breaking news: Jadi Kawasan Zona Merah Lagi, Polda Lampung Imbau Masyarakat Untuk Tidak Liburan

Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Jaminan Kesehatan Nasional Harus Segera Dievaluasi, Sudah Tidak Bisa Ditawar Lagi

Maidian Reviani

Universal Health Coverage

Jaminan Kesehatan Nasional Harus Segera Dievaluasi, Sudah Tidak Bisa Ditawar Lagi

Para supir saat mengantre untuk melakukan pengecekan kesehatan di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Rabu (6/6). Dinas kesehatan dari Puskesmas Kecamatan Kalideres melakukan pengecekan kepada para supir bus yang akan membawa para penumpang yang mudik kekampung halaman. Para sopir harus melakukan tes kesehatan lainnya, yakni tes urine, pemeriksaan kadar gula darah, tekanan darah, tes respiratori untuk pemeriksaan alkohol, dan tes buta warna. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, * JKN yang sudah berumur enam tahun itu, menurut Maftuchan sudah waktunya dilakukan evaluasi secara besar-besaran.
* Dengan adanya evaluasi program diharapkan nanti ada perubahan paradigma pengutamaan administrasi ketimbang pelayanan kesehatan.
* Dewan Jaminan Sosial Nasional kini memiliki kesempatan untuk meningkatkan peran yang selama periode-periode pemerintahan sebelumnya sering diremehkan.

***

Sebuah mobil van kelas atas sudah hampir dua bulan lamanya parkir di tempat parkir Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan.

baca juga:

Di dalam mobil itu tinggal seorang pasien rumah sakit dan keluarganya. Mereka sengaja tinggal di kendaraan itu ketimbang bolak-balik Jawa Tengah dan RS Fatmawati selama proses pengobatan berlangsung.

“Kenapa pak nggak nyewa apartemen atau kontrakan kalau sedang berobat jalan di sini?” Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa AH Maftuchan yang melihat kejadian itu bertanya kepada mereka, hari itu.

“Biar lebih murah saya parkir di sini mas daripada nyewa apartemen atau kontrakan. Maksimal biaya parkir di RS sehari Rp20 ribu. Jadi kalau saya gunakan sehari untuk nyewa lebih murah,” kata pasien.

Pertanyaan Maftuchan selanjutnya mengenai apakah selama dua bulan itu sudah mendapatkan tindakan medis secara signifikan.

“Belum. Harus kembali lagi Februari pertengahan,” ujar pasien.

Walaupun pertengahan Februari masih lama, pasien tadi tetap memilih tidak pulang ke Jawa Tengah terlebih dulu. Dia memilih bertahan di mobil van. Alasan terkuatnya demi menekan pengeluaran uang.

Kasus pasien tersebut merupakan salah satu contoh betapa belanja kesehatan dapat memiskinkan masyarakat akibat biaya out of pocket yang besar.

“Mobil yang dia (pasien di RS Fatmawati) gunakan itu kelas atas, artinya dia orang kaya. Tapi ketika terjadi seperti itu saya yakin dia akan jadi jatuh miskin. Dia nanti ke sini sudah tidak lagi bawa mobil itu lagi, mungkin udah dijual, ganti yang lebih murah. Artinya, itu yang perlu kita tekankan bahwa aksesibilitas yang dimiliki belum tentu akan menjamin kemampuan orang untuk tidak jatuh miskin,” kata Maftuchan.

***

Tahun 2020 atau memasuki periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah diharapkan fokus mendorong peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dari sisi layanan dan fasilitas.

“Kita harus bergerak lebih maju untuk program Jaminan Kesehatan Nasional ini. Kita mendorong pemerintah khususnya periode kedua Jokowi ini yang sudah berjanji akan mempertegas sumber daya manusia sebagai dalah satu cantolan kita untuk lebih jauh menempatkan pembangunan kesehatan sebagai kualitas SDM,” kata Maftuchan.

Pada periode pertama, pemerintah dinilai masih memprioritaskan sektor pendidikan, khususnya pendidikan advokasi dan tenaga kerja. Padahal, masalah kesehatan di negeri ini sudah sangat kompleks.

Di sektor pendidikan, apabila anak tidak mau masuk sekolah formal, mereka bisa home schooling. Atau apabila tidak punya ijazah SMP atau SMA, mereka bisa ikut program kejar paket.

Tapi kalau untuk sektor kesehatan, apabila hari ini sakit, mau tidak mau harus ditangani medis secepatnya. Jika tidak ditangani dengan cepat, dampaknya makin parah dan bisa meninggal dunia.

