image jamkrindo umkm
Login / Sign Up

KPK Terima Hasil Audit BPK Terkait Kasus RJ Lino

Dedi Ermansyah

Image

Plt Jubir KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan | AKURAT.CO/Oktaviani

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima hasil audit perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus tindak pidana Korupsi pengadaan "Quay Container Crane" (QCC) di PT Pelindo II Tahun Anggaran 2015-2016.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino (RJL) sebagai tersangka.

"Memang penyidikan ini sempat tertunda lama karena kita menunggu hasil pemeriksaan perhitungan kerugian negara dari BPK. Saat ini, KPK telah menerima perhitungan laporan kerugian negara tersebut sehingga kami tindak lanjuti dengan memeriksa tersangka pada hari ini," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

baca juga:

KPK pada Kamis memeriksa RJ Lino dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Sebelumnya, KPK terakhir kali memeriksa RJ Lino sebagai tersangka pada 5 Februari 2016.

Terkait materi pemeriksaan RJ Lino, KPK mengonfirmasi beberapa poin yang terdapat dalam hasil audit kerugian keuangan negara dari BPK tersebut.

Namun, Ali belum bisa merinci nominal kerugian keuangan negara dalam pengadaan QCC tersebut.

"Untuk materi kerugian negara dari hasil pemeriksaan BPK tentu belum bisa disampaikan ke publik karena masih dalam proses penanganan perkara yang berjalan. Tentunya diketahui nanti setidaknya setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya sehingga bisa diketahui jumlah kerugian negara," tuturnya.

Ia pun juga belum bisa memastikan apakah tersangka RJ Lino akan ditahan setelah diperiksa hari ini karena hal tersebut menjadi kewenangan penyidik.

"Tentu itu menjadi kewenangan penyidik untuk kemudian dilakukan upaya paksa penahanan itu menjadi kewenangan kebutuhan dari penyidikan," ujar Ali.

RJ Lino sampai saat ini belum ditahan KPK meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka pada 15 Desember 2015.

RJ Lino ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga memerintahkan pengadaan tiga QCC dengan menunjuk langsung perusahaan HDHM (PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery. Co.Ltd.) dari China sebagai penyedia barang.

Menurut KPK, pengadaan tiga unit QCC tersebut tidak disesuaikan dengan persiapan infrastruktur yang memadai (pembangunan powerhouse), sehingga menimbulkan in-efisiensi atau dengan kata lain pengadaan tiga unit QCC tersebut sangat dipaksakan dan suatu bentuk penyalahgunaan wewenang dari RJ Lino selaku Dirut PT Pelindo II demi menguntungkan dirinya atau orang lain.

Berdasarkan analisa perhitungan ahli teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menyatakan bahwa analisa estimasi biaya dengan memperhitungkan peningkatan kapasitas QCC dari 40 ton menjadi 61 ton, serta eskalasi biaya akibat dari perbedaan waktu terdapat potensi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya 3.625.922 dolar AS (sekitar Rp50,03 miliar) berdasarkan Laporan Audit Investigatif BPKP atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengadaan 3 Unit QCC Di Lingkungan PT Pelindo II (Persero) Tahun 2010 Nomor: LHAI-244/D6.02/2011 Tanggal 18 Maret 2011.[]

Editor: Ridwansyah Rakhman

berita terkait

Image

News

Bumigas Laporkan Deputi Pencegahan ke Dewas KPK

Image

News

PT Bumigas Energi Laporkan Pimpinan KPK ke Dewan Pengawas

Image

News

Setelah Keberatannya Ditolak KPK, Kompol Rossa Banding ke Presiden

Image

News

Arief Dikonfirmasi Adanya Permintaan Wahyu Setiawan Bahas PAW Harun Masiku

Image

News

KPK Tidak Temukan DPO Nurhadi Cs Saat Geledah Kantor di Jaksel

Image

News

Usai Diperiksa KPK, Dirut Jakpro: No Comment

Image

News

Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Aset Tambang dan Perusahaan Ikan Arwana Milik Tersangka Heru Hidayat

Image

News

Direktur Operasi Jakarta Propertindo Diperiksa KPK

Image

News

Ketua KPU Penuhi Panggilan Penyidik KPK

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News
Wabah Corona

Kasus Kematian Hampir 3.000, WHO Sebut Risiko Penyebaran Virus Corona Melonjak ke Level Tertinggi

Image
News

Rustam: Puan Maharani Jangan Dipaksakan Jadi Cawapres atau Capres, Contohlah Megawati

Menurut Rustam, ketua DPR dari PDI Perjuangan itu sebaiknya tetap duduk menjadi ketua lembaga legislatif.

