image jamkrindo umkm
Login / Sign Up

Jokowi: Saya Mengharapkan Dukungan dari Berbagai Pihak

Siswanto

Image

Presiden Joko Widodo memberikan kata sambutan dalam sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Dalam laporanya Mahkamah Konstitusi telah menerima sebanyak 3.005 perkara sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019. Perkara terkait Pengujian Undang-Undang (PUU) mendominasi dengan jumlah sebanyak 1.317 perkara. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Bangsa Indonesia yang kini dihadapkan pada era disrupsi dan tantangan yang semakin kompleks membutuhkan cara kerja baru yang lebih cepat dan efisien. Satu di antaranya ialah mengenai sistem hukum yang harus lebih responsif terhadap tantangan dan selaras dengan perkembangan zaman.

Berangkat dari hal tersebut, Presiden Joko Widodo mengharapkan dukungan berbagai pihak untuk berada dalam satu visi besar yang sama dalam menciptakan hukum yang fleksibel, sederhana, namun tetap responsif demi kemajuan Indonesia.

"Saya mengharapkan dukungan dari berbagai pihak untuk bersama-sama pemerintah berada dalam satu visi yang sama. Visi besar dalam menciptakan hukum yang fleksibel, hukum yang sederhana, hukum yang kompetitif dan responsif demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi kita," ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Selasa, 28 Januari 2020.

baca juga:

Presiden mengatakan pemerintah saat ini tengah berupaya mengembangkan sistem hukum yang responsif dengan menyinkronkan berbagai undang-undang melalui satu undang-undang yang disebut dengan Omnibus Law. Dengan Omnibus Law tersebut berbagai ketentuan dalam undang-undang yang ada akan dipangkas, disederhanakan, dan diselaraskan.

"Omnibus Law perpajakan dan omnibus cipta lapangan kerja saat ini sedang kita siapkan dan segera akan kami sampaikan kepada DPR RI," kata Presiden.

Omnibus Law, Kepala Negara melanjutkan, memang belum populer di Indonesia. Namun, strategi serupa telah banyak diterapkan di berbagai negara seperti Amerika Serikat dan Filipina dengan menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum.

Strategi tersebut hendak digunakan dalam rangka mereformasi regulasi di Indonesia dengan harapan agar sistem hukum di Indonesia jauh lebih sederhana, fleksibel, responsif, dan cepat menghadapi era kompetisi.

Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, saat ini terdapat kurang lebih 8.451 peraturan pusat dan 15.985 peraturan daerah. Presiden sendiri menyebut bahwa saat ini negara kita mengalami hiperregulasi atau obesitas regulasi yang membuat negara kita terjerat oleh aturan kompleks yang dibuat sendiri.

"Oleh karena itu, mulai dari PP, Perpres, Permen, Perdirjen, sampai Perda harus kita sederhanakan sehingga kita memiliki kecepatan nantinya dalam setiap memutuskan dan bertindak atas respons perubahan-perubahan dunia yang begitu cepat," kata dia.

Untuk diketahui, acara Penyampaikan Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 yang dihadiri Presiden Joko Widodo ini dipimpin oleh Ketua MK, Anwar Usman, di mana MK selaku lembaga negara dan lembaga peradilan konstitusi menyampaikan kinerja MK selama tahun 2019, utamanya mengenai jumlah perkara yang teregistrasi, diperiksa, dan diputus, serta pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi lainnya []

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

RUU Ketahanan Keluarga Campuri Urusan Private, Rustam: Rumah Tangga Bukan Urusan Negara

Image

Ekonomi

Jokowi Berharap Investasi Rp708 Triliun yang Mandek Segera Masuk RI

Image

Ekonomi

Presiden Minta Sri Mulyani Berikan Dana Alokasi Khusus PTSP di Daerah

Image

News

Jokowi: Pagi Hari Ini Saya Resmikan Rehabilitasi dan Renovasi Total Sekolah MTS Negeri 3 Pekanbaru

Image

Ekonomi

Soal RUU Ciptaker, Jokowi: Pemerintah Membuka Seluas-luasnya Masukan dari Masyarakat

Image

News

Presiden: Semua Pihak Bisa Berikan Masukan Terkait Omnibus Law di DPR

Image

News

Kontroversi RUU Ketahanan Keluarga, Anggota PKS Ditanya Rustam: Apakah Sudah Penuhi Kewajiban Atur Rumah Tangga Sebaik-baiknya?

