Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Ketimpangan Ekonomi: Kekayaan 2.153 Orang Kaya Setara Harta Gabungan 4,6 Miliar Penduduk Miskin Seluruh Dunia

Maidian Reviani

Target SDGs

Ketimpangan Ekonomi: Kekayaan 2.153 Orang Kaya Setara Harta Gabungan 4,6 Miliar Penduduk Miskin Seluruh Dunia

Suasana gedung bertingkat pada malam hari di Jakarta, Sabtu (4/1/2020). Pemerintah menargetkan Indonesia akan menjadi negara dengan penghasilan tinggi (high income) pada 2045. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam ringkasan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,4 persen (target rendah) hingga 6,0 persen (target tinggi). | AKURAT.CO/Endra Prakoso

AKURAT.CO, Pada 21-24 Januari 2020 berlangsung kegiatan tahunan World Economic Forum di Davos, Swiss.

Forum ini merupakan ajang pertemuan kepala pemerintahan, pimpinan perusahaan serta tokoh sosial-budaya untuk mendiskusikan masalah perekonomian, salah satunya mengenai ketimpangan sosial-ekonomi di dunia.

Ironisnya, disaat yang sama ketimpangan berada pada tingkat ekstrem dimana kekayaan terkonsentrasi pada satu persen orang di dunia yang jumlah kekayaannya dua kali lipat dari 6,9 milliar orang lainnya (Oxfam International, 2020).

baca juga:

Laporan edisi kali ini mengangkat isu itu dengan dikaitkan pada kondisi yang terjadi di Indonesia. Bagaimana kondisi global berpengaruh ke ketimpangan sosio - ekonomi dan gender di negeri ini? Apa saja persoalan-persoalan yang terjadi dan bagaimana solusinya? Selamat membaca!

***

* Dari 7,9 miliar penduduk, kekayaan 2.153 paling kaya sejagat setara dengan kekayaan gabungan yang dimiliki 4,6 miliar penduduk miskin di dunia.
* Sebanyak satu persen orang tajir di dunia memiliki kekayaan dua kali lipat dari 6,9 miliar orang.
* Yang sangat penting lagi untuk dilakukan pemerintah membuat payung hukum yang memberikan perlidungan kepada perempuan dan anak dari kekerasan seksual.

***

Pada 25 September 2015 berlangsung sebuah pertemuan di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat.

Konferensi bertema Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan diikuti 193 kepala negara, termasuk Jusuf Kalla ketika masih menjabat wakil presiden Indonesia.

Rapat pemimpin sejagat itu menyepakati Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) sebagai kesepakatan pembangunan global.

SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 sampai 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs.

Lain dari pendahulunya, Millenium Development Goals, SDGs dirancang dengan melibatkan semua aktor pembangunan, baik itu pemerintah, civil society organization, sektor swasta, akademisi, dan sebagainya.

Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap tujuan dan target SDGs.

Prinsip SDGs tidak meninggalkan satu orangpun (leave no one behind).

Dengan prinsip itu setidaknya SDGs harus bisa menjawab dua hal. Pertama, keadilan prosedural yaitu sejauhmana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan.

Kedua, keadilan subtansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.

Bagaimana perkembangan SDGs lima tahun kemudian di Indonesia? Setelah lima tahun data menunjukkan masih adanya ketimpangan.

“Nah, kalau kita melihat perjalanan SDGs sendiri (di Indonesia) mulai dari tahun pertama di September 2015, kita mulai menginternalisasi tentang SDGs, sebenarnya makhluk apakah SDGs ini,” kata Program Officer Pengurangan Ketimpangan di International NGO Forum on Indonesian Development Megawati ketika ditemui di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta Pusat.

Program Officer Pengurangan Ketimpangan INFID Megawati. AKURAT.CO/Maidian Reviani

Pada tahun kedua setelah agenda tujuan SDGs disepakati di New York, pemerintah Indonesia mulai konsentrasi pembentukan regulasi yang kemudian tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Di tahun yang sama, 2017, untuk pertamakalinya, Indonesia melakukan voluntary report terhadap SDGs.

Menyusul 2018, pemerintah mulai menginstitusional regulasi framework melalui penyusunan aksi nasional dan rencana aksi daerah.

“Kemudian, untuk tahun 2020, ini adalah tahun kelima SDGs berlangsung dan ini sangat penting kita melihat kembali indikator-indikator yang sudah disusun oleh pemerintah apakah sudah mencapai target yang disusun,” kata dia.

