image jamkrindo umkm
Login / Sign Up

Jokowi Minta Dukungan MK Terkait Omnibus Law

Kosim Rahman

Image

Presiden Joko Widodo foto bersama dengan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usai melaksanakan sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Dalam laporanya Mahkamah Konstitusi telah menerima sebanyak 3.005 perkara sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019. Perkara terkait Pengujian Undang-Undang (PUU) mendominasi dengan jumlah sebanyak 1.317 perkara. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Presiden Joko Widodo meminta dukungan Mahkamah Konstitusi terkait pengajuan "Omnibus Law" Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan.

"Pada kesempatan ini saya mengharapkan dukungan berbagai pihak untuk bersama-sama dengan pemerintah berada dalam satu visi besar untuk menciptakan hukum yang fleksibel, sederhana, kompetitif dan responsif demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi kita," kata Presiden Joko Widodo di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut dalam acara "Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019" yang dihadiri Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Wakil Ketua MK Aswanto, para hakim MK Enny Nurbaningsih, Manahan MP Sitompul, Wahiddudin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P Foekh, Saldi Isra, Suhartono; Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali serta para pejabat terkait lainnya.

baca juga:

"Pemerintah bersama DPR berupaya mengembangkan sistem hukum yang kondusif, dengan mensinkronkan UU melalui satu undang-undang saja, satu 'Omnibus Law'. Berbagai ketentuan dalam puluhan undang-undang akan dipangkas, disederhanakan, dan diseleraskan dalam 'Omnibus Law' Cipta Lapangan Kerja dan 'Omnibus Law' Perpajakan yang sedang disiapkan dan akan diberikan ke DPR," tambah Presiden.

Istilah "Omnibus Law" pertama diperkenalkan Presiden Joko Widodo dalam pidato perdana setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019. Istilah "Omnibus Law" berasal dari "omnibus bill" yaitu UU yang mencakup berbagai isu atau topik.

Presiden Jokowi dalam rapat terbatas 15 Januari 2020 lalu menargetkan agar pembahasan "Omnibus Law" di DPR dapat dilakukan hanya dalam 100 hari kerja.

"Omnibus Law memang belum populer digunakan di sini, tapi sudah banyak diterapkan di Amerika Serikat, Filipina, ini adalah strategi reformasi regulasi, harapannya hukum kita lebih sederhana, fleksibel, responsif dalam menghadapi perubahan yang terjadi," jelas Presiden.

"Omnibus Law" tersebut direncanakan akan merevisi 1.244 pasal dari 79 undang-undang.
"Omnibus Law" tersebut sudah dibahas dengan 31 kementerian dan lembaga, sudah menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan seperti tujuh konfederasi buruh dan 28 serikat buruh lain.

Ada 11 klaster yang akan diatur dalam Omnibus Law tersebut yaitu klaster penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah serta kawasan ekonomi dan kawasan industri.

Untuk memuluskan pembahasan "Omnibus Law", pemerintah membentuk Satuan Tugas (satgas) "Omnibus Law" yang beranggotakan 127 orang yang terdiri atas perwakilan dari kementerian atau lembaga terkait, pengusaha, akademisi, kepala daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Pada Selasa (14/1), Presiden Jokowi sudah bertemu dengan para ketua umum partai koalisi untuk membahas "Omnibus Law" dan perpindahan ibu kota negara di Istana Negara. Dalam acara itu, hadir antara lain Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.[]

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

DPR Janji Libatkan Komunitas Ojol Bahas RUU Omnibus Law

Image

Ekonomi

Jokowi Bahas Rencana Pemindahan Ibu Kota bersama Tony Blair dan Masayoshi Son

Image

News

Masih Tergolong Baru, DPR Akan Kaji RUU Omnibus Law Secara Mendalam

Image

News

Said Didu: Harusnya Presiden Protes ke Pemerintah Arab Saudi karena Masukkan Indonesia Negara Terjangkit Corona

Image

Ekonomi

Omnibus Law: Tsunami Bagi Pengusaha Pelayaran Nasional

Image

News

Perludem Minta Pemilu Serentak Nasional dan Daerah Dipisah

Image

Iptek

Dorong Ekonomi Berbasis Iptek di Ibu Kota Baru, Jokowi: Pindah dari Analog ke Sepenuhnya Digital

Image

Iptek

Presiden Jokowi Mengaku Banyak Ditawari Obat Penggemuk Badan di Instagram

Image

News

PPP Hormati MK Putuskan Pilpres dan Pileg Digelar Serentak

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Kerusuhan di India, Sohibul: Kami Berharap Umat Islam di Sana Dihormati Secara Layak

"Bagaimana pihak India bisa mengatasi dan menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-sebaiknya," ujar Sohibul.