“Nah artinya, treatment ini yang harus dibedakan dan menurut hemat saya, kita harus bersama-sama mendesak pemerintah agar posisi pembangunan kesehatan ini sebagai salah satu top loyality di SDM,” kata Maftuchan.

Ilustrasi pemeriksaan kesehatan. Sopian

Selain sektor pendidikan, periode pertama pemerintahan Jokowi juga menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas.

Tetapi seharusnya pemerintah juga memasukkan infrastruktur dasar kesehatan ke dalam prioritas itu. Misalnya dengan menyediakan dokter yang berkompeten di puskesmas supaya dapat menangani berbagai penyakit sehingga pasien tidak perlu dirujuk ke rumah sakit.

“Ini yang menurut hemat kami di periode pertama kemarin infrastruktur dasarnya justru ketinggalan. Dan kalau memang sekarang infastruktur masih diprioritaskan ya harus bergerak lintas struktur yang memang benar-benar in line atau sejalan dengan upaya untuk peningkatan SDM Indonesia,” kata Maftuchan.

Dengan kata lain, tidak ada artinya pembangunan ekonomi terus ditingkatkan, tapi rakyatnya malah bengek.

“Nanti pada akhirnya apabila pada bengek, produktivitas akan turun dan pada akhirnya ongkos untuk mengatasi bengek itu akan menghabiskan income nasional kita,” ujarnya.

“Ini satu persepsi yang harus kita bangun bersama bahwa dengan meningkatan kesehatan warga, otomatis akan meningkatkan produktivitas. Nah itu yang hari ini masih belum kita lihat,” Maftuchan menambahkan.

Riset yang dilakukan Perkumpulan Prakarsa untuk melihat perkembangan dan capaian Universal Health Coverage di Indonesia dengan judul UHC Tracking Indonesia’s Progress untuk mendorong momentum evaluasi terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional. (Baca juga: Sudah Sejauh Mana Sih Capaian Universal Health Coverage di Indonesia?)

JKN yang sudah berumur enam tahun itu, menurut Maftuchan sudah waktunya dilakukan evaluasi secara besar-besaran.

“Momentum untuk evaluasi sudah tidak bisa ditawar lagi. Kalau dua tahun yang lalu atau tiga tahun yang lalu, terus terang saya sendiri sebagai orang yang sedari dulu mendorong adanya prasarana jaminan sosial, selalu masih mentoleransi ketika ada bolong sana sini. Nah sekarang sudah tidak ada lagi menurut kami toleransi yang terlalu besar untuk kualitas kesehatan,” tuturnya.

Melalui evaluasi diharapkan pemerintah dapat melihat regulasi apa saja yang perlu diubah atau dikembangkan lebih jauh agar komitmen untuk mencapai UHC dapat segera terwujud. Misalnya, melakukan pengabungan terhadap BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan supaya memudahkan integrasi dan konsentrasi pengembangan serta perlindungan kualitas manusia Indonesia.

“Itu sudah bisa mulai didiskusikan untuk dikembangkan possibility dan kemungkinan-kemungkinannya,” kata dia.

Jika pemerintahan periode kedua ini tidak segera mengevaluasi program JKN dikhawatirkan akan terus terjadi perdebatan lintas sektoral dan lintas institusional mengenai pelayanan kesehatan masyarakat.

“Misalnya BPJS Kesehatan selalu lempar bola ke Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan lempar bola ke Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan nanti lempar ke iuran masyarakat dan seterusnya,” kata Maftuchan.

Dengan adanya evaluasi program diharapkan nanti ada perubahan paradigma pengutamaan administrasi ketimbang pelayanan kesehatan.

“Ini memang indikasi belum berubah paradigmanya BPJS Kesehatan yang sebelumnya berbadan hukum persero yaitu Askes, yang kemudian berganti menjadi lembaga jaminan publik umum yang dalam praktiknya belum 100 persen berubah. Sehingga hal-hal administrasi masih dikedepankan dibandingkan aspek layanan atau respon terhadap kedaruratan,” kata Maftuchan.

Seharusnya merujuk pada panduan pertolongan pertama pada kecelakaan, maka yang harusnya dilakukan adalah pertolongan medis secepat dan sebaik mungkin kepada pasien, bukan malah menanyakan Kartu Tanda Penduduk.

Sistem kelas pada BPJS Kesehatan, menurut Maftuchan, juga perlu dievaluasi. Dia dulu setuju program ini karena untuk menghilangkan stigma terhadap pasien dari kelompok miskin.