Sebelum menjelaskan kesenjangan yang terjadi di Indonesia, Megawati menyampaikan ketimpangan yang masih terjadi di dunia setelah lima tahun kesepakatan agenda SDGs.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Oxfam berjudul Time To Care Unpaid and Underpaid Care Work an Inequality Crisis, pada 2019, jumlah penduduk di seluruh dunia sekitar 7,9 miliar orang.

Dari 7,9 miliar penduduk, kekayaan yang dimiliki 2.153 orang setara dengan kekayaan gabungan 4,6 miliar penduduk miskin di dunia.

“Bisa dibayangkan kan? Kemudian, gabungan kekayaan 22 pria terkaya juga lebih besar daripada kekayaan semua wanita di Afrika,” kata Megawati.

Laporan Oxfam juga menyebutkan sebanyak satu persen orang tajir di dunia memiliki kekayaan dua kali lipat dari 6,9 miliar orang.

“Di satu sisi, PBB juga menyatakan bahwa setengah miliar orang di dunia ini menganggur atau setengah menganggur. Dan, paradoks yang terjadi adalah ketika orang sudah bekerja dan melebihi jam kerja yang sudah ada, tapi tetap saja miskin. Sebenarnya ada apakah ini?” ujar dia.

Bagaimana dengan ketimpangan di Indonesia?

Menurut data Berita Resmi Statistik Nomor 08/01/Th XXIII pada 15 Januari 2020, ketimpangan di Indonesia sepanjang September 2016 sampai 2019 cenderung menurun dari 0,394 menjadi 0,380. “Tapi tidak signifikan,” kata Megawati.

Penurunan ketimpangan selaras dengan kontribusi penduduk dengan pengeluaran 20 persen ke atas yang mengalami penurunan dari 45,57 persen menjadi 45,36 persen.

Begitu juga dengan pengeluaran penduduk 40 persen menengah, dari 36,96 persen menjadi 36,93 persen.

Tetapi tidak diikuti dengan penduduk pengeluaran 40 persen terbawah yang justru mengalami kenaikan dari 17,47 persen menjadi 17,71 persen.

“Jika berdasarkan roadmap pencapaian SDGs yang dibuat pemerintah dan ditargetkan di 2019 yang lalu. Koefisien gini yang ditargetkan oleh pemerintah itu bekisar di 3,85. Artinya? Tahun 2019 kemarin, koefisien gini itu tercapai. Jadinya, ketimpangan di Indonesia itu sudah mengalami pengurangan,” kata Megawati.

Masih berdasarkan Berita Resmi Statistik Nomor 08/01/Th XXIII pada 15 Januari 2020, data kemiskinan di negeri ini juga terjadi penurunan.

Pada 2015, angka kemiskinan berkisar pada 11,22 persen, kemudian menjadi 9,22 persen pada 2019, dengan jumlah orang sekitar 24,79 juta.

“Jika dikaitkan dengan mulainya SDGs tahun 2015 maka menjelang lima tahun SDGs angka kemiskinan mengalami penurunan dari 11,22 persen. Jika dikaitkan dengan pencapain SDGs di roadmap, pemerintah menargetkan 9,64 persen. Ini juga berarti bahwa kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan,” kata Megawati.

Bagaimana kondisi ketenagakerjaan di Indonesia? Sejak Februari 2016 hingga Februari 2019, menurut data yang disampaikan Megawati, angka pengangguran cenderung mengalami penurunan dari 5,50 persen menjadi 5,01 persen.

Demo Buruh. AKURAT.CO/Handaru M Putra

Tingkat pengangguran terbuka itu didominasi oleh lulusan sekolah menengah kejuruan (11,24 persen). Kemudian, sekolah menengah atas (7,95 persen), diploma (6,02 persen), universitas (5,89 persen), sekolah menegah pertama (4,80 persen) dan sekolah dasar (2,79 persen).

“Kalau kita mengaitkan dengan target pencapaiannya sendiri. Pemerintah itu menargetkan angka pengangguran di 5,4 persen. Ini artinya target pemerintah juga tercapai,” ujar Megawati.

Tetapi kalau kondisi ketenagakerjaan dihubungkan dengan perspektif gender terlihat adanya ketimpangan.

Hal itu tergambar dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2018. Kondisi partisipasi dan angkatan kerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Perempuan hanya 51,88 persen, sedangkan laki-laki 82,69 persen.

Begitu juga dengan upah pekerja antara perempuan dan laki-laki terjadi kesenjangan. Upah yang diterima perempuan hanya Rp2,4 juta, sementara laki-laki Rp3,6 juta

“Ini sangat timpang sekali,” kata Megawati.