Image
News

Wali Kota Baubau: Jangan Ikut-ikutan Kalau Tidak Tahu Permasalahan, Jangan Terpancing Isu-isu yang Disebarkan Orang Tak Bertanggungjawab

Pascainsiden yang memprihatinkan tersebut, kata Tamrin, akan diselenggarakan silaturahim antara Forkopimda.

Image
News

Dampak Wabah Virus Corona di Indonesia

“Dua sub sektor ini yang akan berdampak langsung secara signifikan,” kata Agus.

Image
News

FPI, PA 212, dan GNPFU Ajak Warga Muslim Demo Kedutaan Besar India di Jakarta pada 6 Maret 2020

Menteri Agama Fachrul Razi Batubara juga mengecam keras perlakuan pemerintah India terhadap umat Islam.

Image
News

Simpan Zat Radio Aktif Ilegal, Pegawai Batan Terancam Pidana

Meski masih menjadi saksi, lanjut Asep, tidak menutup kemungkinan SM menjadi tersangka karena menyimpan zat radioaktif ilegal

Image
News

Belajar dari Sikap Orang-orang Cina Hadapi Corona, Rustam: Andaikan Kita Punya Tekad Seperti Ini, Bukannya Saling Membully

"Andaikan bangsa Indonesia bersikap seperti ini," kata Rustam.

Image
News

Anies Didukung 212, Pengamat Politik: Semakin Besar Kemungkinan Anies Kehilangan Dukungan Kaum Nasionalis, Islam Moderat, dan Minoritas

Untuk mencapai sukses di tingkat politik nasional -- pemilu -- Anies Baswedan membutuhkan basis dukungan politik yang luas.

Image
News

Mendagri Minta Pemda Sediakan Mesin ADM untuk Cegah Pungli

untuk memotong atau memberikan kontribusi dalam mencegah korupsi, maka mengadakan ini (mesin ADM)

Image
News

Jelang Berakhirnya Dukungan Indonesia Paska Kebakaran Hutan dan Lahan Australia

Wilayah-wilayah yang menjadi target tersebut telah disepakati oleh pemerintah lokal bersama tim gabungan TNI dan ADF.

Image
News

Kejagung Incar Tambang Emas dan Penangkaran Arwana Milik Heru Hidayat

Perusahaan itu menjadi incaran Kejagung dalam rangka mengembalikan kerugian negara akibat kasus Jiwasraya.

terpopuler

  1. Pakistan Diserang Hama Belalang, China Kirim Bantuan 100 Ribu Ekor Pasukan Bebek

  2. Harta Tak Habis hingga Jaminan Surga, Ini 5 Keutamaan Orang Dermawan Menurut Islam

  3. Sempat Tak Mendapat Restu hingga 21 Tahun Menikah, 5 Fakta Tak Terduga Asmara Kajol dan Ajay Devgan

  4. Sindir Fahira Idris: Kadang Gak Cuma Tugas Polisi, Tugas Satpol PP Juga Diambil Alih

  5. Penabrak Ibu Hamil di Palmerah Berikan Tali Asih kepada Keluarga Korban

  6. Tak Menunggu Lama, 5 Artis Ini Hamil Setelah Menikah, Tokcer Banget!

  7. Tidak Mau Tinggalkan Buah Hati, 7 Artis Ini Ajak Anak Ikut Umrah

  8. Ombudsman Bakal Periksa Gubernur DKI Terkait Dugaan Maladministrasi Revitalisasi Monas

  9. Sekda DKI Harap Warga Nikmati Banjir, Abdillah Toha: Apa Tidak Kacau Negeri Ini Kalau Banyak Pejabat Seperti Ini

  10. Presiden PKS: Umat Islam di India Harus Dihormati secara Layak

fokus

Hutan Kecil Terarium
Target SDGs
Catatan 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

kolom

Image
Ujang Komarudin

Banjir Jakarta: Menenggelamkan atau Menaikkan Popularitas Anies?

Image
Zainul A. Sukrin

Membaca Hambatan Anies di 2024

Image
Achsanul Qosasi

Memimpin Tanpa Menyalahkan

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Banjir Jakarta Menghanyutkan Elektabilitas Anies Baswedan?

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kepala Perpusnas: Budaya Baca Bangsa Indonesia Tidak Rendah

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakornas Perpusnas, Penguatan Budaya Literasi Wajib untuk SDM Indonesia Unggul

Sosok

Image
News

5 Fakta Penting Agus Maftuh Abegebriel, Dosen UIN Sunan Kalijaga yang Jadi Dubes RI untuk Arab Saudi

Image
News

6 Potret Danpaspampres Maruli Simanjuntak Bareng Putrinya, Kompak di Berbagai Kesempatan

Image
News

Santap Menu Angkringan hingga Nikmati Es Teh Plastikan, 10 Aksi Gibran Rakabuming Kulineran di Pinggir Jalan