlah Rp11,5 miliar.

Image
News

Ungkap 6,9 Ton Narkotika, Kapolri: Kami Komitmen Sesuai Perintah Presiden Wujudkan Indonesia Bebas Narkoba

Polri tak akan pernah mengendurkan langkah-langkah pencegahan dalam rangka memberantas dan memerangi narkoba.

Image
News

Eks Aspri Imam Nahrawi Dituntut 9 Tahun Penjara

Dinilai terbukti menjadi operator lapangan aktif penerimaan suap senilai Rp11,5 miliar dan gratifikasi sebesar Rp8,648 miliar.

Image
News

Profesor Wiku: Kita Harus Pastikan Protokol Empat Sehat Lima Sempurna Era COVID-19

Ia menambahkan bahwa kriteria itu adalah epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan.

Image
News

Ketua KPU Blak-blakan Soal Pertemuannya dengan Harun Masiku

"15—20 menit sebetulnya banyak ngalor-ngidul-nya."

Image
News

Teror Diskusi Mahasiswa UGM, Masihkah Kampus Memiliki Kebebasan Akademik?

Permasalahan tersebut mendapat respon dari Forum Kajian Penulisan Hukum FH UII lewat diskusi.

Image
News
Wabah Corona

Kampung Siaga Jateng Siap Putus Mata Rantai Penyebaran Covid-19

Ada di 35 Polres.

terpopuler

  1. Protes George Floyd: Pengamat Indonesia Sebut Donald Trump Bakal Kalah Besar di Pemilu 2020

  2. Pasca Operasi Bayi Tabung, Zaskia Sungkar Keluhkan Perut Kadang Sakit

  3. Bens Leo Soroti Ada 'Tepuk Tangan' Kekeyi di Lagu Keke Bukan Boneka

  4. Kekeyi Diduga Menjurus Pelanggaran Hak Cipta, Bens Leo Minta Pencipta Hingga Label Rekaman Turun Tangan

  5. Kisah Pemuda Singapura yang Positif COVID-19, Diisolasi 68 Hari dan Jalani Tes Swab 22 Kali

  6. Gempa di Aceh Pagi Tadi Rusak Bangunan

  7. PDIP: Pemakzulan Presiden Cukup Sulit, Rasanya Seperti Mimpi di Siang Bolong

  8. Bukti Jogja Kota Pelajar, 8 Universitas Masuk 50 Besar, UGM Terbaik!

  9. Airlangga Pastikan Pemerintah Tak Cabut PSBB dan Segera Terapkan New Normal

  10. PKS Ingatkan Pemerintah Hati-hati Gunakan Dana Jemaah Haji

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Dewi Kartika

Inspirasi dan Legacy Prof Sediono Tjondronegoro untuk Petani

Image
Achmad Fachrudin

Jebakan Kampanye Virtual di Pilkada 2020

Image
Imam Shamsi Ali

Rasisme Itu Dosa Asal Amerika

Image
Muhammad Adlan Nawawi

Pendidikan di Era New Normal

Wawancara

Image
News

Interview Siti Fadilah, dari Keadaannya di Penjara yang Mengharukan, Blak-blakan Covid-19 sampai Fitnah yang Menyerangnya

Image
News

Interview Rizal Ramli: Indonesia Diberi Berkah Luar Biasa oleh Tuhan, Cuma Kita Harus Punya Visi Mau Ngapain ke Depan

Image
News

Interview Leony Si Driver Ojol Lulus Cum Laude Sampai Raih Beasiswa Ilmu Hukum

Sosok

Image
News

Bikin Bangga, Mantan Stafsus Presiden Jokowi Terpilih Menjadi Alumni Terbaik Harvard University

Image
News

Kisah Raeni, Anak Tukang Becak yang Kini Sukses dari Unnes hingga Raih Beasiswa S3 di Inggris

Image
News

Ngopi di Teras hingga Main Bareng Cucu, 6 Potret Santai Bamsoet saat di Rumah