Image
News

DPR Minta Mendagri Bentuk Desk Corona

Untuk koordinasi pemerintah daerah seluruh Indonesia.

Image
News

Baru 5 Hari Mundur dari PM, Mahathir Mohamad Kini Klaim Dapat Dukungan Mayoritas untuk Calonkan Diri Kembali

Image
News

Observasi Kru Diamond Princess, Kemenkes: Kan Sebaru Itu Ada Delapan Gedung, Nanti Kita Siapkan Satu Gedung untuk Mereka

WNI dan tim evakuasi akan dijemput oleh bus milik TNI dan menuju Pulau Sebaru Kecil dengan menggunakan KRI dr. Soeharso.

Image
News
Wabah Corona

Laboratorium China yang Terbitkan Genom Virus Corona Ditutup Pemerintah

Image
News

Bamsoet: Advokat Harus Mampu Manfaatkan Kemajuan Teknologi di Bidang Hukum

Advokat harus bekerja secara independen.

Image
News

Keberangkatan Umroh Ditunda, Politisi: Mohon Sabar Demi Kebaikan Bersama, Apalagi Dalam Beribadah, Kita Senantiasa Dituntut Kesabaran

Ia menambahkan bahwa Maret 2020 pihaknya telah siap memberangkatkan 300 jamaah yang telah mendaftar.

Image
News

Kini Punya Dua Hutan Adat, Oktavia: Biasanya SK Diserahkan Presiden di Istana, Tapi Kita Langsung Presiden Datang ke Riau

Hutan adat Imbo Putuih selama ini sudah menjadi sumber benih kulim yang merupakan tanaman asli khas hutan tropis Sumatera.

Image
News

Kasus Paniai Berdarah, Jaksa Agung: Kami Belum Dipanggil Pak Menko Polhukam

Berkasnya masih diteliti jaksa.

terpopuler

  1. Pakistan Diserang Hama Belalang, China Kirim Bantuan 100 Ribu Ekor Pasukan Bebek

  2. Harta Tak Habis hingga Jaminan Surga, Ini 5 Keutamaan Orang Dermawan Menurut Islam

  3. Sempat Tak Mendapat Restu hingga 21 Tahun Menikah, 5 Fakta Tak Terduga Asmara Kajol dan Ajay Devgan

  4. Sindir Fahira Idris: Kadang Gak Cuma Tugas Polisi, Tugas Satpol PP Juga Diambil Alih

  5. Penabrak Ibu Hamil di Palmerah Berikan Tali Asih kepada Keluarga Korban

  6. Tak Menunggu Lama, 5 Artis Ini Hamil Setelah Menikah, Tokcer Banget!

  7. Ombudsman Bakal Periksa Gubernur DKI Terkait Dugaan Maladministrasi Revitalisasi Monas

  8. Sekda DKI Harap Warga Nikmati Banjir, Abdillah Toha: Apa Tidak Kacau Negeri Ini Kalau Banyak Pejabat Seperti Ini

  9. Presiden PKS: Umat Islam di India Harus Dihormati secara Layak

  10. Tidak Mau Tinggalkan Buah Hati, 7 Artis Ini Ajak Anak Ikut Umrah

fokus

Hutan Kecil Terarium
Target SDGs
Catatan 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

kolom

Image
Ujang Komarudin

Banjir Jakarta: Menenggelamkan atau Menaikkan Popularitas Anies?

Image
Zainul A. Sukrin

Membaca Hambatan Anies di 2024

Image
Achsanul Qosasi

Memimpin Tanpa Menyalahkan

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Banjir Jakarta Menghanyutkan Elektabilitas Anies Baswedan?

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kepala Perpusnas: Budaya Baca Bangsa Indonesia Tidak Rendah

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakornas Perpusnas, Penguatan Budaya Literasi Wajib untuk SDM Indonesia Unggul

Sosok

Image
News

5 Fakta Penting Agus Maftuh Abegebriel, Dosen UIN Sunan Kalijaga yang Jadi Dubes RI untuk Arab Saudi

Image
News

6 Potret Danpaspampres Maruli Simanjuntak Bareng Putrinya, Kompak di Berbagai Kesempatan

Image
News

Santap Menu Angkringan hingga Nikmati Es Teh Plastikan, 10 Aksi Gibran Rakabuming Kulineran di Pinggir Jalan