Dengan hilangnya stigma itu, dalam melayani pasien, dokter tidak boleh membeda-bedakan pelayanan atau melayani dengan ala kadarnya saja.

Tetapi dalam praktiknya, pembedaan layanan di pusat kesehatan masih terjadi.

Ilustrasi kesehatan. Antara Foto

“Nah sekarang masih terjadi, sekarang kalau kelas tiga dokter agak males-malesan, pasien ngomong juga tidak dilihat (sama dokter) misalnya, atau dilayani (pasiennya) juga cuma sebentar, dan itu terjadi. Stigma-stigma itu juga belum berhasil diruntuhkan ketika implementasi BPJS Kesehatan,” katanya.

Maftuchan mengatakan masalah kesehatan bersifat dinamis, misalnya karena jenis penyakit yang diderita masyarakat bisa bertambah. Itu sebabnya, kata dia, tidak ada satupun negara di dunia yang sempurna dalam mengimplementasikan jaminan sosial kesehatan masyarakat.

Dia menyebut salah satu contoh di Inggris yang menerapkan National Health Service. Jaminan kesehatan gratis ini dibiayai dari pajak. Menurut Maftuchan program itu pun hingga sekarang belum sempurna.

“Negara yang cuma basis (layanan kesehatannya) iuran, jadi diambil dari warga langsung juga ada yang masih bolong-bolong. Nah kita yang memanfaatkan mix metode ini, antara iuran mandiri dan iuran yang dibayarkan pemerintah, ya menurut saya secara garis besar sudah berjalan di line yang tepat, tinggal bagaimana kita melakukan perbaikan-perbaikan,” katanya.

Itu sebabnya, kata dia, Dewan Jaminan Sosial Nasional kini memiliki kesempatan untuk meningkatkan peran yang selama periode-periode pemerintahan sebelumnya sering diremehkan. Dewan ini berfungsi membantu presiden dalam merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional.

Dewan Jaminan Sosial Nasional diharapkan meningkatkan monitoring dan pengawasan terhadap institusi yang punya kewenangan layanan kesehatan.

“Nah menurut saya temen DJSN perlu meningkatkan peran itu agar benar-benar ada satu mekanisme pengawasan di internal pemerintah yang bisa menjamin bahwa akses kualitas dan stabilitas layanan kesehatan itu bisa diterima oleh masyarakat,” kata Maftuchan.

Namun, Maftuchan menekankan pemecahan masalah kesehatan tetap harus diatasi secara gotong royong karena program JKN hingga sekarang baru menyentuh sekitar 84 persen masyarakat.

“Meskipun belum 100 persen, seperti janji Jokowi di 2014-2019 yang akan 100 persen soal akses kesehatan, sekarang masih 84 koma sekian untuk JKN, artinya masih ada gap yang perlu dikejar,” kata Maftuchan.

Pemerintah juga harus mampu meningkatkan kualitas kesehatan agar masyarakat tidak sakit sedikit langsung jatuh miskin atau istilahnya Maftuchan: sadikin.

Pengeluaran out of pocket, kata dia, merupakan trigger terjadinya sakit sedikit langsung jatuh miskin di masyarakat. Meskipun masyarakat sudah memiliki JKN, tapi out of pocketnya tinggi, akan bisa miskin di kemudian hari, seperti pasien yang terpaksa menginap di sebuah mobil van kelas atas itu. []

Baca juga:

Tulisan 1: Sudah Sejauh Mana Sih Capaian Universal Health Coverage di Indonesia?

Tulisan 2: Indeks Universal Health Coverage Indonesia, Dewan Jaminan Sosial Nasional: dari 49 Jadi 60, Artinya Kan Cukup Lumayan

Tulisan 3: Agar Akses Layanan Kesehatan Merata, Pemerintah Harusnya Gratiskan Kuliah Kedokteran

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

Ekonomi

Fadli Zon Tegaskan Urgensi Kerja Sama Multilateral Tangani COVID-19

Image

News

Universal Health Coverage

Agar Akses Layanan Kesehatan Merata, Pemerintah Harusnya Gratiskan Kuliah Kedokteran

Image

News

Universal Health Coverage

Indeks Universal Health Coverage Indonesia, Dewan Jaminan Sosial Nasional: dari 49 Jadi 60, Artinya Kan Cukup Lumayan

Image

News

Universal Health Coverage

Sudah Sejauh Mana Sih Capaian Universal Health Coverage di Indonesia?