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2018 juga menggambarkan kepala rumah tangga perempuan lebih sedikit memperoleh akses kredit, jumlahnya 1,48 persen. Berbeda dengan laki-laki yang akses ke kredit mencapai 3,38 persen.

“Dan sebagian besar perempuan bekerja di sektor informal, jumlahnya 35,05 persen. Sedangkan laki-laki 64,95 persen,” tutur dia.

Laporan The Global Gender Gap Index 2020 menempatkan Indonesia pada peringkat 85 dari 153 negara dengan skor 0.70.

Peringkat tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang berada di angka 82. Tetapi jika dibandingkan peringkat pada 2015 yang berada di posisi 92 menunjukkan terjadi perbaikan secara signifikan.

“Artinya? Sebenarnya terjadi perbaikan. Karena di tahun 2015, Indonesia itu berada di peringkat ke-92. Jadi, walaupun tahun kemarin dengan tahun ini tidak bergerak (signifikan), tapi sepanjang lima tahun ini terjadi perbaikan.”

Menurut catatan lembaga The Indonesia Institute sebagaimana yang disampaikan dalam situs resmi mereka, peringkat tersebut (2019) masih tertinggal jauh dari negara-negara tetangga, seperti Filipina pada urutan 16, Laos pada urutan 43, Singapura pada urutan 54 dan Thailand pada urutan 75. Sebagai catatan, Filipina secara konsisten menekan ketimpangan gender dengan mengoptimalkan kepemimpinan ekonomi dan politik, bagi perempuan dan laki-laki.

Di sisi lain, peringkat Indonesia berada di atas Vietnam yang duduk pada urutan 87, Brunei Darussalam pada urutan 95, Malaysia pada urutan 104, Myanmar pada urutan 114, dan Timor Leste pada urutan 117.

Untuk urusan indeks ketimpangan gender ini, menurut The Indonesian Institute, skor Indonesia pun masih berada di atas Korea Selatan yang bertengger pada angka 108 dan Jepang yang berada pada angka 121. Catatan menarik The Indonesian Institute pada konteks Jepang; negara tersebut masih perlu menyelesaikan pekerjaan rumah besar dalam hal pintu masuk representasi politik perempuan.

Representasi politik perempuan di parlemen, menurut Megawati, ikut berkontribusi pada performa dalam menekan ketimpangan gender di Indonesia.

Untuk mengatasi jarak ketimpangan gender agar tak semakin jauh, menurut Megawati, pemerintah harus meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial dan perluasan penerima manfaat.

“Selama ini memang sudah ada, tapi sekarang bagaimana menjadikan itu lebih efektif dan memperluas jaringan penerima manfaatnya,” ujar dia.

Demo Buruh. AKURAT.CO/Handaru M Putra

Pemerintah juga mesti memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi berkualitas, untuk akses kerja layak anak muda dan perempuan.

Ketiga, pemerintah memudahkan askes kredit kepada kepala keluarga rumah tangga perempuan.

“Ini sangat penting karena perempuan itu dia lebih hebat kalau untuk mengelola keuangan, karena dipercaya, dia mampu melakukan itu,” katanya.

Keempat, perusahaan besar dan menengah harus memberlakukan kebijakan pro perempuan di seluruh mata rantai produksinya.

“Karena ini keterlibatan perusahaan sangat penting ya dalam pencapaian SDGs,” katanya.

Yang sangat penting lagi untuk dilakukan pemerintah yakni, membuat payung hukum yang memberikan perlidungan kepada perempuan dan anak dari kekerasan seksual.

“Karena kalau kondisi kita masih banyak terjadi kekerasan seksual, maka untuk meningkatkan dan mengurangi ketimpangan juga akan semakin berat,” ujar dia.

Pemerintah juga harus memastikan ketentuan batas minimal usia perkawinan perempuan, yakni 19 tahun, dipatuhi.