Image

News

DPR Minta Freeport Tingkatkan Kontribusi Bagi Sejahterakan Warga Papua

Image

Ekonomi

Tok! Jamkrindo Resmi Ganti Status Jadi Perseroan Terbatas

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Kepolisian Vietnam Tangkap 7 Orang Terkait Kasus Penemuan Mayat di Essex

Kepolisian Vietnam menangkap 7 orang yang terlibat dengan kematian 39 orang yang mayatnya ditemukan di Essex tahun lalu

Image
News

Polisi Kantongi Identitas Pembacok Pelajar SMK di Bekasi

"Bukan alumni, statusnya masih pelajar juga,"

Image
News

GAPERO: Kenaikan Cukai Berdampak Pabrikan Kecil Gulung Tikar

Berdasarkan data Ditjen Bea dan Cukai, jumlah pabrik rokok terus mengalami pengurangan sejak 2011.

Image
News
Pilkada 2020

Survei Indopol dan LSI, Pasangan Poros Baru Unggul di Pilkada Teluk Wondama

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling.

Image
News

Kepala BPIP Usul Ganti ‘Assalamualaikum’ dengan Salam Pancasila, Said Didu: Justru yang Memusuhi Agama Pak Yudian

Kata Katua BPIP bahwa musuh besar Pancasila adalah Agama

Image
News

Kebijakan Pemerintah Sulitkan Usaha, Pelaku IHT Minta Kepastian

Menurut Sulami, kenaikan tarif cukai yang terus berubah setiap tahun sejak masa kepemimpinan Jokowi kerap menimbulkan kebingungan bagi pelak

Image
News

Pensiunan PNS Ditangkap Gegera Tidak Bayar 9 Sapi yang Dibelinya di Depok

Pelaku belum memiliki uang sehingga belum bisa membayar sapi yang dibelinya.

Image
News

Kereta Sydney-Melbourne Keluar Jalur, Dua Orang Tewas

Penyelidikan sedang dilakukan untuk mengetahui penyebab kecelakaan itu

Image
News

Mulai Berkumpul, Peserta Aksi 212 Sesalkan Akses Menuju Istana Negara Diblokir

“Istana seharusnya bisa dikunjungi," kata orator di atas mobil komando.

Image
News

Bamsoet: Ormas Harus Dimaksimalkan untuk Ikut Berperang Melawan Narkoba

Ormas juga bisa dimaksimalkan menjadi tempat rehabilitasi oleh mereka yang sudah terlanjur terjerembab dalam penyalahgunaan narkoba.

terpopuler

  1. Bunga Citra Lestari Menangis Histeris Saat Tahu Ashraf Ternyata Donatur Tetap Yayasan Anak Yatim

  2. Jarang Tersorot, 10 Potret Kehangatan Kaka 'Slank' dan Keluarga

  3. Istri Menikah Lagi Setelah Suaminya Meninggal, Begini Pandangan Islam

  4. Ramai Kasus Pinjaman Online, Ini Chat Antara DC dan Pengutang Pinjol yang Viral

  5. Diguyur Hujan, Jakarta Banjir Lagi

  6. Fraksi PDIP Dilarang Jadi Ketua Panlih Wagub Pengganti Sandiaga Uno

  7. Taspen Beberkan Syarat Agar Pensiunan PNS Dapat Dana Rp1 Miliar

  8. 5 Potret Ini Bukti Timnas Rezim Shin Tae-yong Digenjot dengan Latihan Keras

  9. Jawab Kritikan Megawati Soal Formula E, Pemprov DKI: Kalau Mau Terkenal Jangan Tanggung-tanggung

  10. Yudian Sibuk Jadi Kepala BPIP, Ijazah Wisudawan UIN Sunan Kalijaga Jogja Telat

fokus

Hutan Kecil Terarium
Target SDGs
Catatan 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

kolom

Image
Ujang Komarudin

Agama dan Pancasila

Image
Achsanul Qosasi

Ujian Tak Mudah Bagi Pancasila

Image
Girindra Sandino

Tujuh Analisa dan Persoalan Urgen Pilkada 2020

Image
Abdul Aziz SR

Menanti Kebangkitan PPP

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Bintangi Get Married Series, Prilly Latuconsina Ragu Tak Bisa Seperti Nirina Zubir

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakerpus Perpusnas: Penguatan Indeks Literasi untuk SDM Indonesia Unggul

Image
Video

VIDEO Jejak Sepotong Roti Jakarta

Sosok

Image
News

Jadi Sorotan Karena Rangkap Jabatan Komut BRI, 6 Fakta Penting Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo

Image
News

Tampil Santai hingga Elegan, 10 Gaya Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo saat Bekerja

Image
News

6 Potret Sandiaga Uno Kondangan ke Pernikahan Cucu PM Malaysia Mahathir Mohamad