Image

Ekonomi

Mutu Layanan Faskes Tingkat Pertama Jadi Konsen BPJS Kesehatan

Image

Ekonomi

BPJS Kesehatan Kejar Target UHC

Image

Gaya Hidup

Ironis! Tak Satu Pun Daerah di Riau Masuk UHC

Image

Ekonomi

Tiga Provinsi Penuhi Kepesertaan BPJS Kesehatan, Tapi Target Masih Jauh

Image

Ekonomi

BPJS Kesehatan Masih Enggan Bicarakan Defisit Keuangan

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Peniadaan Ganjil Genap di Jakarta Diperpanjang hingga 8 November

Polda Metro Jaya kembali memperpanjang peniadaan pembatasan ganjil-genap hingga 8 November 2020 seiring dengan PSBB transisi.

Image
News

Gempa Pangandaran 5,5 Magnitudo Sebabkan Kerusakan Rumah Warga

Kerusakan terjadi di wilayah-wilayah tetangga Pangandaran.seperti Ciamis dan Garut.

Image
News

Survei PusdeHAM, Paslon Eri-Armuji Unggul 6 Persen

Ada effect Risma yang masih menjabat sebagai wali kota Surabaya berhasil memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk memilih Eri-Armuji.

Image
News

Temuan Indikator, Publik Ingin Cakada Langgar Prokes Didiskualifikasi

50 persen responden sanksi bagi Cakada yang melanggar adalah membatalkan pencalonannya.

Image
News

FSGI Dorong Kemendikbud Tetapkan Satu Kurikulum Khusus Kondisi Bencana

FSGI mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menetapkan satu kurikulum dalam masa pandemi Covid-19.

Image
News

Ketimbang Blokir Medsos, Jubir PSI Sarankan Kominfo Cek Fakta

Berita bohong alias hoax sulit diatasi dengan pemblokiran akun media sosial.

Image
News

Tengku Zulkarnain: Pemerintah Berbuat Seenaknya

Tengku Zulkarnain menilai permerintah sewenang-wenang karena meminta masyarakat mengajukan judicial review Omnibus Law Cipta Kerja ke MK.

Image
News

Jangan Anggap Remeh Pelaksanaan Pilkada 2020, Potensi Terjadi 'Electroal Frauds'

David Kaligis menyebutkan potensi konflik dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19.

Image
News

Cerai dengan Bang Akur, Mira Jadi Penari Telanjang

Mira menjadi penari telanjang sejak 2014.

Image
News

Pemprov DKI Buka Uji Emisi Gratis Dua Kali dalam Sepekan 

Dinas Lingkungan Hidup setempat membuka uji emisi gratis bagi warga Jakarta yang memiliki kendaraan roda empat.

terpopuler

  1. Terlibat Kasus Sabu 16 Kg, Ini Peran Kompol Imam Zaidi Zaid

  2. Gus Nur Jadi Tersangka Hina NU, Habiburokhman: Aneh Kalau Bapak Berseteru dengan Anak

  3. 5 Fakta Menarik Wali Kota Tasikmalaya, Bos Angkot hingga Jadi Tersangka KPK

  4. Teddy dan Muannas Bicara Soal Kemungkinan Refly Harun Terjerat Kasus Gus Nur

  5. 5 HP Berkapasitas Baterai di Atas 5.000 mAh, Termurah Rp2 Juta

  6. Galaxy M51 Laris Manis, Samsung Buka Penjualan Lagi Mulai Tanggal Segini

  7. Polisi Terbitkan DPO Arifin Widjaja

  8. Dua Pemuda di Kendari Bakal Menua di Penjara Gara-gara Jual Barang Terlarang

  9. KSPI Bakal Demo Besar-besaran, Ferdinand Hutahaean: Negara Tidak Akan Tunduk

  10. Sinopsis Samudra Cinta 24 Oktober 2020, Nora Puas Lihat Cinta Terluka

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Membatalkan Kompetisi Liga 1

Image
Azhar Ilyas

Albert RRQ, ‘Baby Alien’ yang Bersinar di MPL ID Season 6

Image
UJANG KOMARUDIN

Mengawal Omnibus Law

Image
ABDUL MUKTI RO'UF

Tiga Nalar Pendidikan Islam

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
Iptek

Lee Kun-Hee, Sosok Luar Biasa di Balik Kejayaan Samsung Meninggal Dunia

Image
News

5 Fakta Menarik Wali Kota Tasikmalaya, Bos Angkot hingga Jadi Tersangka KPK

Image
News

5 Gaya Politisi Budisatrio Djiwandono saat Olahraga, Bersepeda hingga Berkuda