“Ketentuan ini baru saja di undang-undangkan tahun lalu. Karena Indonesia menempati posisi ketujuh di dunia untuk jumlah perkawinan anak terbesar,” kata dia. []

Baca juga:

Tulisan 2: Atasi Ketimpangan, Pemerintah Harus Serius Susun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Tulisan 3: Dampak Kerja Perawatan Hanya Dibebankan Perempuan

Tulisan 4: Pemerintah Jangan Cuma Pikirkan Pertumbuhan Modal

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Target SDGs

Pemerintah Jangan Cuma Pikirkan Pertumbuhan Modal

Image

News

Target SDGs

Dampak Kerja Perawatan Hanya Dibebankan Perempuan

Image

News

Target SDGs

Atasi Ketimpangan, Pemerintah Harus Serius Susun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Pakai Ventilator 15 Tahun, Pangeran Saudi Tunjukkan Tanda Kehidupan

Pangeran Al-Waleed bin Khalid Al-Saud menggerakkan jari tangannya

Image
News

Usai Diberi Tips oleh Risma, Wagub Ariza: Banjir Adalah Masalah Kita Bersama

Banjir tidak dapat diatasi sepihak, butuh kerja sama yang baik dari pemerintah provinsi, perlu dukungan pemerintah pusat, dari pihak swasta.

Image
News

Lima Tips dari Risma untuk Anies Baswedan Atasi Banjir Jakarta

Cara jitu menangani banjir ini disampaikan Risma saat Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta melakukan kunjungan ke Surabaya.

Image
News

Pemkot Yogyakarta Perbarui Pakta Integritas untuk ASN

Perbaruan pakta integritas bertujuan untuk meningkatkan kualitas pencegahan dan pemberantasan korupsi

Image
News
MPR RI

Perpustakaan MPR RI Jalin Kerjasama Pertukaran Informasi dengan Universitas Kuningan

Siti Fauziah menuturkan MPR berencana terus menjalin kerja sama dengan perpustakaan di berbagai kampus di Indonesia.

Image
News
Lawan COVID-19

Tuai Hasil Positif, Vaksin Corona Universitas Oxford Sukses Bangkitkan Kekebalan Tubuh

Vaksin secara efektif memberikan instruksi genetik yang memberi tahu tubuh untuk membuat protein paku SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19.

Image
News

Ketika Anak-anak Ingin Balik ke Sekolah

Pembelajaran secara virtual tidak semuanya berlangsung mulus.

Image
News

Ini Dia, 3 Tips Menghindari Kejahatan Saat Bersepeda

Dengan demikian maka bersepeda akan lebih aman dan lebih menyehatkan

Image
News

Ada Penghapusan Pasal di UU Cipta Kerja, Anggota Baleg F-PKS: Perlu Perbaikan!

Mulyanto menilai, hal tersebut dapat terjadi karena RUU dibahas secara formil dan terburu-buru.

Image
News

Pemkot Jakbar Fokus Tangani Banjir di Tujuh Lokasi ini

Kecamatan juga diberikan kewenangan terkait dalam penanganan potensi genangan-genangan yang terjadi di wilayah masing masing.

terpopuler

  1. Dinikahi Sule 15 November, Nathalie Holscher: Aku Beruntung

  2. Dulu Hanya Dibayar Rp5 Juta, Kini Iko Uwais Bisa Dapat Rp14 Miliar dalam Satu Main Film

  3. Gronya Somerville Foto di Kamar Mandi, Netizen Indonesia: Fokus Kaca

  4. Baca 3 Ayat Al-Qur'an ini Ketika Memiliki Anak Bandel dan Susah Diatur

  5. Keputusan Honda Pindahkan Alex Marquez ke LCR Mulai Dipertanyakan

  6. Pergantian Nama Stadion Lukas Enembe Dipersoalkan karena Hak Ulayat

  7. Ria Ricis Alami Insiden Memalukan, Jilbabnya Ditarik Orang dari Belakang

  8. Hoki Banget! 5 Shio Ini Bakal Naik Jabatan dan Gaji

  9. Lucu Abis, 7 Potret Adu Gaya Kamar Anak Irish Bella dan Citra Kirana

  10. Praktisi Hukum Nilai Tuntutan Penjara Seumur Hidup Atas Benny Tjokro Sudah Proporsional

tokopedia

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Membatalkan Kompetisi Liga 1

Image
Azhar Ilyas

Albert RRQ, ‘Baby Alien’ yang Bersinar di MPL ID Season 6

Image
UJANG KOMARUDIN

Mengawal Omnibus Law

Image
ABDUL MUKTI RO'UF

Tiga Nalar Pendidikan Islam

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
Ekonomi

Kekayaan 5 Biliuner China ini Terus Melesat Meski Pandemi, Ada yang Capai Rp700 Triliun!

Image
Ekonomi

Dirut Pertamina Nicke Widyawati Masuk Jajaran Wanita Paling Berpengaruh di Dunia

Image
News

5 Fakta Menarik Rocky Gerung, Pernah Jadi Dosen Pembimbing Skripsi Dian Sastro